close
close

PARA PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)



PARA PIHAK YANG MEMBUAT

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)


PARA PIHAK YANG MEMBUAT  PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

By  Sugi Arto


Untuk mengetahui hak dan kewajiban secara pasti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketenangan kerja maka perlu adanya suatu pedoman/aturan dalam pelaksanaan hubungan kerja.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah suatu kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama – sama antara pengusaha atau beberapa pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/gabungan organisasi serikat pekerja yang sudah terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Jika kita membicarakan tentang definisi perjanjian, maka pertama-tama harus diketahui ketentuan pengertian perjanjian yang diatur oleh KUHPerdata pasal 1313 yang berbunyi :
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, S.H dalam buku nya yang berjudul Hukum Perikatan, antara lain disebutkan bahwa didalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu :
a.         Ada pihak-pihak
Pihak pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang.
b.        Ada persetujuan antara para pihak
Para pihak sebelum membuat perjanjian diberikan kebebasan untuk saling tawar menawar tanpa paksaan.
c.         Ada tujuan yang akan dicapai
Dalam mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu, para pihak terikat bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
d.        Ada prestasi yang harus dilaksanakan
e.         Ada bentuk tertentu
Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, jika secara tertulis maka dibuat oleh pihak dihadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu.
f.         Ada syarat syarat tertentu

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) disusun oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh yang terdaftar dan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam menentukan tim perunding pembuatan PKB, pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja menunjuk paling banyak 9 (sembilan) orang dengan kuasa penuh sebagai tim perunding sesuai kebutuhan dengan ketentuan masing-masing. PKB hanya dapat dirundingkan dan disusun oleh serikat perkerja yang didukung oleh sebagian besar pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian para pihak atau subjek yang membuat PKB adalah dari pihak buruh/pekerja diwakili oleh Serikat Pekerja (SP)/Buruh diperusahaan tersebut dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha.

Pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa dalam hal di satu perusahaan hanya satu terdapat Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh, maka Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh tersebut berhak mewakili Pekerja/Buruh dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila memiliki jumlah anggota 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah seluruh Pekerja/Buruh diperusahaan yang bersangkutan.

Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan, maka Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan dengan pengusaha apabila Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh yang bersangkutan telah mendapat dukungan lebih 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara (Pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara dengan mengikuti prosedur semula.

Jika dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan denga pengusaha yang jumlah keanggotaanya lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan tersebut (Pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Dalam hal ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka Serikat Pekerja (SP)/Serikat dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili pekerja/buruh dalam perundingan dengan pengusaha (Pasal 120 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tidak terpenuhi, maka Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (Pasal 120 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Ketentuan tentang tata cara pembuatan PKB sebagaimana diatas menunjukkan bahwa pekerja/buruh maupun pengusaha harus menjunjung tinggi asas demokrasi khususnya dalam menentukan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh yang paling berhak membuat PKB dengan pihak pengusaha.

Dengan adanya PKB, perusahaan akan mendapat penilaian positif dari Pemerintah karena dianggap sudah mampu menjalankan satu hubungan yang harmonis dengan pekerjanya yang diwakili oleh pengurus serikat pekerja. Akan tercipta suatu hubungan industrial yang kondusif antara perusahaan dan pekerja karena berkurangya perselisihan kerja yang terjadi.

Pekerja pun akan mempunyai kinerja yang lebih produktif dan termotivasi karena semua aturan di jalankan dengan baik sesuai kesepakatan bersama. Kepuasan akan hak, memicu pekerja untuk berterima kasih dan menjaga semua aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

1.        Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2.        Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
3.        Kep.48/MEN/IV/2004, tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
4.        Asyhadie Zaeni, SH.,M.Hum.2008.Hukum Kerja. Jakarta. Raja Grafindo Persada
5.        Wiwoho soedjono.2008.hukum perjanjian kerja.jakarta
6.        Lalu,S.H,M.Hum.2008.Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.Jakarta
Share This Article
Komentar Anda