close
close

Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat (Beschikking)






Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat

(Beschikking)


Januari 18, 2015 by Sugi Arto



Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa  yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan :
“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Sementara menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
  1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum.
  2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
  3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.
Dengan mengambil pemahaman dari kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan wet in materiele zin,  atau sering juga disebut dengan algemeen verbindende voorschrift yang meliputi antara lain : de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, AmvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale staten verordeningen.

Pada kesempatan lain Bagir Manan dan Kuntana Magnar memberikan pengertian yang hampir sama yaitu :
"Setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku".

Menurut teori Von Stufennaufbau De Rechtsordnung (Teori dari Hans Nawiasky) bahwa UUD 1945 dan Ketetapan MPR termasuk dalam kategori Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar / Pokok Negara), sedangkan undang-undang/Perpu termasuk dalam kategori  formele gesetz ( Undang-Undang Formal). Selanjutnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten termasuk dalam kategori Verordnung und Autonome satzung (Aturan Pelaksana dan Aturan otonom). Berdasarkan teori Von Stufennaufbau De Rechtsordnung  dari Hans Nawiasky maka  Ketetapan MPR merupakan aturan dasar negara atau aturan pokok negara selain UUD 1945 yang merupakan landasan bagi pembentukan undang-undang dan peraturan yang lebih rendah.

 Aturan Dasar Negara/aturan pokok (Staatsgrundgesetz) merupakan kelompok norma hukum di bawah norma Fundamental Negara dan merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga ia merupakan norma hukum tunggal. Ketetapan MPR merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma tunggal serta belum disertai sanksi. Apabila kita mendasarkan teori dari Hans Nawiasky ini apabila UUD 1945 dan Ketetapan MPR digolongkan ke dalam jenis peraturan perundang-undangan maka sama dengan menempatkannya terlalu rendah karena baik UUD 1945 dan Ketetapan MPR termasuk golongan  Staatgrundgesetz(Aturan Dasar / Pokok Negara) bukan kategori  formele gesetz ( Undang-Undang Formal).

Dasar 1945 berdampak pula pada  kedudukan ketetapan MPR, yang tidak lain merupakan akibat dari perubahan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang MPR. Akibat tersebut juga berdampak kepada keberadaan Ketetapan MPR.  Berdasarkan TAP MPR No.I/MPR/2003 tidak semua ketetapan diberlakukan, hanya beberapa ketetapan saja yang masih berlaku. Walaupun sebagian besar ketetapan tersebut sudah tidak diberlakukan kembali, muatan ketetapan MPR (d/h ketetapan MPRS) dapat ditelusuri untuk dijadikan sumber pemahaman sejarah pergeseran kekuasaan pada tata lembaga Negara.  Ketetapan MPR yang dikeluarkan sejak tahun 1960 hingga tahun 2002 secara implisit memuat dokumentasi dari perjalanan tata lembaga Negara di Indonesia. Upaya penelusuran ketetapan-ketetapan MPR adalah untuk memperoleh gambaran mengenai  sejarah perkembangan tata lembaga negara yang pernah dan sedang berlangsung. Gambaran yang terdokumentasi dalam ketetapan-ketetapan MPR diharapkan dapat membantu mengisi kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh  sistem ketatanegaraan Indonesia dalam penataan lembaga negaranya.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR, merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan legitimate berlaku di Negara Indonesia. Bahkan didalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan UU, Perpu, PP, Perpres dan Perda.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
1.        Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.        Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3.        Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4.        Peraturan Pemerintah;
5.        Peraturan Presiden;
6.        Peraturan Daerah Provinsi; dan
7.        Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka TAP MPR dapat dikatakan sebagai salah satu sumber hukum. Meskipun dalam Undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR tidak dimasukkan dalam hierarki perundang-undang, bukan berarti keberadaan TAP MPR tidak diakui. Akan tetapi norma yang diatur dalam setiap TAP MPR sejak tahun 1966 hingga tahun 2002 tetap diakui sebagai sebuah produk hukum yang berlaku sepanjang tidak digantikan dengan Undang-undang formal yang ditetapkan setelahnya.

Pada masa sebelum Perubahan (Amandemen) UUD1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Namun pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tap MPR kembali menjadi Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945. Pimpinan MPR sempat menyatakan bahwa kembali berlakunya Tap MPR pun tidak serta-merta mengembalikan posisi MPR seperti kondisi sebelumnya, dikarenakan pada era reformasi pembuatan Tap MPR baru tidak akan seperti masa yang sebelumnya, mengingat peran pembuatan Undang-Undang (legislatif) pada era reformasi diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan DPR.

Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK).

Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, MPR menetapkan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Tujuan pembentukan Ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan (eksistensi) dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk memberi kepastian hukum.

Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tersebut, seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam 6 pasal (kategori) sesuai dengan materi dan status hukumnya.

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Attamimi, A. Hamid S., 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
  2. Asshiddiqie, Jimly, 2002, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok


Share This Article
Komentar Anda

1 komentar: