close
close

Sistematika Hukum Perdata


By Sugi Arto

Sistematika Hukum Perdata
Sistematika Hukum Perdata

Sistematika Hukum Perdata. Adanya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek vanKoophandel, disingkat W.v.K.) di samping Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, disingkat B.W.) sekarang dianggap tidak pada tempatnya, karena Hukum Dagang sebenarnya tidaklah lain dari Hukum Perdata. Perkataan "dagang" bukanlah suatu pengertian hukum,melainkan suatu pengertian perekonomian. Di berbagai negeri yang modern, misalnya di Amerika Serikat dan di Swis juga, tidak terdapat suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagangtersendiri di samping pembukuan Hukum Perdata seumumnya. Oleh karena itu, sekarang terdapat suatu aliran untuk meleburkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang itu ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Memang, adanya pemisahan Hukum Dagang dari Hukum Perdata dalamperundang-undangan kita sekarang ini, hanya terbawa oleh sejarah saja,yaitu karena di dalam hukum Romawi yang merupakan sumber terpenting dari Hukum Perdata di Eropah Barat belumlah terkenal Hukum Dagang sebagaimana yang ter-letak dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang kita sekarang, sebab memang perdagangan internasional juga dapat dikatakan baru mulai berkembang dalam Abad Pertengahan. Hukum Perdata menurut ilmu hukum sekarang ini, lazim dibagi dalam empat bagian, yaitu :
  1. Hukum tentang diri seseorang,
  2. Hukum Kekeluargaan,
  3. Hukum Kekayaan dan
  4. Hukum warisan.
Hukum tentang diri seseorang , memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Hukum Keluarga, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu : perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri,hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele. Hukum Kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu, biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. 

Hak-hak kekayaan, terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang dan karenanya dinamakan hak mutlak dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu fihak yang tertentu saja dan karenanya dinamakan hak perseorangan. Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan. Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat, misalnya hak seorang pengarang atas karangannya, hak seoran gatas suatu pendapat dalam lapangan ilmu pengetahuan atau hak seorang pedagang untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak saja.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikodifikasikan di Indonesia pada tahun 1848 pada intinya mengatur hubungan hukum antara orang perorangan, baik mengenai kecakapan seseorang dalam lapangan hukum; mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebendaan; mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perikatan dan hal-hal yang berhubungan dengan pembuktian dan lewat waktu atau kadaluarsa.

Sistematika atau isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada dan berlaku di Indonesia, ternyata bila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang ada dan berlaku di negara lain tidaklah terlalu jauh berbeda. Hal ini dimungkinkan karena mengacu atau paling tidak mendapatkan pengaruh yang sama, yaitu dari hukum Romawi (Code Civil).

Hukum Waris, mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan, Hukum Waris itu mengatur akibat-akibat hubungan' keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Berhubung dengan sifatnya yang setengah-setengah ini, Hukum Waris lazimnya ditempatkan tersendiri. Bagaimanakah sistematik yang dipakai oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata? B.W. itu terdiri atas empat buku, yaitu :
  1. Buku I, yang berkepala "Perihal Orang", memuat hukum tentang diri seseorang dan Hukum Keluarga;
  2. Buku II yang berkepala "Perihal Benda", memuat hukum perbendaan serta Hukum Waris;
  3. Buku III yang berkepala "Perihal Perikatan", memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu;
  4. Buku IV yang berkepala "Perihal Pembuktian dan Lewat waktu (Daluwarsa), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.
Adapun hal-hal yang diatur dalam KUH perdata sebagaimana berlaku di Indonesia saat ini, (kecuali beberapa bagian yang sudah dinyatakan tidak berlaku) adalah sebagai berikut :

1. Buku Kesatu tentang Orang ( van persoon ) yang terdiri dari 18 bab, yaitu mengatur :

  • I tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewenangan
  • II tentang akta-akta catatan sipil
  • III tentang tempat tinggal atau domisili
  • IV tentang perkawinan
  • V tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan isteri
  • VI tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya
  • VII tentang perjanjian kawin
  • VIII tentang persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya
  • IX tentang perpisahan harta kekayaan
  • X tentang pembubaran perkawinan
  • XI tentang perpisahan meja dan ranjang
  • XII tentang kebapaan dan keturunan anak-anak
  • XIII tentang kekeluargaan sedarah dan semenda
  • XIV tentang kekuasaan orang tua
  • XV tentang menentukan,mengubah dan mencabut tunjangan-tunjangan nafkah
  • XVI kebelum-dewasaan dan perwalian
  • XVII tentang beberapa perlunakan
  • XVIII tentang pengampuan
  • XIX tentang keadaan tak hadir

2. Buku kedua tentang Kebendaan ( van zaken ),yang terdiri dari 21 bab, yang secara lengkapnya adalah mengatur :

  • I tentang kebendaan dan cara membeda-bedakannya
  • II tentang kedudukan berkuasa (bezit) dan hak-hak yang timbul karenanya
  • III tentang hak milik ( eigendoom )
  • IV tentang hak dan kewajiban antara pemilik-pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetanggaan
  • V tentang kerja rodi
  • VI tentang pengabdian pekarangan
  • VII tentang hak numpang karang
  • VIII tentang hak usaha ( erfpacht )
  • IX tentang bunga tanah dan hasil se persepuluh
  • X tentang hak pakai hasil
  • XI tentang hak pakai dan hak mendiami
  • XII tentang perwarisan karena kematian
  • XIII tentang surat wasiat
  • XIV tentang pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan
  • XV tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan
  • XVI tentang menerima dan menolak suatu warisan
  • XVII tentang pemisahan harta peninggalan
  • XVIII tentang harta peninggalan yang tak terurus
  • XIX tentang piutang-piutang yang diistimewakan
  • XX tentang gadai
  • XXI tentang hipotik

3. Buku Ketiga tentang Perikatan ( van Verbintenis ) yang terdiri dari 18 bab, yaitu  :

  • I tentang Perikatan-perikatan umumnya
  • II tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan darikontrak atau persetujuan
  • III tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang
  • IV tentang hapusnya perikatan-perikatan
  • V tentang jual-beli
  • VI tentang tukar menukar
  • VII tentang sewa-menyewa
  • VIII tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan
  • IX tentang persekutuan
  • X tentang hibah
  • XI tentang penitipan barang
  • XII tentang pinjam-pakai
  • XIII tentang pinjam-meminjam
  • XIV tentang bunga tetap atau bunga abadi
  • XV tentang persetujuan-persetujuan untung-untungan
  • XVI tentang pemberian kuasa
  • XVII tentang penanggungan
  • XVIII tentang perdamaian

4. Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kadaluarsa ( van bewijs en verjaring ) yang terdiri dari 7 bab, selengkapnya adalah  :

  • I tentang pembuktian pada umumnya
  • II tentang pembuktian dengan tulisan
  • III tentang pembuktian dengan saksi-saksi
  • IV tentang persangkaan-persangkaan
  • V tentang pengakuan
  • VI tentang sumpah di muka Hakim
  • VII tentang daluwarsa

Sebagaimana kita lihat, Hukum Keluarga di dalam B.W. itu dimasukkan dalam bagian hukum tentang diri seseorang, karena hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya untuk mempergunakan hak-haknya itu. Hukum Waris, dimasukkan dalam bagian tentang hukum perbendaan, karena dianggap Hukum Waris itu mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan seseorang. 

Perihal pembuktian dan lewat waktu (daluwarsa) sebenarnya adalah soal hukum acara, sehingga kurang tepat dimasukkan dalam B.W.yang pada asasnya mengatur hukum perdata materiil. Tetapi pernah ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi dalam bagian materiil dan bagian formil. Soal-soal yang mengenai alat-alat pembuktian terhitung bagian yang termasuk hukum acara materiil yang dapat diatur juga dalam suatu undang-undang tentang hukum perdata materiil.

Sumber :

  1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
  2. Salim HS,PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS [BW]
Share This Article
Komentar Anda