close
close

Persekutuan Firma (Fa)


Persekutuan Firma (Fa) ~ Secara umum perusahaan adalah perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan terang-terangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat dilihat adanya tiga unsur penting dalam sebuah perusahaan ayaitu dilakukan secara terus menerus, terang-terangan, bertujuan mendapatkan keuntungan. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. 

Persekutuan Firma (Fa)
Persekutuan Firma (Fa)

I. Pengertian, Unsur, Ciri Dan Sifat Persekutuan Firma (Fa)


Firma (bahasa Belanda: venootschap onder firma; perserikatan dagang antara beberapa perusahaan) atau sering juga disebut Fa, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama.Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.

A. Pengertian Firma (Fa)

Secara harfiah Firma adalah Perserikatan dagang antara beberapa perusahaan dalam bentuk sebuah persekutuan bisnis untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama untuk mendapat profit.

Persekutuan Firma adalah kaitan atau hubungan yuridis yang timbul dari perjanjian sukarela antara beberapa pihak yang bersangkutan, baik secara lisan, maupun tertulis atau tersirat dari tindakan pribadi sekutu bersangkutan.

Pengertian Firma menurut Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa “Perseroan Firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama”.

Firma (Fa) adalah suatu persekutuan antara dua aorang atau lebih yang menjalankan badan usaha dengan nama bersama dengan tujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut. Dalam mendirikan firma memiliki anggota paling sedikit dua orang. Semua anggota memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan dan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian Firma. Apabila bangkrut semua anggota harus bertanggung jawab sampai harta milik pribadi ikut dipertanggungkan. 

Menurut Johanes Ibrahim, suatu Maatschap (persekutuan perdata) khusus seperti yang ditetapkan oleh Pasal 1623 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat melakukan perbuatan perusahaan.Oleh karena itu, Firma tidak dapat dikatakan sebagai badan usaha yang memiliki ciri-ciri sebagai badan hukum. Karena apabila meninjau pandangan Subekti yang menjelaskan bahwa, Badan Hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat atau mengguggat di depan hakim.  

Slagter memberikan defenisi bahwa Firma adalah suatu perjanjiann yang ditujukan kearah kerjasama di antara dua orang atau lebih secara terus menerus untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, agar memperoleh keuntungan atas hak kebendaan bersama guna mencapai tujuan pihak-pihak di antara mereka mengikatkan diri untuk memasukkan uang, barang, nama baik, hak-hak atau kombinasi daripadanya kedalam persekutuan.

Adapun pengertian Persekutuan Perdata menurut Kamus hukum ialah “Persetujuan kerjasama antara beberapa orang untuk mencari keuntungan tanpa bentuk badan hukum terhadap pihak ketiga masing-masing menanggung sendiri-sendiri perbuatannya kedalam mereka memperhitungkan laba rugi yang dibaginya menurut perjanjian persekutuan”. (Pasal 1618 KUHPdt) 

B. Unsur-Unsur Firma (Fa)

Adapun persekutuan perdata adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk menyetorkan sesuatu kepada persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan (Pasal 1618 KUHPer). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa persekutuan itu disebut Firma apabila mengandung unsur-unsur pokok berikut ini :
  1. Persekutuan perdata (Pasal 1618 KUHPer);
  2. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);
  3. Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD); dan
  4. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD)
Dari pengertian Firma menurut Pasal 16 UU Hukum Dagang, dapat di simpulakan bahwa, Firma merupakan persekutuan perdata dan termasuk bagian dalam perusahaan serta dijalankan atas satu nama bersama. Hal ini didukung dengan isi Pasal 1618–1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan Persekutuan perdata diberlakukan terhadap perseroan Firma sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Firma juga dapat dikatakan sebagai persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke perusahhan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfatan yang di peroleh karenanya (Pasal 1618 KUHPerdata). Sehingga dapat disimpulkan bahwa firma adalah sebuah ketentuan husus dari ketentuan yang umum yang mengatur mengenai persekutuan perdata.

Persekutuan firma bukan merupakan badan hukum karena persekutuan firma tidak memenuhi syarat untuk menjadi badan hukum. Adapun syarat sebuah persekutuan disebut badan hukum apabila kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi dan mendapatkan mempunyai peraturan resmi atau husus oleh pemerintah. Sedangkan persekutuan firma, kekayaan persekutuan dengan kekayaan pribadi tidak terpisah dan tidak ada undang-undang husus yang mengatur mengenai firma. Oleh karena itu dalam mendirikan persekutuan firma tidak ada keharusan untuk mengesahkan akta pendirian oleh menteri kehakiman.

C. Ciri-Ciri Firma (Fa)

Seperti halnya persekutuan yang lain, firma juga memiliki sifat atau ciri-ciri. Adapun ciri-ciri firma antara lain :
  1. Para sekutu aktif di dalam mengelola perusahaan;
  2. Tanggung jawab yang tidak terbatas atas segala resiko yang terjadi;
  3. Akan berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia;
  4. Anggota firma biasanya sudah saling mengenal sebelumnya dan sudah saling mempercayai;
  5. Perjanjian suatu firma dapat dilakukan dihadapan notaris;
  6. Dalam kegiatan usaha selalu memakai nama bersama;
  7. Setiap anggota dapat melakukan perjanjian dengan pihak lain;
  8. Adanya tanggungjawab atas resiko kerugian yang tidak terbatas;
  9. Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi;
  10. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin;
  11. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya;
  12. Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup;
  13. Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma; dan
  14. Mudah memperoleh kredit usaha. 

D. Sifat Firma (Fa)

Sifat dari Persekutuan Firma adalah:
  1. Keagenan atau perwakilan bersama;
  2. Umur terbatas;
  3. Tanggung jawab tak terbatas;
  4. Pemilikan kepentingan;
  5. Partisipasi (Keikutsertaan) dalam Persekutuan Firma;
  6. Bentuk firma ini telah digunakan baik untuk kegiatan usaha berskala besar maupun kecil;
  7. Dapat berupa perusahaan kecil yang menjual barang pada satu lokasi, atau perusahaan besar yang mempunyai cabang atau kantor di banyak lokasi;
  8. Masing-masing sekutu menjadi agen atau wakil dari persekutuan firma untuk tujuan usahanya
  9. Pembubaran persekutuan firma akan tercipta jika terdapat salah satu sekutu mengundurkan diri atau meninggal;
  10. Tanggung Jawab seorang sekutu tidak terbatas pada jumlah investasinya;
  11. Harta benda yang diinvestasikan dalam persekutuan firma tidak lagi dimiliki secara terpisah oleh masing-masing sekutu; dan
  12. Masing-masing sekutu berhak memperolah pembagian laba persekutuan firma.

II. Jenis Dan Penggunaan Nama Bersama Persekutuan Firma


Firma merupakan salah satu bentuk usaha yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia, Firma telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Firma memenuhi unsur-unsur sebagai perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Badan Usaha;
“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

A. Jenis Persekutuan Firma

Jenis Persekutuan Firma dibagi menjadi 2 yaitu :
  1. Persekutuan Firma Dagang adalah Persekutuan Firma yang Kegiatan usaha Utamanya adalah Memproduksi atau Membeli dan menjual barang-barang.
  2. Non Dagang Adalah Persekutuan Firma yang menjual jasa. Firma ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :
  3. Persekutuan Firma Umum dan terbatas adalah Persekutuan Firma dimana Semua sekutu boleh bertindak secara umum atas Nama perusahaan dan masing-masing sekutu dapat bertanggungjawab akan kewajiban- kewajiban perusahaan.
  4. Perusahaan Saham Patungan adalah Persekutuan Firma yang didirikan dengan struktur modal dalam bentuk saham pindah tangan (saham yang dapat dipindahtangankan). 

B. Penggunaan Nama Bersama

Firma (Fa) artinya nama bersama. Penggunaan nama bersama untuk nama perusahaan dapat dilakukan dengan caara berikut ini:
  1. Menggunakan nama seorang sekutu, misalnya Fa Haji Tawi.
  2. Menggunakan nama seorang sekutu dengan tambahan yang menunjukkan anggota keluarganya, misalnya Firma Ibrahim About and Brothers, disingkat Fa Ibrahim Aboud & Bros. Artinya, perusahaan persekutuan ini beranggota Ibrahim Aboud dan saudara-saudaranya (adik beradik).
  3. Menggunakan himpunan nama semua sekutu secara singkatan, misalnya Fa Astra (singkatan Ali, Sumarni, Tantowi, Rafi’ah, dan Astaman).
  4. Menggunakan nama bidang usaha, misalnya Fa Ayam Buras yang kegiatan usahanya beternak ayam bukan ras.
  5. Menggunakan nama lain, misalnya Fa Serasan Sekate, Fa musi Jaya, Fa Sumber Rejeki.
Pada firma, kepribadian para sekutu yang bersifat kekeluargaan sangat diutamakan. Hal ini dapat dimaklumi karena sekutu dalam persekutuan firma adalah anggota keluarga ataupun teman sejawat, yang bekerja sama secara aktif menjalankan perusahaan mencari keuntungan bersama dengan tanggung jawab bersama secara pribadi.

III. Proses Pendirian Firma (Fa)


Suatu Firma (Fa) dapat dibentuk dengan membuat akta pendirian oleh mereka yang mendirikannya, akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam mana firma tersebut berdomisili.

Di dalam mendirikan Firma, kita harus merujuk kepada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia, walaupun badan usaha Firma tidak memiliki kompleksitas organ perusahaan yang tinggi.

Berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Persekutuan Firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Menurut pendapat lain, Persekutuan Firma adalah setiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama atau Firma sebagai nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Persekutuan Firma merupakan bagian dari persekutuan perdata, maka dasar hukum persekutuan firma terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Pasal-Pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang terkait.

Dalam Pasal 22 KUHD disebutkan bahwa persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan kepada pihak ketiga bila akta itu tidak ada. Pasal 23 KUHD dan Pasal 28 KUHD menyebutkan setelah akta pendirian dibuat, maka harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana firma tersebut berkedudukan dan kemudian akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ada tiga unsur penting dalam isi Pasal 22, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
  1. Firma harus didirikan dengan akta otentik;
  2. Firma dapat didirikan tanpa akta otentik; dan
  3. Akta yang tidak otentik tidak boleh merugikan pihak ketiga.
Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas serta semua sekutu berwenang menandatangani berbagai surat untuk firma ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 29 KUHD.

Dalam mendaftarkan akta pendirian Firma (Fa), Firma harus didirikan dengan akta otentik yang dibuat dimuka notaris (Pasal 22 KUHD). Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar firma dengan rincian isi sebagai berikut, yaitu :
  1. Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu (persero) firma;
  2. Pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan jika persekutuan firma itu usaha yang husus maka harus disebutkan usaha yang husus itu;
  3. Penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertandatangan atas nama firma;
  4. Saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya;
  5. Selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero; dan
  6. Ketentuan-ketentuan lain mengenai hak pihak ketiga terhadap para sekutu.
Setiap orang dapat memeriksa akta atau petikannya yang terdaftar, dan dapat memperoleh salinannya atas biaya sendiri (Pasal 25 KUHDagang).

Pendaftarannya harus diberi tanggal dari hari pada waktu akta atau petikannya itu dibawa kepada panitera. (KUHD Pasal 27).

Akta pendirian nama firma harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma yang bersangkutan (Pasal 23 KUHD). Setelah itu, akta pendirian harus diumumkan dalam Berita Negara atau Tambahan Berita Negara (Pasal 28 KUHD). Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan , maka menurut ketentuan Pasal 29 KUHD pihak ketiga menganggap firma itu :
  1. Sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala jenis usaha;
  2. Didirikan untuk waktu tidak terbatas; dan
  3. Semua sekutu wenang untuk menandatangani surat untuk firma itu
Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tadi dapat disimpulkan bahwa firma bukan badan hukum. Alasannya adalah :
  1. Tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu, setiap waktu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan; dan
  2. Tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Untuk memulai usaha, sekutu pendiri harus memperoleh surat izin usaha dari Kantor Deperindag setempat bila diperlukan surat izin tempat usaha dari pemerintah kabupaten/kota setempat. Paling lambat tiga bulan sejak memperoleh surat izin usaha (sejak menjalankan usahanya), sekutu pendiri wajib mendaftarkan firma pada Kantor Deperindag setempat (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982).

Pada umumnya Persekutuan Firma disebut juga sebagai perusahaan yang tidak berbadan hukum karena firma telah memenuhi syarat/unsur materiil namun syarat/unsur formalnya berupa pengesahan atau pengakuan dari Negara berupa peraturan perundang-undangan belum ada. Hal inilah yang menyebabkan Persekutuan Firma bukan merupakan persekutuan yang berbadan hukum.

Sebagai sebuah badan usaha maka CV atau Firma berkewajiban untuk mendaftarkan NPWP yang terpisah dengan kewajiban para pemiliknya. Keuntungan usaha merupakan penghasilannya CV atau Firma yang akan dikenai pajak dan dilaporkan oleh CV atau Firma sebagai Wajib Pajak. Sedangkan penghasilan seorang investor dari penanaman modal di CV atau Firma adalah penghasilan berupa pembagian laba. Jika seorang investor juga aktif menjalankan usaha, investor dapat saja menerima tambahan penghasilan lain berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.

a. Kedudukan Akta Pendirian Firma (Fa)

Akta autentik pendirian persekutuan firma merupakan bukti keberadaan atau eksistensi persekutuan firma tersebut. Akan tetapi akta ini hany merupakan dokumen internal diantara para sekutu yang mendirikan persekutuan firma tersebut. Kehidupan dunia usaha sehari-hari seringkali menunjukkan bahwa tidah semua pelaku usaha cukup cakap untuk mengerti dan merasa perlu untuk mengetahui secara detail tentang eksistensi suatu firma. Jika kenyataan sehari-hari menunjukkan suatu pelaku usaha yang menjadi mitranya memperkenalkan diri dan terlibat dalam dunia usaha dengan menggunakan suatu nama bersama yang dikenal dikalangan luas dengan berdasarkan pada hal tersebut, undang-undang sudah memungkinkan pelaku usaha tersebut untuk menggugat mitra usahanya yang cidra janji sebagai suatu persekutuan firma, jadi dalam hal ini beban pembuktian mengenai eksistensi dari persekutuan firma dalam dunia bisnis menjadi lebih mudahadapun tugas dari mitra usahanya tersebut (yang digugat sebagai persekutuan firma) untuk membuktikan bahwa tidak ada suatu persekutuan firma diantara para sekutunya tersebut.

Bagi sekutu dalam persekutuan firma itu sendiri, keberadaan persekutuan firma diantara para sekutu tersebut, dalam hal sekutu atau persekutuan firma hendak mengugat pihak ketiga yang cidera janji terhadap persekutuan firma tersebut, hanya dapat dibuktikan dengan akta pembentukan firma yang autentik, yang merupakan akta notaris.

b. Keharusan Mendaftarkan Dan Mengumumkan Akta Pendirian Firma

Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta pendirian firma dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu (KUHD Pasal 23)

Di samping itu para persero wajib untuk mengumumkan petikan aktanya dalam surat kabar resmi (KUHD Pasal 28)

Selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan firma itu terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda tangan untuk firma itu.

Dalam hal adanya perbedaan antara yang didaftarkan dan yang diumumkan, maka terhadap pihak ketiga berlaku ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pasal yang lalu yang dicantumkan dalam surat kabar resmi. (KUHD Pasal 29)

Dari rumusan pasal 28 dan 29 KUHD dan penjelasan sebelumnya mengenai pendirian persekutuan firma, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Pendaftaran dan pengumuman dalam pembentukan atau pendirian suatu firma adalah untuk memenuhi syarat publisitas, berdasarkan teori fiksi yang berlaku dalam ilmu hukum. Menurut teori fiksi tersebut, dengan dilakukannya pengumuman, maka seluruh anggota masyarakat di nilai dan dianggap mengetahui mengenai keberadaan atau eksistensi dari hal-hal yang dimuat dalam pengumuman tersebut.

Pengumuman yang dilakukan tersebut menjadi alat bukti yang kuat bagi pihak ketiga mengenai hal-hal yang di sebutkan dalam pengumuman tersebut. Dalam hal ada perbedaan antara yang diumumkan dan yang didaftarkan, maka yang berlaku adalah yang diumumkan, oleh karena melalui pengumuman, masyarakat luas, dengan teori fiksi, dianggap terikat dengan pengumuman tersebut.
Untuk mencegah terjadinya pertentangan dalam pendaftaran dan pengumuman, maka oleh undang-undang ditentukan bahwa apa yang diumumkan itu adalah atau bersumber pada apa yang telah didaftarka di kepaniteraan pengadilan negeri, yang meliputi tempat kedudukan persekutuan firma tersebut.

Oleh karena pengumuman tersebut bersifat dan bertujuan untuk mengikat pihak ketiga, dalam berhubungan hukum dengan persekutuan firma, maka isi dari hal-hal yang ada dalam pengumuman tersebut adalah yang menurut persekutuan relevan dan perlu diketahui.
Jika persekutuan firma (dan atau sekutu firma dalam persekutuan tersebut) lalai untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman, maka undang-undang memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan persekutuan firma tersebut. Perlindungan tersebut diberikan dalam bentuk:
  1. Pihak ketiga tidak perlu menunjukkan adanya akta pendirian persekutuan firma untuk membuktikan bahwa ada persekutuan firma diantara para sekutu tersebut. 
  2. Pihak ketiga tersebut dapat mempergunakan segala alat bukti yang diperbolehkan undang-undang, yaitu baik saksi, persangkaanm, maupun sumpah. 
  3. Sedangkan bagi persekutuan firma tersebut atau sekutu dalam persekutuan tersebut, untuk membuktikan adanya persekutuan firma mereka hanya dapat membuktikannya denga alat bukti tertulis, yaitu akta autentik yang membuktikan adanya persekutuan firma tersebut.
Dalam konteks ini perlu dibedakan antara kegiatan pengurusan dan perwakilan yang di atur dalam ketentuan mengenai persekutuan dalam KUHPerdata, dengan fungsi perwakilan dalam menjalankan perusahaan yang diatur dalam KUHD.

Selama tidak ada pendaftaran dan pengumuman, setiap pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum atau transaksi dengan seorang sekutu dalam dalam suatu persekutuan demi hukum dilindungi. Pihak ketiga tersebut berhak menuntut pelaksanaan perikatannya dengan sekutu tersebut dan juga dari persekutuan firma menurut segala ketentuan dan tata cara yang dimungkinkan oleh undang-undang.

Dengan didftarkannya akta pendirian persekutuan firma dan atau petikannya yang relevan denga pihak ketiga dalam kepaniteraan pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukan firma, dan selanjutnya diumumkan dalam berita negara, maka terhitung sejak saat itu pihak ketiga baru dianggap mengetaui mengenai kekhususan dari suatu persekutuan firma, baik mengenai bidang usaha dan kegiatannya, baik mengenai jangka waktunya, dan termasuk pula batasan-batasan kewenangan dalam perwakilan kegiatan menjalankan perusahaan dalam persekutuan firma tersebut.

IV. Hubungan Hukum Firma (Fa)

A.Hubungan Hukum Antara Sekutu Firma

Setiap sekutu mempunyai hak dan kewajiban terhadap persekutuan. Hak dan tanggung jawab sekutu firma:
  1. Setiap anggota berhak untuk melakukan pengumuman dan bertindak keluar atas nama firma;
  2. Perjanjian yang dibuat oleh seorang anggota, juga mengikat anggota lainnya;
  3. Segala sesuatu yang diperoleh oleh seorang anggota menjadi harta firma; dan
  4. Tiap-tiap anggota secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas perikatan firma yang disebut dengan tanggung jawab solider.
Hubungan hukum antara sekutu-sekutu dalam firma meliputi ketentuan-ketentuan berikut ini :
  1. Semua sekutu memutuskan dan menetapkan dalam akta sekutu yang di tunjuk sebgai pengurus firma
  2. Semua sekutu berhak melihat atau mengontrol pembukuan firma
  3. Semua sekutu memberikan persetujuan jika persekutuan firma menambah sekutu baru
  4. Penggantian kedudukan sekutu dapat diperkenankan jika diatur dalam akta pendirian
  5. Seorang sekutu dapat menggugat persekutuan firma apabila ia berposisi sebagai kreditur firma dan pemenuhannya disediakan dari kas persekutuan firma.

B. Hubungan Hukum Antara Sekutu Firma Dengan Pihak Ketiga

Hubungan hukum antara sekutu firma dengan pihak ketiga meliputi ketentuan :
  1. Sekutu yang telah keluar secara sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga atas dasar perjanjian yang belum dibereskan pembayarannya.
  2. Setiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga bagi kepentingan persekutuan, kecuali jika sekutu itu dikeluarkan dari kewenangan itu.
  3. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan persekutuan firma, meskipun di buat oleh sekutu lain, termasuk juga perikatan karena perbuatan melawan hukum.
  4. Apabila seorang sekutu menolak penagihan dengan alasan persekutuan firma tidak ada karena tidak ada akta pendirian, maka pihak ketiga itu dapat membuktikan adanya persekutuan firma dengan segala macam alat pembuktian.
Tanggung jawab para sekutu terhadap pihak ketiga tidak di laksanakan secara langsung, artinya segala hutang persekutuan firma dipenuhi terlebih dahulu dari kas persekutuan firma. Apabila kas tidak mencukupi, maka kekayaan pribadi masing-masing sekutu dipertanggungjawabkan sampai hutang terpenuhi semua.

C. Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab

Sekutu yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk menjalankan tugas pengurus ditentukan dalam anggaran dasar (akta pendirian firma). Jika belum ditentukan, pengurus harus ditentukandalam aka tersendiri dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negri setempat serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Hal ini penting supaya pihak ketiga dapat mengetahui siapa yang menjadi pengurus yang berhubungan dngannya.

Dalam anggaran dasar atau akta penetapan pengurus ditentukan juga bahwa pengurus berhak bertindak keluar atas nama firma (Pasal 17 KUHD). Jika tidak ada ketentuan, setiap sekutu dapat mewakili firma yang mengikat juga para sekutu lain sepanjang mengenai perbuatan bagi kepentingan firma (Pasal 18 KUHD). Akan tetapi, kekuasaan tertinggi dalam firma ada di tanggan semua sekutu. Mereka memutuskan segala masalah dengan musyawarah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar firma.

Hubungan hukum ke dalam (internal) antara sesame sekutu firma meliputi butir-butir yang ditentukan berikut ini:
  1. Semua sekutu memutus dan menetapkan dalam anggaran dasar sekutu yang ditunjuk sebagai pengurus firma;
  2. Semua sekutu berhak melihat atau mengontrol pembukuan firma (Pasal 12 KUHD);
  3. Semua sekutu memberikan persetujuan jika firma menambah sekutu baru (Pasal 1641 KUHPer); dan
  4. Penggantian kedudukan sekutu dapat diperkenankan jika diatur dalam anggaran dasar;Seorang sekutu dapat menggugat firma apabila ia berposisi sebagai kreditor firma dan pemenuhannya disediakan dari kas firma.
Hubungan hukum keluar (eksternal) antara sekutu firma dan pihak ketiga meliputi butir-butir yang ditentukan berikut ini:
  1. Sekutu yang sudah keluar secara sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga atas dasar perjanjian yang belum dilunasi pembayarannya (Arrest Hoog gerechtshof20 februari 1930);
  2. Setiap sekutu wenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga bagi kepentingan firma, kecuali jika sekutu itu dikeluarkan dari kewenangannya (pasal 17 KUHD);
  3. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan firma, yang dibuat oleh sekutu lain, termasuk juga perikatan karena melawan hukum (Pasal 18 KUHD); dan
  4. Apabila seorang sekutu menolak penagihan dengan alasan firma tidak ada karena tidak ada akta pendirian, pihak ketiga itu dapat membuktikan adanya firma dengan segala macam alat pembuktian (Pasal 22 KUHD).
Menurut van Ophuijsen (1936), seorang notaries di Batavia, tanggung jawab para sekutu terhadap pihak ketiga tidak dilaksanakan secara langsung, artinya segala utang firma dipenuhi lebih dahulu dari uang kas firma. Apabila uang kas tidak mencukupi, barulah diberlakukan pasal 18 KUHD bahwa kekayaan pribadi masing-masing sekutu dipertanggungjawabkan sampai utang terpenuhi semuanya. Demikianlah hasil penelitian yang dilakukan oleh van Ophuijsen terhadap praktik firma. 

D.Pembagian Keuntungan

Perihal pembagian keuntungan dan kerugian dalam persekutuan Firma diatur dalam Pasal 1633 sampai dengan Pasal 1635 KUHPerdata yang mengatur cara pembagian keuntungan dan kerugian yang diperjanjikan dan yang tidak diperjanjikan di antara pada sekutu. Dalam hal cara pembagian keuntungan dan kerugian diperjanjikan oleh sekutu, sebaiknya pembagian tersebut diatur di dalam perjanjian pendirian persekutuan. Dengan batasan ketentuan tersebut tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja dan boleh diperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah satu sekutu saja. Penetapan pembagian keuntungan oleh pihak ketiga tidak diperbolehkan.

Apabila cara pembagian keuntungan dan kerugian tidak diperjanjikan, maka pembagian didasarkan pada perimbangan pemasukan secara adil dan seimbang.

V. Sekutu Dan Proses Pembubara Firma (Fa)


Firma (Fa) adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya.

Firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap- tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri seta laba/ keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian.

A. Sekutu

Sekutu berarti orang atau sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai beberapa tujuan umum. Pada suatu badan usaha terdapat dua jenis sekutu, yaitu :
  • Sekutu Aktif atau Sekutu Komplementer, adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus. Jadi unsur-unsur dari Sekutu Aktif (Persero Pengurus)adalah :
  1. Berhak menjalankan perusahaan dan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga;
  2. Semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif; dan
  3. Jika perusahaan menderita rugi, tanggung jawab persero aktifnya sampai dengan harta pribadi.
  • Sekutu Pasif atau Sekutu Komanditer, adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung, uang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam. Dari penjelasan diatas dapat kita tarik unsur-unsur dari Sekutu Pasif (Persero Diam, yaitu :
  1. Tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan; dan
  2. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung.
Dalam Persekutuan Firma (Fa) hanya terdapat satu macam sekutu, yaitu sekutu komplementer atau Firmant. Sekutu komplementer menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Pasal 17 KUHD menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar harus ditegaskan apakah di antara para sekutu ada yang tidak diperkenankan bertindak keluar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Meskipun sekutu kerja tersebut dikeluarkan wewenangnya atau tidak diberi wewenang untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, namun hal ini tidak menghilangkan sifat tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHD.

Sekutu Firma sifatnya sama dengan sekutu komplementer dalam CV, yaitu :
  1. Para sekutu bertugas untuk mengurus perusahaan;
  2. Para sekutu berhubungan dengan pihak ketiga; dan
  3. Memiliki tanggungjawab tidak terbatas.
Adapun yang dimaksud dengan sekutu komplementer adalah Sekutu Aktif, yaitu sekutu yang bertugas mengurus perusahaan dan bertanggungjawab tidak terbatas atau pribadi. Tugas dari sekutu ini sama dengan tugas dari anggota direksi, tetapi berbeda dalam hal tanggung jawabnya. Pada Firma tanggungjawab tidak terbatas pada tiap-tiap anggota secara tanggung-menanggung, bertanggungjawab untuk seluruhnya atas perikatan Firma yang disebut dengan Tanggung Jawab Solider.

Setiap anggota firma harus memenuhi hal-hal berikut:
  1. Memberikan dan menyerahkan seluruh atau sebagian kekayaannya untuk badan usaha firma dan harus dicantumkan dalam akta pendirian, dibuat di hadapan notaris, didaftarkan dipengadilan, dan diumumkan dalam berita negara;
  2. Mempunyai tanggung jawab penuh termasuk kekayaan pribadinya terhadap perjanjian yang dilakukan oleh firma; dan
  3. Mempunyai kuasa penuh untuk bertindak atas nama firma sehingga unsur kepercayaan sangat diperluka.

B. Proses Pembubaran Firma (Fa)

Pembubaran Persekutuan Firma diatur dalam ketentuan Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUHD.

Pembubaran Persekutuan Firma diatur dalam ketentuan Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Pasal 1646 KUHPerdata menyebutkan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan Persekutuan Firma berakhir, yaitu :
  1. Jangka waktu firma telah berakhir sesuai yang telah ditentukan dalam akta pendirian;
  2. Adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya;
  3. Musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan persekutuan firma;
  4. Adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu; dan
  5. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.
Pasal 31 KUHD menyebutkan bahwa firma dapat berahir karena berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian. Juga dapat bubar sebelum berahir jangka waktunya sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Pembubaran persekutuan firma harus dilakukan dengan akta autentik di muka notaris, didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri dan di umumkan dalam tambahan berita negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini mengakibatkan tidak berlaku pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, atau perubahan terhadap pihak ketiga. Jika terjadi hal-hal seperti yang disebutkan dalam pasal 31 tersebut maka persekutuan firma harus dibubarka terlebih, meskipun nantinya persekutuan firma dapat dilanjutkandengan nama bersama yang sama.

Dalam pembubaran atau berakhirnya suatu firma diperlukan pemberesan. Yang bertugas melakukan pemberesan ialah mereka yang ditetapkan dalam akta pendirian. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam pembubaran persekutuan, husunya pengambilan keputusan, maka harus dilakukan pemungutan suara, suara terbanyak bisa menunjuk orang lain sebagai pemberes pembubaran persekutuan firma. Artinya pemberesan pembubaran persekutuan firma bisa dilakukan oleh sekutu yang bukan pengurus. Jika dalam pemungutan suara sama banyak, maka keputusan harus diserahkan kepada pengadilan negeri, dengan mempertimbangka kepentingan persekutuan firma yang telah dibubarkan tersebut. (Pasal 32 KUHD).

Pemberes bertugas menyelesaikan semua hutang persekutuan firma dengan menggunakan uang kas. Jika masih ada saldo, maka saldo tersebut dibagi di antara para sekutu. Jika ada kekurangan, maka kekurangan itu harus ditanggung dari kekayaan pribadi para sekutu.

Setelah pemberesan selesai dilakukan, segala buku-buku persekutuan firma yang telah dibubarkan harus tetap disimpan oleh salah satu sekutu firma, yang berdasarka suara terbanyak atau, dalam hal kesamaan jumlah suara, maka harus disimpan oleh sekutu yang ditunjuk pengadilan negeri (Pasal 35 KUHD.

Pembubaran Persekutuan Firma diatur dalam ketentuan Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUHD.

VI. Kelebihan Dan Kelemahan Firma (Fa)


Persekutuan Firma (Fa) atau Vennootschap Onder Fen Firm merupakan suatu persekutuan atau perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Jadi, syarat untuk mendirikan firma paing sedikit harus ada 2 orang. Ikatan perjanjian yang dilaukan oleh orang-orang yang mengikatkan diri tersebut dapat dilakukan di hadapan Notaries.

A. Kelebihan Firma (Fa)

Kelangsungan badan usaha lebih terjamin;
  1. Pinjaman untuk modal lebih mudah diperoleh;
  2. Firma memiliki kemampuan finansial lebih besar;
  3. Dalam firma, setiap keputusan diambil bersama sehingga dimungkinkan adanya keputusan yang lebih baik;
  4. Firma memiliki status hukum jelas;
  5. Adanya pembagian kerja di antara anggota firma sesuai dengan kecakapan serta keahliannya masing-masing;
  6. Dapat menghimpun modal yang lebih besar, karena bersama-sama dibandingkan dengan usaha perseorangan;
  7. Badan usaha firma lebih mudah untuk memperluas usahanya;
  8. Kemampuan manajemen badan usaha firma lebih besar karena adanya permbagian kerja di antara para anggota;
  9. Risiko ditanggung bersama pemilik;
  10. Badan usaha firma tidak memerlukan akte, jadi pendiriannya relatif lebih mudah. Hanya memerlukan izin dari aparat pemerintahan. Jika dua orang atau lebih memutuskan untuk bekerja sama, maka otomatis telah membentuk persekutuan (firma); dan
  11. Tidak ada pajak yang dikenakan terhadap persekutuan. pajak dikenakan terhadap masing-masing anggota secara pribadi, dibanding Perusahaan Perseorangan Terbatas (PT)

B. Kelemahan Firma (Fa)

Sulit dalam mengambil keputusan karena adanya perbedaan pendapat dari kedua pemimpin;
  1. Tidak ada pemisah harta kekayaan antara hak milik dengan Firma. Jika mengalami bangkrut, maka harta pribadi ikut dipertanggungkan;
  2. Adanya tanggung jawab tak terbatas atas utang-utang perusahaan;
  3. Kontinuitas firma kurang terjamin karena keluarnya salah satu anggota berarti firma bubar;
  4. Kekurangcakapan salah satu anggota menimbulkan kerugian atas firma, yang mengakibatkan anggota lain turut menanggung;
  5. Rawan konflik internal, yaitu ketegangan di antara anggota firma yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan;
  6. Hubungan antar sekutu mudah retak. ( Kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat di antara pendiri);
  7. Kewajiban bersama dan kewajiban tak terbatas dapat menimbulkan kewajiban pribadi;
  8. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan;
  9. Perjanjian persekutuan sulit untuk dirumuskan. Karena setiap sekutu lama keluar atau ada sekutu baru masuk dalam firma maka firma tersebut harus membuat perjanjian firma yang baru;
  10. Apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama maka secara otomatis badan usaha firma menjadi bubar sehingga kelangsungan perusahaan tidak menentu; dan
  11. Pengambilan keputusan lambat karena harus musyawarah.
Sebagai sebuah badan usaha maka Firma berkewajiban untuk mendaftarkan NPWP yang terpisah dengan kewajiban para pemiliknya. Keuntungan usaha merupakan penghasilannya Firma yang akan dikenai pajak dan dilaporkan oleh Firma sebagai Wajib Pajak. Sedangkan penghasilan seorang investor dari penanaman modal di Firma adalah penghasilan berupa pembagian laba. Jika seorang investor juga aktif menjalankan usaha, investor dapat saja menerima tambahan penghasilan lain berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Sumber Hukum :

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel Indonesia (WvK),
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),
  3. Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah,
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Badan Usaha.

Referensi :

  1. Ibrahim, Johannes. Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan Dan Badan Hukum. Bandung: Refika Aditama, 2006
  2. Sopandi, Eddi. Bebrapa Hal Dan Catatan Berupa Tanyajawab Hukum Bisnis. Bandung: Refika Aditama, 2003
  3. http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/badan-hukum.html
  4. http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/hukum-perdata.html
  5. Widjaja, Gunawan. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer. Jakarta: Kencana, 2006 
  6. http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/jenis-dan-penggunaan-nama-bersama.html
  7. Neni Sri Imaniyati. Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi. Graha ILmu. Yogyakarta: 2009
  8. Eddi Sopandi. Bebrapa Hal Dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnia. Bandung: PT. Refika Aditama, 2003
  9. Gunawan Widjaja. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer. Jakarta: Kencana, 2006.
  10. Abdul Kadir Muhammad, 1996, Hukum Perseroan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  11. http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-unsur-ciri-dan-sifat.html
  12. http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/hukum-perdata.html
  13. http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/bisnis-atau-usaha.html
Share This Article
Komentar Anda