close
close

Hak Pesangon Bagi Pekerja Harian



Hak Pesangon Bagi Pekerja Harian

Hak Pesangon Bagi Pekerja Harian


Pekerja/Buruh Harian Lepas adalah pekerja borongan yang menerima upah harian. Upah tersebut dapat diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga pekerja harian yang dibayar berdasarkan volume/hasil kerja yang dilakukan atau secara borongan. Jumlah hari-orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata jumlah pekerja per hari kerja.

Pasal 157 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pakoknya menguraikan pengertian pekerja harian adalah pekerja dengan penghasilan yang dibayarkan atas dasar perhitungan harian, dengan kondisi penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.

Pasal 10 Kepmen tenaker No. KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyatakan : 
  1. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
  2. Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu ) hari dalam 1 (satu)bulan.
  3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.
Dalam Pasal 15 Kepmen tersebut, dijelaskan pula bahwasanya : 
  1. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
  2. Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
  3. Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.
  4. Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
  5. Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.
Disamping itu si Pengusaha/ Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh harian lepas wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis. Bentuk perjanjiannya dapat dibuat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tersebut, dan sekurang-kurangnya memuat:
a.         Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja;
b.        Nama/alamat pekerja/buruh;
c.         Jenis pekerjaan yang dilakukan; dan
d.        Besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

Daftar pekerja/buruh tersebut disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh harian lepas.

Pelanggaran dari ketentuan di atas dapat mengakibatkan berubahnya status pekerja/ buruh dari pekerja/ buruh harian (pekerja kontrak) menjadi pekerja/ buruh tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kepmen dimaksud maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pekerjaan harian memiliki bentuk hubungan dengan perusahaan dalam bentuk perjanjian kerja PKWT atau PKWTT. Dikatakan PKWT, apabila si pekerja tersebut bekerja untuk perusahaan kurang dari 21 (dua puluh satu ) hari dalam 1 (satu) bulan. Kalaupun Anda dikontrak oleh perusahaan dalam jangka waktu kontrak 1 tahun, akan tetapi karena sifat pekerjaan tersebut dalam sebulan hanya dikerjakan kurang 21 hari maka Pekerja/Buruh tetap tergolong sebagai PKWT harian lepas.    

Sampai disini, kiranya Pekerja/Buruh dapat menjelaskan, apakah Pekerja/Buruh statusnya tergolong pekerja harian PKWT atau PKWTT. Jika PKWT anda telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Kepmen tenaker No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, seperti : dibuat dalam bentu tertulis, hanya dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu, Tidak ada penyimpangan dalam jangka waktu perjanjian kerja, seperti dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan masa perpanjangan satu kali denga tempo perjanjian paling lama 1 (satu) tahun dan atau pembaharuan perjanjian kerja tidak melebihi 30 hari kerja, maka tentunya tidak ada kewajiban Perusahaan untuk membayar pesangon kepada Pekerja/Buruh bilamana terjadi PHK kepada Pekerja/Buruh . Dalam hal ini, diserahkan kepada kebijakan perusahaan. 

Sebaliknya, jika ternyata status Pekerja/Buruh sebagai pekerja harian lepas tenyata menyimpang dari ketentuan Pasal 15 Kepmen tenaker No. KEP.100/MEN/VI/2004, tentunya anda berhak mendapat pesangon sebagaimana diatur Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 yang menjelaskan : 

"Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja"

Demikian semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

2.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Share This Article
Komentar Anda