Undang Undang (Legislasi)




Undang Undang (Legislasi)


Januari 18, 2015 by Sugi Arto

 

A.     Pengertian


Legislasi atau undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya presiden), dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamandemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak.

Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator (pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan.

Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 angka 3 UU 12/2011).

Menurut UU No. 10 tahun 2004 yang dimaksud dengan UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden (pasal 1 angka 3). Dengan kata lain dapat diartikan sebagai, peraturan–peraturan tertulis yang dibuat oleh pelengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku wagar negara. UU dapat berlaku apabila telah memenuhi persayratan tertentu.

Undang-undang peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Undang-undang dalam arti materil : setiap peraturan perundangan yang isinya mengikat masyarakat secara umum. Undang-undang dalam arti formal : setiap peraturan perundangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku.

Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Undang-undang dalam arti materil ialah setiap peraturan perundangan yang isinya mengikat masyarakat secara umum. Undang-undang dalam arti formal yaitu setiap peraturan perundangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku.


B.     Kekuatan Berlakunya Undang Undang


Syarat kekuatan berlakunya undang-undang ini perlu dibedakan dari kekuatan mengikatnya undang-undang. Telah dikemukakan bahwa undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya didalam lembaran Negara. Ini berarti bahwa sejak dimuatnya dalam lembaran Negara setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Kekuatan berlakunya undang-undang menyangkut berlakunya undang-undang secara operasional.

Undang-undang mempunyai persyaratan untuk dapat berlaku atau untuk mempunyai kekuatan berlaku. Ada tiga syarat kekuatan berlakunya undang-undang yaitu : kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.

a.        Kekuatan Berlaku Yuridis


Undang-undang memiliki kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbunya undang-undang itu telah terpenuhi. Menurut HANS KELSEN kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaedah hukum merupakan system kaedah secara hierarchies. Di dalam Grundnorm (norma dasar) terdapat dasar belakunya semua kaedah yang berasal dari satu kata hukum. Dari grundnorm itu hanya dapat dijabarkan berlakunya kaedah hukum dan bukan isinya. Pertanyaan berlakunya hukum itu berhubungan dengan das Sollen, sedangkan das Sein itu berhubungan dengertian hukum.

Dasar Kekuatan berlaku Yuridis pada prinsipnya harus menunjukan:
  1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
  2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.
  3. Keharusan mengikuti tatacara tertentu, seperti pengundaangan atau penggumuman setiap Undang-undang harus dalam Lembar Negara, atau peraturan daerah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD bersangkutan.
  4. Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan perraturan peerundang-undangn yang lebih tinggi tingkatannya.

 

b.        Kekuatan Berlaku Sosiologis


Disini intinya adalah efektivitas atau hasil guna kaedah hukum didalam kehidupan bersama. Yang dimaksudkan ialah bahwa berlakunya atau diterimanya hukum didalam masyarakat itu lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Jadi sini berlakunya hukum merupakan kenyataan dalam masyarakat.

Dasr kekuatan berlaku  sosiologis  harus mencerminkan kenyataan penerimaan dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, bahwa landasan  teorotis sebagai dasar  sosiologis  berlakunya suatu kaidah hukum diddasarkan pada teori yaitu:
  1. Teori kekuasaan  bahwa secara  sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas  diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
  2. Teori pengakuan  bahwa kaidah  hukum berlaku berdasarkan  penerimaan dari  masyarakat  tempat hukum itu berlaku.

 

c.      Kekuatan Berlaku Filosofis


Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum(Rechtsidee) sebagai nilai positif yang tertinggi. Undang-undang no 19 tahun 1948 adalah suatu contoh undang-undang yang hanya mempunyai kekuatan beerlaku yuridis karena telah memenuhi persyaratan formal terbentuknya, tetapi belum berlaku secara operasional. Walaupun undang-undang tersebut sudah diundangkan tetapi dinyatakan berlaku pada hari yang akan ditetapkan oleh mentri kehakiman. undang-undang no 2 tahun 1960 tentang bagi hasil telah mempunyai kekuatan berlaku yuridis tetapi didalam peraktek tidak sepenuhnya berlaku.

Dasar kekuatan berlaku filosofis  menyangkut pandangn mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, yaitu apa yang menjadi cita hukum yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya.

Agar berfungsi maka kaedah hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Harus mempunyai kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis sekaligus.

 

C.     Saat dimulai Berlakunya UU


Karena pengundangan undang-undang mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap orang untuk mengakui eksistensinya undang-undang. Kalau tidak ditentukan tanggalnya maka undang-undang itu mulai berlaku pada hari ke 30 sesudah hari di undangkan (pas 13 UU no. 2 tahun 1950, L.N. 32).

Mulai berlakunya undang-undang dapat juga ditentukan dalam undang-undang itu sendiri, yaitu :
  1. Pada saat diundangkan (misalnya UU no 2 tahun 1951 tentang berlakunya undang-undang kecelakaan);
  2. Pada tanggal tertentu (misalnya PP no 12 tahun 1954 tentang istirahat buruh);
  3. Ditetntukan berlaku surut (misalnya UU no 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan pasal 8 menyatakan beberapa pasal berlaku surut, UU no 6 tahun 1947 tentang perubahan undang-undang no 3 tahun 1946 tentang warga Negara dan penduduk Negara Indonesia. Pasal 2 menyatakan UU tersebut berlaku surut); dan
  4. Bahwa berlakunya akan ditentukan kemudian atau dengan peraturan lain(UU no 19 tahun 1948).

Setelah semua ketentuan terpenuhi, maka berlakulah suatu fictie hukum, yaitu setiap orang dianggap telah  tahu tentang   adanya suatu undang-undang sehingga tidak ada alasan untuk membela diri jika melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut dengan mengatakan ketidak tahuan tentang adanya sebuah  aturan.
Undang-Undang berakhir karena :
  1. Ditentukan dalam undang-undang itu sendiri;
  2. Dicabut secara tegas( misalnya UU no 5 tahun 1960, UU no 18 tahun 1960);
  3. Undang-undang lama bertentangan dengan undang-undang baru : lex posteriori derogate legi priori (S 1875 no 179- UU no 5 tahun 1960); dan
  4. Timbulnya hukum kebiasaan yang bertentangan dengan undang-undang atau undang-undang tidak lagi ditaati.

 

D.     Asas Berlakuna UU

  1. UU tidak berlaku surut (Tapi Ada UU tertentu yang berlaku surut),
  2. Asas lex superior derogat legi inferiori, (UU Yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula),
  3. Asas lex posteriori derogat legi priori, (UU yang berlaku kemudian membatalkan UU yang terdahulu (bila mengatur hak tertentu yang sama) ,
  4. Asas lex specialis derogat legi generali (UU yang bersifat khusus menyampingkan UU yang bersifat umum) artinya:asas hukum yang menyatakan  peraturan atau UU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan atau UU yang umum. kalau terjadi konflik/pertentangan antara undang-undand yang khusus dengan yang umum maka yang khusus yang berlaku.
Syarat berlakunya ialah diundangkannya dalam lembaran negara. Dulu oleh Menteri/Sekretaris negara. Sekarang oleh Menkuhham (UU No. 10 tahun 2004).

Terimakasih...!!!
Share This Article
Komentar Anda