close
close

Ruang Lingkup Hukum Bisnis


Ruang Lingkup Hukum Bisnis - Hukum bisnis (Business Law) merupakan istilah yang sudah terkenal.Hukum bisnis merupakan keseluruhan hukum fositif yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari berbagai perikatan dalam aktivitas bisnis. Hukum positif di Indonesia merupakan keseluruhan hukum sebagai suatu sistem yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Hukum Bisnis selalu ada saat pertama kali pelaku bisnis melakukan kegiatan usaha yang dimulai dengan kesepakatan tertulis yang tertuang dalam suatu bentuk perjanjian berbentuk tertulis yang lazim dinamakan kontrak. Agar kontrak yang dibuat parah pihak menjadi sah, maka harus dilihat dalam KUHPerdata, yaitu Buku III KUHPerdata tentang perikatan.

Setelah kontrak di buat dan di setujui maka tidak jarang pelaku bisnis membuat sebuah wadah demi melancarkan maksud dan tujuan dalam kontrak tersebut, antara lain pembentukan wadah tersebut meliputi perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan comanditer (CV), perseroan terbatas (PT), serta koperasi.

Kegiatan usaha juga tidak hanya meliputi pembuatan wadah saja, tidak jarang perbuatan bisnis juga meliputi hak kekayaan intelektual seperti merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Dalam menjalankan bisnis tidak jarang pelaku bisnis juga mengajukan kredit kepada bank. Pelaku bisnis dapat mengajukan kredit ke Bank dan biasanya Bank akan menyalurkan kredit apabila salah satunya pembisnis dan perusahaannya memiliki rekening korang yang baik dan memiliki konsumen yang baik pula.
Ruang Lingkup Hukum Bisnis
Ruang Lingkup Hukum Bisnis
Secara garis besar yang merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis, antara lain sebagai berikut :
  1. Kontrak bisnis,
  2. Bentuk-bentuk badan usaha (PT, CV, Firma),
  3. Perusahaan go publik dan pasar modal,
  4. Jual beli perusahaan,
  5. Penanaman modal/investasi (PAM/PMDN),
  6. Kepailitan dan likuidasi,
  7. Merger, konsolidasi dan akuisisi,
  8. Perkreditan dan pembiayaan,
  9. Jaminan hutang,
  10. Surat-surat berharga,
  11. Ketenagakerjaan/perburuhan,
  12. Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Paten (UU No. 14 tahun 2001, Hak Merek UU No. 15 tahun 2001, Hak Cipta (UU No. 1 19 tahun 2002), Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 tahun 2000), Rahasia Dagang (UU No. 30 tahun 2000 ), Desain Industri, (UU No. 31 tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 tahun 2000),
  13. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,
  14. Perlindungan konsumen (UU No.8/1999),
  15. Keagenan dan distribusi.Asuransi (UU No. 2/1992),
  16. Perpajakan,
  17. Penyelesaian sengketa bisnis,
  18. Bisnis internasional,
  19. Hukum pengangkutan (dart, laut, udara),
  20. Alih Teknologi – perlu perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik teknologi maupun pengguna teknologi seperti mengenai bentuk dan cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri,
  21. Hukum perindustrian/industri pengolahan,
  22. Hukum Kegiatan perusahan multinasional (ekspor – inport),
  23. Hukum Kegiatan Pertambangan,
  24. Hukum Perbankan (UU No. 10/1998) dan surat-surat berharga,
  25. Hukum Real estate/perumahan/bangunan,
  26. Hukum Perjanjian internasional/perdagangan internasional,
  27. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 tahun 2002.

Referensi :

  1. http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-hukum-bisnis.html
  2. Marbun. 2009. Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum. Puspa Swara. Jakarta.
  3. Neni Sri Imaniyati. 2009. Hukum BIsnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi. Graha ILmu. Yogyakarta.
  4. Sanusi Bintang & Dahlan, 2000, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  5. http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/hukum-perdata.html
Share This Article
Komentar Anda

1 komentar: