close
close

Efisiensi Tidak Bisa Jadi Alasan PHK




Efisiensi Tidak Bisa Jadi Alasan PHK


Desember 24, 2014 · by Sugi Arto

Dalam konsep Hubungan Industrial (HI), istilah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kerap sekali terdengar. Hubungan Industrial, merupakan pengertian yang lebih spesifik dari hubungan kerja, karena HI merupakan kelanjutan dari adanya hubungan kerja, yaitu hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah, sebagaimana didefinisikan di dalam Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut dengan UUK.

Hubungan kerja itu sendiri awalnya merupakan hubungan hukum dalam hukum privat, karena hanya menyangkut hubungan hukum antar perorangan, yaitu antara pengusaha dengan pekerja. Namun dalam perkembangannya ternyata hubungan hukum tersebut ternyata membutuhkan campur tangan pemerintah. Hal ini disebabkan karena tujuan hukum ketenagakerjaan ternyata sesuai / sejalan dengan tujuan Negara dan menyangkut kepentingan khalayak banyak. Campur tangan pemerintah dibutuhkan karena pemerintah memiliki fungsi untuk menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dengan adanya campur tangan pemerintah tersebut, trend yang terjadi saat ini adalah hukum ketenagakerjaan dimasukkan ke dalam hukum publik, walaupun masih banyak perdebatan mengenai hal tersebut.

Kasus-kasus PHK memang membuat kita miris, karena PHK sepihak masih mendominasi permasalahan utama yang terjadi pada pekerja Indonesia . Pemutusan Hubungan Kerja dalam perusahaan kerap menimbulkan masalah, khususnya PHK dengan alasan efisiensi seperti pemberian hak-hak pekerja/buruh sebagai kompensasi PHK. Pengusaha sering memberikan  hak-hak pekerja/buruh yang kurang sesuai dan tidak jarang juga pihak pekerja/buruh meminta hak-hak mereka  melebihi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perusahaan tak boleh sembarang lagi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawainya. Terlebih, bila PHK itu hanya berdalih embel-embel demi efisiensi perusahaan. Mantan hakim Mahkamah Konstitusi Maruarar Siahaan menilai pemutusan hubungan kerja dengan dalih reorganisasi dan efisiensi merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 yang membatalkan bunyi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan.

Kasus pemutusan hubungan kerja khususnya disebabkan oleh perusahaan atau pengusaha khususnya PHK dengan alasan efisiensi sangat banyak terjadi. Banyak pihak pengusaha maupun pekerja/buruh yang salah mengartikan PHK dengan alasan efisiensi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan.

Efisiensi Tidak Bisa Jadi Alasan PHK

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara pasal 164 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur seputar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam putusannya, MK menyatakan PHK hanya sah dilakukan setelah perusahaan tutup secara permanen dan sebelumnya perusahaan melakukan sejumlah langkah terlebih dahulu dalam rangka efisiensi.

Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan tersebut menyatakan, “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”. Perusahaan harus memberi tahu karyawan sebelum PHK dilakukan dan alasan PHK. Pada perusahaan tertentu, pemberitahuan ini dilakukan 30 hari sebelum PHK.

Setelah memberitahukan kepada karyawan, perusahaan harus mendapatkan izin dari instansi Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja. 

PHK merupakan pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang lain dalam rangka efisiensi tersebut. Berdasarkan hal itu, perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh beberapa upaya.

Upaya-upaya tersebut telah pula ditentukan oleh MK, yakni:
a)        mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;
b)        mengurangi shift;
c)        membatasi/menghapuskan kerja lembur;
d)       mengurangi jam kerja;
e)        mengurangi hari kerja;
f)         meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
g)        tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; serta
h)        memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

MK menyatakan, perusahaan hanya bisa memilih jalan PHK bila perusahaan tersebut tutup permanen. Dengan kata lain, perusahaan yang hanya tutup sementara tidak boleh memecat pegawainya. "Alasan efisiensi saja tidak dapat dijadikan alasan PHK," tandas Mahfud MD, Ketua MK.

Sumber :
  1. Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 yang membatalkan bunyi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan.



Share This Article
Komentar Anda

1 komentar: