close
close

Pentingnya Perjanjian/Perikatan Tertulis Dan Syarat-Syarat Perjajian Bagi Kepentingan Anda


Pentingnya Perjanjian/Perikatan Tertulis  Dan Syarat-Syarat Perjajian  Bagi Kepentingan Anda




Dalam lalu lintas sosial kehidupan sudah pasti Anda akan sering melakukan transaksi terhadap pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan perealisasian kepentingan Anda. Misalnya saja Anda menjanjikan atau dijanjikan untuk melakukan suatu pekerjaan atau Anda melakukan perjanjian jual beli kepada pihak-pihak tertentu.
  
Perlu Anda ketahui bahwa hukum perjanjian adalah hukum yang sifatnya terbuka. Artinya, hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada Anda atau masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap terhadap satu orang atau lebih.

Bentuk Perjanjian

Berdasarkan bentuknya suatu perjanjian dibagi menjadi dua yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian linsan. Perjanjian tertulis dibagi lagi menjadi dua yaitu berupa akta dibwah tangan dan berupa akta otentik. Perjanjian dibwah tangan ada yang berbentuk biasa dan ada yang berbentuk standar. Sementara itu akta otentik terbagi menjadi dua antara lain amtelijk acte yaitu akta yang dirumuskan oleh pejabat dan Partij acte yang dirumuskan oleh para pihak.

Pengertian Perjanjian Standar

Perjanjian Standar dikenal dengan istilah dalam bahasa inggris yakni standar contract. Dalam bahasa belanda perjanjian standar yaitu standard voorwarden. Peranjian ini dikenal juga dengna istiah “take it or leave it contract”. Dalam baasa Indonesia perjanjian standar dikenal juga dengan istilah perjanjian baku. Perjanjian Standar merupakan bagian dari pada perjanjian dibahwa tangan dan merupkan perjanjian tertulis. Hal tersebut didasarkan pada penggolongan berdasarkan bentuknya.  Adapun secara umum bentuk perjanjian menjadi da jenis yaitu entuk tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis diglongkan menjadi erjanjian dibawah tangan dan perjanian dengan akta otentik (amtelijke acta dan partij acta). Sementara itu perjanjian dibawah tangan digolongkan menjadi perjanjian biasa dan perjanjian standar.
Pengertian perjanjian dibawah tangan yang berbentk biasa adaah untuk menentukan isi perjanjian para pihak bernegosiasi karena memiliki posisi bargaining yang sama. Kesepakatan yang timbul didasari oleh kekuatan tawar menawar yang sama. Perjanjian ini memiliki keunggulan yaitu lebih mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Isi perjanjian adalah hasil musyarawarah para pihak. Di sisi lain erjanjian biasa ini memiliki kelemahan yaitu dalam lapangan hukum tertent seperti perdagangan dan niaga dipandang tidak efekif. Sehingga orang berbondong-bondong membuat perjanjian standar.

Pengertian perjanjian standar menurut padangan para ahli diantaranya :
  1. Treitel : the term of many contract are set out in printed standard form which are used for all contract of the some kind, and are only varied so for as the circumstance of each contact required”.
  2. Hondius : “perjanjian tertulis yang disusun tanpa pembicaraan isinya dan lazimnya di tuangkan ke dalam sejumah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu”.
  3. Mariam Darius Badruzaman :  “Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituankan dalam bentuk formulir”.
Kesimpulan : Perjanjian Standar adalah perjanjian yang memuat di dalamnya klausa-klausa yang sudah dibaukan dan dicetak dala bentuk formulir dengan jumlah yang banyak serta dipergunakan untuk semua perjanjian yang sama jenisnya. Perjanjian dibuat leh para pihak akan tetapi isinya ditetukan oleh salah satu pihak saja.
Dengan begitu ciriciri peranjian Standar adalah :
  1. Bentuk perjanjian standar tertulis
  2. Format perjanjian distandarisasi
  3. Syarat-syarat perjanjian (term) ditentukan leh pengusaha
  4. Konsumen hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak
  5. Penyelesaian sengketa mealuo muyawarah atau badan peradilan
  6. Peranjian standar selalu menguntungkan perngusaha.
Disamping itu, yang harus diingat oleh Anda ketika Anda melakukan perjanjian dengan pihak lain adalah alangkah baiknya perjanjian itu dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Anda dan pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Anda. Karena perjanjian yang Anda buat tersebut sebernanya telah berlaku sebagai Undang-undang antara diri Anda dan pihak lain yang terikat perjanjian dengan Anda, yang artinya kedua belah pihak harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Apabila salah satu pihak ingkar janji, berarti telah terjadi cedara janji yang disebut Wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi, perjanjian yang Anda tuangkan adalah perjanjian tertulis, akan memudahkan bagi Anda untuk membela hak-hak Anda sebagaimana telah disepakati bersama.

Sebagaimana telah dikemukakan, Anda adalah subjek hukum yang memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian dalam bentuk apapun. Suatu perjanjian agar sah menurut hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut :
1)   Antara Anda dan pihak terkait bersepakat untuk mengikatkan diri dalm sebuah perjanjian (adanya persetujuan antara para pihak atau tidak berada dibawah ancaman (will severeenstemming / Agreement), Pasal 1321, 1322 dan 1328 KUH Perdata);
2)       Ada kecakapan hukum diri Anda dan pihak terkait dalam membuat (capacity), misalnya tidak dibawah umur atau tidak dibawah pengampuan/tidak waras. Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika oleh undang-undang tidak dikatakan tidak cakap, sebab dalam dalam Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan ada beberapa orang yang tidak cakap, yaitu :
  1. Orang-orang yang belum dewasa,
  2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan,
  3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu. Sekarang, ketentuan pada butir ke tiga tidak berlaku karena telah keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 1963;
3)   Ada hal tertentu yang diperjanjikan antara Anda dan pihak terkait (ada objek yang diperjanjikan (bepaald onderwrep/ certainty o term)); dan
4)      Hal yang diperjanjikan itu haruslah hal yang halal (geororloofde orzake/ Legality), yang diperjanjikan adalah hal-hal yang diperbolehkan). Dalam Pasal 1335 KUH Perdata disebutkan bahwa apabila suatu persetujuan dibuat tanpa causa atau sebab, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada..

Syarat ke-1 dan ke-2 merupakan syarat subjektif (berkaitan dengan para pihak pembuat perjanjian), sementara syarat ke-3 dan ke-4 merupakan syarat objektif (hal yang diperjanjikan). Kalau syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.  Perlu diingat bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat (Pasal 1339 KUH Perdata) sehingga pihak yang dirugikan oleh adanya wanprestasi ini dapat melayangkan tuntutan atas kelalaian yang terjadi.
  • Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.
  • Menurut J Satrio: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.
  • Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
Bentuk-bentuk Wanprestasi:
    1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
    2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
    3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
    4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Tata cara menyatakan debitur wanprestasi:
  1. Sommatie: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
  2. Ingebreke Stelling: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.
Isi Peringatan:
  1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi;
  2. Dasar teguran;
  3. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi (misalnya tanggal 03 Februari 2015).
Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.

Akibat Hukum bagi Debitur yang Wanprestasi:
Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:
  1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
  2. Pembatalan perjanjian;
  3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
  4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.
Disamping debitur harus menanggung hal tesebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan upaya hukum Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan dengan salah satu cara sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdata):
  1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian/perikatan;
  2. Memenuhi perjanjian/perikatan disertai keharusan membayar ganti rugi;
  3. Membayar ganti rugi;
  4. Membatalkan perjanjian timbal balik; dan
  5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.
Ganti rugi yang diharapkan bisa berupa biaya yang dikeluarkan, biaya yang diakibatkan atas kerugian dan perkiraan keuntungan yang hilang akibat timbulnya kelalaian tersebut. Pembayaran ganti rugi ini harus didahului oleh surat resmi dari pihak yang dirugikan (mengenai kelalaian yang terjadi) terhadap pihak yang lalai.

Penyebab dari terjadinya cedera janji atau wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) sehingga hal itu membuat salah satu pihak memberikan ganti kerugian, yaitu :
1)    Tidak melakukan apa yang disanggupi yang akan dilakukannya sesuai perjanjian;
2)   Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3)   Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat atau lewatnya waktu; dan
4)   Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Hal-hal yang sifatnya mendasar, sepatutnya tercantum dalam membuat surat perjanjian adalah :
Ø Setiap perjanjian selalu dimulai dengan menyebut identitas para pihak, seperti nama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan (berkantor di...), dan juga terkadang kualitas daripada pihak-pihak (dalam hal ini diwakili oleh...). Apabila perjanjian itu mengenai perorangan maka digunakan bertempat tinggal di..., sedangkan bila badan hukum (perusahaan), dituliskan berkedudukan di...;
Ø Ada perjanjian atau kontrak tertentu dengan memuat pembukaan (mukadimah) yang mengandung dasar hukum dan pertimbangan-pertimbanga mengapa diadakan perjanjian/kontrak. Contoh : dengan ini kedua belah pihak menerangkan telah mufakat sebagai berikut...(sebutkan objek perjanjian mengenai hal apa secara detail);
Ø Tentukan syarat-syarat yang diperjanjikan, atau hak dan keawajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. Jadi, ditulis tentang syarat apa saja yang boleh dilakukan  dan yang tidak boleh dilakukan, termasuk pembayaran atau harga. Lantas, diatur pula pelbagai kemungkinan yang timbul dikemudian hari. Misalnya, bagaimana seandainya barang tersebut hilang, rusak atau bagaimana kalau terjadi tuntutan dari pihak lain, dan sebagainya;
Ø Setiap perjanjian harus menyebutkan jangka waktu perjanjian, kapan mulai berlaku dan kapan juga berakhir perjanjian tersebut, dan termasuk juga kemungkinan perpanjangan waktu perjanjian. Mengenai pengakhiran perjanjian, ada tiga macam hal yang biasanya diatur dalam perjanjian, yaitu :
1.      Pengakhiran tanpa kewajiban mengganti rugi, tetapi tetap berhak atas pembayaran biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga,
2.      Pengakhiran dengan pembayaran dengan ganti rugi,
3.      Berakhir menurut hukum (menunggal dunia, dipenjara, pailit, disita dan lain sebagainya);
Ø Ditentukan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul (lebih dulu secara damai atau musyawarah), tetapi juga dimungkinkan berujung di Pengadilan. Untuk itu ditentukan domisili (tempat) penyelesaian sengketa. Misalnya, di Pengadilan Negeri... (tempat perjanjian dibuat atau tempat tinggal salah satu pihak pembuat perjanjian);
Ø Ditentukan biaya-biaya yang diperlukan. Misalnya, biaya materai ini dipikul oleh pihak...; dan
Ø Penutup perjanjian (klausul penutup). Misalnya, perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua di... pada tanggal...


Sumber :


Kitab Undang Undang Hukum Perdata
M.Yahya Harahap



Share This Article
Komentar Anda