close
close

Proses Pendirian Firma (Fa)


Proses Pendirian Firma (Fa) - Suatu Firma (Fa) dapat dibentuk dengan membuat akta pendirian oleh mereka yang mendirikannya, akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam mana firma tersebut berdomisili.

Di dalam mendirikan Firma, kita harus merujuk kepada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia, walaupun badan usaha Firma tidak memiliki kompleksitas organ perusahaan yang tinggi.

Berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Persekutuan Firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Menurut pendapat lain, Persekutuan Firma adalah setiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama atau Firma sebagai nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Persekutuan Firma merupakan bagian dari persekutuan perdata, maka dasar hukum persekutuan firma terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Pasal-Pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang terkait. 

Proses Pendirian Firma (Fa)
Proses Pendirian Firma (Fa)
Dalam Pasal 22 KUHD disebutkan bahwa persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan kepada pihak ketiga bila akta itu tidak ada. Pasal 23 KUHD dan Pasal 28 KUHD menyebutkan setelah akta pendirian dibuat, maka harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana firma tersebut berkedudukan dan kemudian akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ada tiga unsur penting dalam isi Pasal 22, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
  1. Firma harus didirikan dengan akta otentik;
  2. Firma dapat didirikan tanpa akta otentik; dan
  3. Akta yang tidak otentik tidak boleh merugikan pihak ketiga.
Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas serta semua sekutu berwenang menandatangani berbagai surat untuk firma ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 29 KUHD.

Dalam mendaftarkan akta pendirian Firma (Fa), Firma harus didirikan dengan akta otentik yang dibuat dimuka notaris (Pasal 22 KUHD). Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar firma dengan rincian isi sebagai berikut, yaitu :
    1. Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu (persero) firma;
    2. Pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan jika persekutuan firma itu usaha yang husus maka harus disebutkan usaha yang husus itu;
    3. Penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertandatangan atas nama firma;
    4. Saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya;
    5. Selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero; dan
    6. Ketentuan-ketentuan lain mengenai hak pihak ketiga terhadap para sekutu.
      Setiap orang dapat memeriksa akta atau petikannya yang terdaftar, dan dapat memperoleh salinannya atas biaya sendiri. (KUHD Pasal 25)

      Pendaftarannya harus diberi tanggal dari hari pada waktu akta atau petikannya itu dibawa kepada panitera. (KUHD Pasal 27)

      Akta pendirian nama firma harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma yang bersangkutan (Pasal 23 KUHD). Setelah itu, akta pendirian harus diumumkan dalam Berita Negara atau Tambahan Berita Negara (Pasal 28 KUHD). Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan , maka menurut ketentuan Pasal 29 KUHD pihak ketiga menganggap firma itu :
      1. Sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala jenis usaha;
      2. Didirikan untuk waktu tidak terbatas;
      3. Semua sekutu wenang untuk menandatangani surat untuk firma itu
      Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tadi dapat disimpulkan bahwa firma bukan badan hukum. Alasannya adalah :
      1. Tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu, setiap waktu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan; dan
      2. Tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
      Untuk memulai usaha, sekutu pendiri harus memperoleh surat izin usaha dari Kantor Deperindag setempat bila diperlukan surat izin tempat usaha dari pemerintah kabupaten/kota setempat. Paling lambat tiga bulan sejak memperoleh surat izin usaha (sejak menjalankan usahanya), sekutu pendiri wajib mendaftarkan firma pada Kantor Deperindag setempat (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982).

      Pada umumnya Persekutuan Firma disebut juga sebagai perusahaan yang tidak berbadan hukum karena firma telah memenuhi syarat/unsur materiil namun syarat/unsur formalnya berupa pengesahan atau pengakuan dari Negara berupa peraturan perundang-undangan belum ada. Hal inilah yang menyebabkan Persekutuan Firma bukan merupakan persekutuan yang berbadan hukum.

      Sebagai sebuah badan usaha maka CV atau Firma berkewajiban untuk mendaftarkan NPWP yang terpisah dengan kewajiban para pemiliknya. Keuntungan usaha merupakan penghasilannya CV atau Firma yang akan dikenai pajak dan dilaporkan oleh CV atau Firma sebagai Wajib Pajak. Sedangkan penghasilan seorang investor dari penanaman modal di CV atau Firma adalah penghasilan berupa pembagian laba. Jika seorang investor juga aktif menjalankan usaha, investor dapat saja menerima tambahan penghasilan lain berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.

      Sumber Hukum :

      1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel Indonesia (WvK),
      2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

      Referensi :

      1. Ibrahim, Johannes. Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan Dan Badan Hukum. Bandung: Refika Aditama, 2006
      2. Sopandi, Eddi. Bebrapa Hal Dan Catatan Berupa Tanyajawab Hukum Bisnis. Bandung: Refika Aditama, 2003
      3. http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/hukum-perdata.html
      4. Widjaja, Gunawan. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer. Jakarta: Kencana, 2006
      5. http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/hukum-perdata.html
      Share This Article
      Komentar Anda