close
close

Masa Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama (PKB)




Masa Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama

(PKB)

Januari 07, 2015 by Sugi Arto


Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni :
“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah suatu kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama – sama antara pengusaha atau beberapa pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/gabungan organisasi serikat pekerja yang sudah terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.


Masa Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama  (PKB)


Masa berlakunya PKB paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 123 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara serikat buruh/pekerja dengan pengusaha (Pasal 123 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Perundingan pembuatan PKB berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKB yang sedang berlaku.

Dalam KEP-48/MEN/IV/2004 Pasal 12 mengenai Persyaratan Pembuatan PKB adalah sebagai berikut :
  1. Perjanjian kerja bersama dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
  2. Perundingan perjanjian kerja bersama harus didasari itikad baik dan kemauan bebas kedua belah pihak.
  3. Perundingan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
  4. Lamanya perundingan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam tata tertib perundingan.

Dalam Pasal 124 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa PKB paling sedikit memuat :
  1. Hak dan kewajiban pengusaha;
  2. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
  3. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB;
  4. Tanda tangan para pihak pembuat PKB.

Ketentuan dalam PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 124 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Jika isi PKB bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 124 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dengan pekerja/buruh juga tidak boleh bertentangan dengan PKB (Pasal 127 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Dalam hal ketentuan perjanjian kerja bertentangan dengan PKB, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam PKB (Pasal 127 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Demikian halnya jika perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam PKB, maka yang berlaku adalah aturan-aturan yang diatur dalam PKB (Pasal 128 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Ketentuan ini menggariskan tentang acuan hukum dalam membuat berbagai perjanjian dalam hubungan kerja, PKB sebagai induk di perusahaan dalam pembuatannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian halnya dengan perjanjian kerja substansinya tidak boleh bertentangan dengan PKB.

Pengusaha dilarang mengganti PKB dengan peraturan perusahaan, selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 129 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja/serikat buruh dan PKB diganti dengan peraturan perusahaan, maka ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam PKB (Pasal 129 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Apabila dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja/serikat buruh atau pengalihan kepemilikan perusahaan maka PKB tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu PKB (Pasal 131 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing perusahaan mempunyai PKB, maka PKB yang berlaku adalah PKB yang lebih menguntungkan pekerja/buruh (Pasal 131 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Begitu juga dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan yang mempunyai PKB dengan perusahaan yang belum mempunyai PKB, maka PKB tersebut berlaku bagi perusahaan yang bergabung (merger) sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama (PKB).

Sumber :
2.         Kep.48/MEN/IV/2004, tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.


Share This Article
Komentar Anda