close
close

SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



SISTEM PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN   NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

SISTEM PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Januari 09, 2015 by Sugi Arto


I.                  LATAR BELAKANG


Istilah dan Pengertian Perundang-undangan Secara etimologis Perundang-undangan berasal dari istilah ‘undang-undang’, dengan awalan ‘per’ dan akhiran ‘an’. Imbuhan Per-an menunjukkan arti segala hal yang berhubungan dengan undang-undang. Sedangkan secara maknawi, pengertian perundang-undangan belum ada kesepakatan. Ketidaksepakatan berbagai ahli sebagian besar ketika sampai pada persoalan apakah perundang-undangan mengandung arti proses pembuatan atau mengandung arti hasil (produk) dari pembuatan perundang-undangan.

Menurut Penulis istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan Peraturan Negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam Peraturan Negara. Dalam arti lain Peraturan Perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.

Jadi kriteria suatu produk hukum disebut sebagai Peraturan Perundang-undangan menurut penulis, berturut-turut harus:
1.        bersifat tertulis,
2.        mengikat umum,
3.        dikeluarkan oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.

Berdasarkan kriteria ini, maka tidak setiap aturan tertulis yang dikeluarkan Pejabat merupakan Peraturan perundang-undangan, sebab dapat saja bentuknya tertulis tapi tidak mengikat umum, namun hanya untuk perorangan berupa Keputusan (Beschikking) misalnya. Atau ada pula aturan yang bersifat untuk umum dan tertulis, namun karena dikeluarkan oleh suatu organisasi maka hanya berlaku untuk intern anggotanya saja. Dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945, misalnya dapat disebutkan bentuk perundang-undangan, yang jelas-jelas memenuhi tiga kriteria di atas adalah “Undang-undang”. Tempat (Lokus) Proses dan Teknik Penyusunan Perundang-undangan dalam Kerangka Keilmuan Tempat (lokus) Proses dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka ilmu, dapat diketahui dari pandangan Krems yang memperkenalkan cabang ilmu baru yang disebut Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschaft) yang didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum Negara.

Peraturan Perundang-undangan sebagai suatu sistem terdiri dari sub-sub sistem, maka sifat-sifat dari pada sistem atau cirri-cirinya adalah :
1.        Bersifat abstrak artinya tidak berwujud;
2.        Merupakan hasil buatan dari manusia yang terencana;
3.        Terbuka/ gejala sosial yang mendapatkan pengaruh sosial;
4.        Hidup/ diberlakukan; dan
5.        Kompleks, karena didalamnya banyak sub-sub sistem dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya merupakan proses penyelenggaraan Negara/ pemerintah dalam rangka tercapainya tata tertib dalam bernegara. Peraturan Perundang-undangan merupakan alat atau sarana untuk tercapinya suatu cita-cita dan tujuan Negara yaitu Kesejahteraan Masyarakat (Welfare state). Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia harus didasarkan pada :
  1. Proklamasi Kemerdekaan 17 agustus 1945, yang merupakan dasar hukum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  2. Filsafat Bangsa/ Dasar Negara yaitu Pancasila yang merupakan Landasan Idiil dan Sumber dari segala sumber hukum.
  3. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Landasan Konstitusional bagi setiap peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di negara ini.

II.         DASARPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA


Setiap Negara, baik Negara itu besar maupun kecil pasti mempunyai sistem administrasi negaranya sendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing Negara
tersebut.

Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia sebagai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu landasan Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan idil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

A.  Pancasila sebagai Landasan Idiil

Pancasila sebagaiman dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, yaitu :
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
  2. Kemanusiaan Yang adil dan Beradab;
  3. Persatuan Indonesia;
  4. Kerakyatan Ynag Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan; dan
  5. Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala  sumber hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber  hukum adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan wtak bangsa Negara yang bersangkutan. Karena itu Pancasila merupakan dasar Negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri merupakan :
  1. Dasar Negara Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.
  2. Pandangan hidup bangsa Indonesia, yang dapat mempersatukan bangsa, serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam.
  3. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pncasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia, dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia serta merupakan cirri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Terdapat kemungkinan bahwa tipa-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah itulah yang menjadi cirri khas bangsa Indonesia.
  4. Tujuan yang akan dicapai, yakni suatu masyarakat yang adail dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
  5. Perjanjian luhur rakyat Indonesia, yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indoneis menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekadar karena ia ditemukan kembali dalam kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak beabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu sistem Peraturan Perundang-Undangan dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran dan pengalaman dari kelima sila dari Pancasila secara bulat dan utuh, dan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Undang Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional bagi penyelenggaraan perundang-undangan Negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, selain merupakan penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yaitu Pancasila, juga mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan itu sendiri.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekada bangsa Indonesia dan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral  yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia serta sekaligus merupakan dasar dan sumber hukum dari Batang Tubuhnya.

Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 BAB, 37 Pasal, 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat aturan Tambahan yang antara lain menetapkan bentuk dan kedaulatan, kekuasaan pemerintahan Negara, kedudukan dan fungsi Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara serta pemerintahan daerah, merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Perundang- Undangan Negara Republik Indonesia.

Penjelasan UUD 1945 yang disusun kemudian dan dimuat bersama dengan Pembukaan dan Batang Tubuhnya dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 Tanggal 15 Pebruari 1946, terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Dalam Penjelasan Umum 1945 dumuat :

1.   Undang-Undang Dasar sebagai dari Hukum Dasar

  1. Undang-Undang Dasar  suatu Negara hanya merupakan sebagian dari Hukum Dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar merupakan Hukum Dasar yang tertulis.
  2. Disamping hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar) berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis (Konvensi), yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis, seperti penyiapan konsep naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara oleh Pemerintah sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pengangkatan Menteri Negara yang tidak memimpin suatu Departemen.
  3. Untuk memahami Undang-Undang Dasar tidak cukup hanya mempelajari pasal-pasalnya, tetapi harus juga mengetahui bagaimana praktek dan suasana kebatinannya.
  4. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksud Undang-Undang Dasar dan aliran pikiran yang menjadi dasarnya, harus dipelajari juga bagaimana teks itu terjadi, harus pula diketahui keterangan-keterangannya, dan dalam suasana apa teks itu dirumuskan.

2.        Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan

Pokok-pokok Pikran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat 4 hal penting, yaitu :
  1. 1.         Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pembukaan diterima paham Negara persatuan. Dalam Batang Tubuh terlihat dalam Pasal 1 (1), Pasal 35 dan Pasal 36.
  2. Negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat. Paham keadilan sosial ini dalam batang tubuh UUD terlihat dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 34.
  3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Paham kedaulatan rakyat tersebut dalam Batang Tubuh UUD terlihat dalam Pasal 1 (2), Pasal 2 (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 19, Pasal 23 (1), dan Pasal 37.
  4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab. Paham tersebut dalam Batang Tubuh dapat terlihat dalam Pasal 9, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29.

3. Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang Terkandung dalam   Pembukaan dalam pasal-pasalnya

Pokok-pokok pikiran meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran di atas mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar Negara, baik Hukum Dasar yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun yang tidak tertulis (Konvensi).

4.    Undang-Undang Dasar 1945 Bersifat singkat dan supel

Undang-Undang Dasar 1945 sangat singkat, hanya terdiri dari 37 pasal ditambah 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Undang-Undang Dasar telah cukup apabila hanya memuat aturan-aturan pokok dan garis-garis besar sebagai instruksi kepada Pemerintah Pusat, dan lain-lain penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan sosial. Sifat aturan tertulis mengikat, oleh karena itu makin supel sifat aturan(elastis) makin baik.

Dengan demikian dijaga supaya sistem Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman, dan jangan sampai membuat Undang-Undang Dasar yang lekas usang. Dalam pemerintahan dan kehidupan Negara, yang sangat penting ialah semangat, baik semangat para penyelenggara Negara maupun semangat para pemimpin pemerintah.

5.      Sistem Pemerintahan Negara

Sistem Pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah :
  1. Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum;
  2. Sistem Konstitusional;
  3. Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  4. Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis;
  5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
  6. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden; dan
  7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. 

III.             PERATURANPERUNDANGAN


A.      Pengertian

Peraturan perundangan pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan tertulis yang bersifat pengaturan (relegen) yang dibuat oleh aparatur Negara mulai dari MPR sampai dengan Direktur Jenderal/ Pimpinan LPND pada lingkup nasional dan gubernur kepala daerah tingkat I. Bupati/walikotamadya kepala daerah tingkat II pada lingkup wilayah/ daerah yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam kelompok peraturan perundangan adalah ketentuan yang sifatnya konkrit, individual, dan final (beschiking). Misalnya, pemberian IMB, SIUP, dan sebagainya.


B.       Pebagian perundang-undangan

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan ini oleh Krems dibagi dua yaitu:
  1. Ilmu Perundang-undangan, dan
  2. Teori Ilmu Perundang-undangan, teori ilmu Perundang-undangan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
  • Proses perundang-undangan,
  • Metode perundang-undangan, dan
  • Teknik perundang-undangan.
Berdasarkan pandangan Krems inilah kita dapat menyimpulkan bahwa mata kuliah ini merupakan bagian dari Ilmu Perundang-undangan, sedangkan ilmu perundang-undangan, menurut Krems, Maihofer, dan van der Velden, termasuk dalam cabang Ilmu Hukum dalam arti luas. Mengenai hubungan antara mata kuliah ini dengan disiplin ilmu lain pertama penting dikemukakan pandangan F. Isjwara, bahwa ilmu tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kotak-kotak yang terpaku mati (compartementization). Oleh karena itu tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri terpisah satu sama lainnya tanpa adanya pengaruh dan hubungan.

Demikian halnya mata kuliah ini yang dipengaruhi dan mempunyai hubungan dengan disiplin ilmu lain, terutama dengan cabang ilmu-ilmu sosial yang mempunyai objek kehidupan ‘Negara’. Misalnya dengan Ilmu Politik, Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan juga dengan Ilmu Pemerintahan. Hubungannya adalah bahwa ilmu perundang-undangan lebih sempit karena objeknya khusus tentang pembentukan peraturan hukum oleh Negara, sedangkan ilmu perundang-undangan dikatakan lebih luas karena menggunakan permasalahan, paradigma, dan metode dari disiplin ilmu-ilmu yang lain. Karena itu Krems menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan (Gesetzgebungswissenchaft) secara eksplisit merupakan ilmu interdisipliner yang berdiri sendiri. Ilmu Perundang-undangan bersifat normatif dengan orientasi pada melakukan perbuatan menyusun peraturan perundang-undangan, karenanya bermanfaat memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan membuat peraturan perundang-undangan.


C.      Asas-Asas Peraturan Perundangan

Beberapa asas dalam perundang-undangan adalah:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi, sehingga semua peraturan perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya.
  2. Sesuai dengan prinsip ngara hukum, maka setiap peraturan perundangan harus berdasar dan beersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatnya.
  3. Peraturan Perundangan dari tingkat urutan yang lebih rendah, merupakan penjabaran atau perumusan lebih rinci dari peraturan paerundangan yang lebih tinggi tingkat urutannya. Ini berarti pula bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi
  4. Peraturan perundangan pada asasnya tidak dapat berlaku surut, kecuali apabila dinyatakan dengan tegas dan demi kepentingan umum.
  5. Peraturan perundangan yang dibuat oleh aparatur yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
  6. Peraturan yang diundangkan kemudian membatalkan peraturan perundangan yang mengatur hal yang sama yang setingkat atau lebih rendah. Ini berarti bahwa, apabila ada 3 buah peraturan atau lebih yang isinya bertentangan atau tidak sesuai antara yang satu dengan yang lain, sedangkan peraturan-peraturan perundangan tersebut sama tingkatnya, maka yang dianggap berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan yang diundangkan kemudian, kecuali apabila dalam peraturan perundangan itu dinyatakan lain (lex posteriore derogate lex priori).
  7. Peraturan perundangan yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis).
  8. Peraturan perundangan hanya boleh dicabut/ diganti/ dibatalkan oleh peraturan yang sama atau lebih tinggi tingkatnya.
  9. Dalam penyusunan peraturan perundangan diperhatikan konsistensinya baik diantara peraturan perundangan yang mengatur hal yang sama, maupun diantara pasal-pasal dalam satu peraturan perundangan.
  10. Dalam suatu peraturan perundangan harus ada kejelasan dan ketegasan mengenai yang ingin dicapai dari ketentuan yang bersangkutan.
  11. Peraturan perundangan dalam bentuk undang-undang tidak diganggu gugat. Ini berarti tidak ada badan/ siapapun juga berhak atau berwenang menguji secara materiil terhadap undang-undang tersebut.


IV. KAIDAH HUKUM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-  UNDANGAN

A.      Pengertian

Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan nyata yang dilakukan manusia. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikannya adalah bagaimana perbuatan lahiriyah orang itu. Coba kita pikirkan contoh berikut, ada seorang pria menikahi seorang wanita dengan sah sesuai dengan aturan agama dan negara tetapi sebenarnya didalam hatinya ada niat buruk untuk menguras harta kekayaan si pihak wanita dan lain – lain. Dari contoh tersebut secara lahiriyah sesuai dengan kaidah hukum karena dia menikahi dengan jalur tidak melanggar hukum tapi sebenarnya batin pria tersebut adalah buruk.

Karena ada kaidah hukum maka hukum dapat dipandang sebagai kaidah. Hukum sebagai kaidah adalah sebagai pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan. Pada konteks ini masyarakat memandang bahwa hukum merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman yang harus mereka lakukan atau tidak boleh mereka lakukan. Pada makna ini aturan-aturan kepala adat atau tetua kampung yang harus mereka patuhi bisa dianggap sebagai hukum, meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Kebiasaan yang sudah lumrah dipatuhi dalam suatu masyarakat pun meskipun tidak secara resmi dituliskan, namun selama ia diikuti dan dipatuhi dan apabila yang mencoba melanggarnya akan mendapat sanksi, maka kebiasaan masyarakat ini pun dianggap sebagai hukum.

Perundang-undangan Menurut teori perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi dua masalah pokok, yaitu:
  1. Aspek materiil/Substansial, berkenaan dengan masalah pengolahan isi dari suatu peraturan perundang-undangan.
  2. Aspek Formal/Prosedural, berhubungan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung dalam suatu negara tertentu.

B.     Struktur Kaidah Hukum

Aturan hukum sebagai pedoman perilaku yang dibuat oleh para pengemban kewenangan hukum memiliki struktur dasar yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
  1. Subjek kaidah: menunjuk pada subjek hukum yang termasuk ke dalam sasaran penerapan sebuah pengaturan.
  2. Objek kaidah: menunjuk pada peristiwa-peristiwa atau perilaku apa saja yang hendak diatur dalam aturan hukum tersebut.
  3. Operator kaidah: menunjuk pada cara bagaimana objek kaidah diatur, misalnya menetapkan keharusan atau larangan atas perilaku tertentu, memberikan suatu hak atau membebankan kewajiban tertentu.
  4. Kondisi kaidah: menunjuk pada kondisi atau keadaan apa yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Aturan hukum yang dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat digolongkan menjadi empat, yakni sifat umum abstrak, umum-konkret, individual-abstrak, dan individual-konkret. Keempat sifat kaidah hukum ini digunakan secara kombinatif dalam suatu peraturan perundang-undangan, bergantung pada isi/substansi dari wilayah penerapan/jangkauan berlakunya aturan hukum yang bersangkutan. Kombinasi sifat aturan hukum ini sebagian akan ditentukan pula oleh jenis peraturan yang terdapat dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan. Makin tinggi tingkatan peraturan perundang-undangan, makin abstrak dan umum sifatnya.

Berdasarkan pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum, dapat diidentifikasi beberapa jenis kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:
  1. Kaidah Perilaku, adalah jenis kaidah yang menetapkan bagaimana kita harus atau boleh berperilaku. Fungsinya untuk mengatur perilaku orang-orang dalam kehidupan masyarakat.
  2. Kaidah Kewenangan, adalah jenis kaidah hukum yang menetapkan siapa yang berhak atau berwenang untuk menciptakan dan memberlakukan kaidah perilaku tertentu. Fungsinya adalah untuk menetapkan siapa yang berwenang untuk mengatur perilaku orang, menentukan dengan prosedur bagaimana kaidah perilaku itu ditetapkan dan sekaligus menentukan bagaimana suatu kaidah harus ditetapkan jika dalam suatu kejadian tertentu terdapat ditidakjelasan.
  3. Kaidah Sanksi, adalah jenis kaidah yang memuat reaksi yuridis atau akibat-akibat hukum tertentu jika terjadi pelanggaran atau ketidakpuasan terhadap kaidah tertentu. Secara umum kaidah sanksi memuat kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
  4. Kaidah Kualifikasi, adalah jenis kaidah yang menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu atau sebaliknya dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.
  5. Kaidah Peralihan, adalah jenis kaidah hukum yang dibuat sebagai sarana untuk mempertemukan aturan hukum tertentu sebagai akibat kehadiran peraturan perundang-undangan dengan keadaan sebelum peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kaidah peralihan ini fungsinya untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum; menjamin kepastian dan memberi jaminan perlindungan hukum kepada subjek hukum tertentu.

C.     Landasan Hukum Peraturan

Setiap perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia, disusun berdasarkan landasan umum penyusunan perundang-undangan yaitu:
  1. landasan Filosofis, Pancasila sebagai Filsafah Bangsa (filosofische grondslaag),
  2. landasan Yuridis, dari mulai UUD 1945, Ketetapan MPR, dan Undang-undang,
  3. landasan Politis, setiap Kebijaksanaan yang dianut Pemerintah di bidang Perundang-undangan.
Untuk landasan hukum Peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat, meliputi:
  1. Undang-undang, mempunyai landasan hukum Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan 21 UUD l945 Jo Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966,
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, landasan hukumnya Pasal 22 UUD 1945 Jo Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966,
  3. Peraturan Pemerintah, mempunyai landasan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 Jo Ketetapan MPRS Nomor XX/XPRS/1966,
  4. Keputusan Presiden, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 Jo Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966,
  5. Instruksi Presiden, berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 berbagai jenis Perundang-undangan lainnya sebagai Peraturan Pelaksanaannya diatur berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966.

D.   Lembaga dan Badan Pemerintahan Republik Indonesia

  1. Lembaga-lembaga Pemerintahan Republik Indonesia di Pusat meliputi: Lembaga Pemerintahan yang pengaturannya terdapat dalam UUD 1945, seperti Presiden dan Wakil Presiden, serta para Menteri sebagai pembantunya,
  2. Di samping itu dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Presiden dapat menetapkan badan/pejabat lain yang dapat membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara, mereka itu ialah:
a.         Pejabat setingkat Menteri,
b.         Lembaga atau Badan Pemerintah Non-Departemen,
c.         Direktorat Jenderal Departemen,
d.        Badan-badan Negara seperti Pertamina, dan
e.         Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Pusat dan Daerah.

Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Pusat yang dibuat oleh Lembaga/Badan Pemerintah di Pusat adalah:

1.         Peraturan Pemerintah,
2.         Keputusan Presiden,
3.         Instruksi Presiden,
4.         Peraturan dan Keputusan Menteri,
5.         Instruksi Menteri,
6.         Keputusan/Peraturan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen,
7.         Keputusan/Peraturan Pimpinan Badan Negara, dan
8.         Peraturan atau Keputusan Direktur Jenderal Departemen

Sedangkan yang termasuk Lembaga Pemerintahan di Daerah, meliputi: Pemerintah Daerah  Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Daerah. Pada satuan pemerintahan terendah kita juga mengenal Pemerintahan Desa/Kelurahan yang sekarang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun l999, yang dipimpin oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan. Perundang-undangan yang dihasilkan oleh Badan atau Pejabat di daerah adalah:

1.         Peraturan Daerah Propinsi,
2.         Keputusan Kepala Daerah Propinsi (Gubernur),
3.         Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
4.         Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota,
5.         Peraturan Desa, dan
6.         Keputusan Kepala Desa


V.  JENIS-JENIS DAN FUNGSI SERTA PROSES PENYUSUNAN  PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH


Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

A.    Jenis-Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia kita mengenal banyak jenis peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan yang mempunyai wewenang membuat perundang-undangan. Meskipun telah diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, yang mencantumkan tata urutan peraturan perundangan, namun dalam praktik kita mengenal jenis peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.         Perundang-undangan di Pusat

·         Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR (S),
·         Undang-Undang,
·         Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
·         Peraturan Pemerintah,
·         Keputusan Preside,
·         Keputusan Menteri,
·         Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan
·         Keputusan Direktur Jenderal Departemen9.Keputusan Kepala Badan Negara

2.        Perundang-undangan di Daerah

·         Peraturan Daerah Provinsi,
·         Keputusan Gubernur,
·         Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan
·         Keputusan Bupati/Walikota

B.     Fungsi Aturan Perundang-undangan di Indonesia

Fungsi Aturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia adalah sebagai berikut :
  • Fungsi Undang-undang Dasar, berfungsi sebagai hukum dasar bagi pembentukkan lembaga-lembaga negara, fungsi, dan hubungannya antara satu dengan yang lain, mengatur hubungan antara Negara dengan warga negara, dan memuat cita-cita serta tujuan Negara,
  • Ketetapan MPR, pada dasarnya berfungsi mengatur tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945,
  • Fungsi undang-undang adalah :
  1. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnya;
  2. pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945;
  3. pengaturan Lebih lanjut dari Ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutkan;
  4. pengaturan di bidang materi Konstitusi, seperti organisasi, Tugas dan Wewenang Susunan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.4.Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
  • (PERPU) pada dasarnya sama dengan fungsi dari undang-undang. Perbedaan keduanya terletak pada Pembuatnya, undang-undang dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan DPR dalam keadaan normal sedangkan PERPU dibuat oleh Presiden. Perbedaan lainnya adalah Undang-undang dibuat dalam suasana (keadaan) normal, sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibuat dalam keadaan kegentingan yang memaksa,
  • Fungsi Peraturan Pemerintah adalah :
  1. pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya;
  2. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut, ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.
  • Fungsi Keputusan Presiden yang berisi pengaturan adalah :
  1. menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. (sesuai Pasal 4 ayat 1 UUD 1945);
  2. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya;
  3. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah meskipun tidak tegas-tegas menyebutkannya.
  • Fungsi Keputusan Menteri adalah sebagai berikut:
  1. menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya (sesuai dengan pasal 17 ayat 1 UUD 1945);
  2. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Keputusan Presiden;
  3. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya;
  4. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya.
  • Fungsi Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalah :
  1. menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya;
  2. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Keputusan Presiden. Merupakan delegasian berdasarkan pasal 17 ayat (1) UUD 1945.
  • Fungsi Keputusan Direktur Jenderal Departemen adalah:
  1. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Keputusan Menteri;
  2. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Keputusan Menteri.
  • Fungsi Keputusan Badan Negara adalah:
  1. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang mengatribusikan dan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan;
  2. menyelenggarakan secara umum dalam rangka penyelenggaraan fungsi dan tugasnya.
  • Fungsi Peraturan Daerah Diatur dalam pasal 69 dan pasal 70. UU no. 22 Tahun 1999,
  • Fungsi Keputusan Kepala Daerah adalah menyelenggarakan pengaturan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan dan tugas-tugas pemerintahan,
  • Fungsi Keputusan Desa adalah mengatur segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dibuat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa. Sedangkan Keputusan Kepala Desa berfungsi sebagai pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan kebijaksanaan kepala desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

C.Proses Penyusunan Perundang-undangan DiPusat Maupun    Didaerah

  • Proses Penyusunan Perundang-undangan DiPusat

Pembahasan tentang proses penyusunan perundang-undangan di Pusat dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:
  1. Setiap bentuk/jenis peraturan perundang-undangan mempunyai prosedur penyusunannya masing-masing. Penyusunan produk hukum MPR berupa Ketetapan MPR meliputi persiapan Rancangan Ketetapan/Keputusan yang disiapkan oleh Badan Pekerja hingga dilakukannya pembahasan dalam Sidang MPR yang mempunyai 4 tingkatan pembahasan/pembicaraan. Hal ini diatur khusus dalam Peraturan Tata Tertib MPR.
  2. Proses penyusunan undang-undang, Perpu dan Peraturan Pemerintah meliputi: Proses persiapan rancangan Undang-undang, Perpu dan Peraturan Pemerintah oleh Pemerintah, lalu pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat dengan 4 tingkatan, kemudian penandatanganan oleh Presiden, dan Pengundangan oleh Menteri Sekretaris Negara. Demikian diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 dan Keputusan DPR Nomor 16/DPR-RI/I/1999-2000.
  • Proses Penyusunan Perundang-undangan di Daerah

Proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Daerah termasuk Pemerintahan Desa, berdasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menunjuk lebih lanjut pada peraturan Menteri Dalam Negeri untuk mengatur proses perundang-undangan.

Proses penyusunan Peraturan Daerah, meliputi:
  1. Usul inisiatif atau Rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada Ketua DPRD untuk selanjutnya diteruskan kepada Panitia Musyawarah DPRD untuk menentukan hari atau waktu persidangan,
  2. Rancangan Peraturan Daerah diperbanyak dan dibagi-bagikan kepada anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari persidangan,
  3. Kepala Daerah atau anggota DPRD yang mengusulkan (pemrakarsa), menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah itu secara resmi pada Sidang Pleno DPRD,
  4. Para anggota DPRD mengajukan pendapat setuju, menolak, atau mengusulkan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah itu,
  5. Apabila dipandang perlu atas permufakatan Kepala Daerah dengan DPRD dapat dibentuk Panitia Khusus untuk merumuskan isi redaksi atau pun bentuk Rancangan Peraturan Daerah,
  6. Rancangan yang telah mendapat persetujuan dari DPRD ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan sebagai pernyataan persetujuan dari DPRD, Ketua DPRD turut serta menandatangi Peraturan Daerah tersebut.
Proses Pembuatan Keputusan Kepala Daerah, sepenuhnya merupakan wewenang Kepala Daerah yang bersangkutan, umumnya disiapkan oleh Biro Hukum Pemerintah Daerah setempat. Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa dengan musyawarah Badan Perwakilan Desa, dan tidak perlu mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat. Sedangkan Keputusan Kepala Desa dibuat oleh Kepala Desa tanpa perlu persetujuan siapa pun, fungsinya untuk menjalankan Peraturan Desa.


VI.    RANGKA DASAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANPENJELASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Pasal 1 butir 2 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dilihat dari sisi materi muatannya, peraturan perundang-undangan bersifat mengatur (regelling) secara umum dan abstrak, tidak konkrit dan individual seperti keputusan penetapan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2004 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa.

Selain jenis Peraturan Perundang-Undangan di atas, Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-Undangan lain diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Pada bagian ini dikemukakan tentang rangka dasar yang memuat bagian-bagian penting yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan. Kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas:
1.         Judul;
2.         Pembukaan;
3.         Batang Tubuh :
a.         Ketentuan Umum,
b.         Ketentuan yang mengatur materi muatan,
c.         Ketentuan Pidana,
d.        Ketentuan Peralihan, dan
e.         Ketentuan Penutup;
4.        Penutup;
5.        Penjelasan (jika diperlukan); dan
6.        Lampiran (jika diperlukan)


Penjelasan Peraturan Perundang-undangan


Penjelasan merupakan suatu penafsiran/penjelasan resmi yang dibuat oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengetahui maksud latar belakang peraturan perundang-undangan itu diadakan, serta untuk menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan. Naskah Penjelasan peraturan perundang-undangan, harus disiapkan bersama-sama dengan Rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penamaan dari Penjelasan suatu peraturan perundang-undangan, ditulis sesuai dengan nama peraturan perundang-undangan yang dijelaskan.

Dalam praktik peraturan perundang-undangan di Indonesia biasanya mempunyai dua macam Penjelasan yaitu:
  1. Penjelasan Umum berisi penjelasan yang bersifat umum, misalnya latar belakang pemikiran secara sosiologis, politis, budaya, dan sebagainya, yang menjadi pertimbangan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.
  2. Penjelasan Pasal demi Pasal, merupakan penjelasan dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penjelasan pasal demi pasal hendaknya dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  • Isi penjelasan tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
  • Isi penjelasan tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
  • Isi penjelasan tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh
  • Isi penjelasan tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam Ketentuan Umum.
  • Apabila suatu pasal tidak memerlukan penjelasan, hendaknya diberikan keterangan “Cukup Jelas”.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menetapkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.  Pada 24 Mei 2004, DPR dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Undang-Undang  (UU No. 10 Tahun 2004). Undang-Undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang ini juga memerintahkan untuk menempatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Penempatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Disamping itu, diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan (Pasal 7).

Sumber Hukum :

  1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
  2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004,

DAFTAR PUSTAKA :

  1. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,
  2. Maria Farida Indrati, S., Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Jakarta: Kanisius, hlm,
  3. Hestu Cipto Handoyo. 2008. Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm,
  4. I.C. van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving, ’s-Gravenhage: Vuga 1984.
Share This Article
Komentar Anda