close
close

Undang Undang Dasar 1945




Undang Undang Dasar 1945

Januari 17, 2015 by Sugi Arto

 

A.      PENGERTIAN UUD 1945


UUD 1945 adalah hukum dasar yang menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh otoritas publik agar keputusan-keputusan yang dibuat mengikat komunitas politik.

Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

B.       KEDUDUKAN UUD 1945


Sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber segala kewenangan karena UUD 1945 itu merupakan sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala kewenangan, sumber dari segala badan kenegaraan.

Fungsi UUD 1945 adalah sebagai pedoman acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP , karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945.

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan.

C.      POKOK PIKIRAN UUD 1945


Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Adapun yang menjadi pokok pikiran dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah :
  1. Sepakat untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945,
  2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  3. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensil (menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensil ),
  4. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normative yang ada dalam penjelasan UUD 1945 kedalam pasal-pasal UUD 1945.

D.  PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BATANG TUBUH UUD 1945

  1. Segala warga Negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,
  2. Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,
  3. Kebebasan berserikat, berpendapat dan berpolitik,
  4. Kebebasan memeluk dan melaksanakan agama / kepercayaan,
  5. Hak dan kewajiban membela Negara.

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan:
  • Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
  • Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983.

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

E.       SISTEM KETATANEGARAAN


Sistem Negara Indonesia adalah “Kesatuan“ maksudnya adalah Negara Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berciri nusantara memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki pemerintahan daerah, propinsi dan kabupaten / kota yang bersifat otonom.

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, Negara kesatuan menunjukkan bentuk Negara, sedangkan istilah “Republik“ menunjukkan bentuk pemerintahan. Jadi Negara kesatuan merupakan bentuk Negara yang kekuasan tertinggi untuk mengatur seluruh daerah ada di tangan pemerintah pusat.


F.     PENYIMPANGAN DAN PENYELEWENGAN UUD 1945

  • Periode 1945-1949 UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
  • Periode 1959-1966 Terdapat sebagai penyimpangan UUD 1945:
  1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil ketua MPR / DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi Menteri Negara.
  2. MPRS menetapkan Soekarno menjadi presiden seumur hidup.
  3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.
  • Periode 1966-1968 Pemerintah menyatakan kembali menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, namun dalam pelaksanaannya terjadi juga penyelewengan UUD 1945 yang mengakibatkan terlalu besarnya kekuasaan pada presiden.

Share This Article
Komentar Anda