close
close

Asas Kepentingan Bersama Dan Hubungan Sekutu Dalam Persekutuan Perdata (Maatschap)


Asas Kepentingan Bersama Dan Hubungan Sekutu Dalam Persekutuan Perdata (Maatschap) ~ Dari sudut pertanggungjawaban, bisa juga disimpulkan bahwa Persekutuan Perdata (maatschap) bukanlah badan hukum, karena bila ia disebut badan hukum maka seorang sekutu yang melakukan perbuatan atas nama persekutuan, persekutuanlah yang terikat dengan pihak ketiga dan bukan sekutu yang berbuat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1644 BW. Bila maatschap ingin dipaksakan menjadi badan hukum, maka tentu ada keharusan bagi maatschap untuk memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum, seperti ; 
Asas Kepentingan Bersama Dan Hubungan Sekutu Dalam Persekutuan Perdata (Maatschap)
Persekutuan Perdata (Maatschap)
  1. Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM;
  2. Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan; dan
  3. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI.

1. Asas Kepentingan Bersama Dalam Persekutuan Perdata (Maatschap)

Asas kepentingan bersama dalam maatschap, tercantum dalam Pasal 1628-1631 BW :
  1. Kewajiban untuk mengganti rugi untuk kesalahan yang dilakukan sekutu diatur dalam Pasal 1630; dan
  2. Perihal aturan untuk sekutu yang memasukan inbreng dalam bentuk barang diatur dalam Pasal 1631. 
  • Pengelola Persekutuan Perdata

Setelah dikemukakan lahirnya persekutuan berdasarkan perjanjian, maka hal ini berlaku bagi para sekutu yang telah meyatakan perjanjian ikut dalam persekutuan dan berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya dalam persekutuan.

Seperti dijelaskan dalam pasal 1625 KUHPdt :
"Masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan segala apa yang ia telah menyanggupi memasukkan di dalamnya, dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu barang tertentu, maka ia diwajibkan menanggung, dengan cara yang sama seperti jual beli". 
Adanya pengelola tentu akan memudahkan untuk menata secara profesional apa yang hendak dicapai persekutuan. Secara intern, pengelola atas nama persekutuan dapat menagih kepada anggota sekutu yang belum melunasi kewajibannya agar segera menyelesaikannya, secara ekstern dengan adanya pengelola, pihak luar akan lebih mudah mengadakan persekutuan.

Dalam Pasal 1636 - 1638 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa :
  1. Daden van Beheren : pengurusan dapat dilakukan oleh semua sekutu selain yang dikecualikan;
  2. Daden van Beshiken (sekutu yang memutuskan) : sekutu yang memutuskan sesuatu haruslah didasarkan pada penunjukkan atas dasar kesepakatan seluruh sekutu.
Dalam Pasal 1639 KUHPdt :
"tidak ada janji-janji khusus mengenai cara mengurus persekutuan, setiap sekutu dianggap secara bertimbal-balik memberi kuasa".
Dalam pasal 1642 KUHPdt dijelaskan :
"Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu".

 

2. Hubungan Sekutu Dalam Persekutuan Perdata (Maatschap)

a. Hubungan Intern Sekutu Maatschap

Perjanjian maatschap tidak mempunyai pengaruh ke luar (terhadap pihak ketiga), dan pesertalah yang semata-mata mengatur bagaimana caranya kerjasama itu berlangsung, demikian juga pembagian keuntungan yang diperoleh bersama diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya dalam perjanjian maatschapnya.

Hanya undang-undang mengadakan pembatasan terhadap kebebasan mengatur pembagian keuntungan itu, berupa dua ketentuan :
  • Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari mereka atau kepada seorang pihak ketiga (Pasal 1634 BW);
  • Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa kepada salah seorang akan diberikan semua keuntungan (Pasal 1635 BW)
Pengangkatan pengurus Persekutuan Perdata (Maatschap) dapat dilakukan dengan dua cara (Pasal 1636), yaitu :
  • Diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian maatschap. Sekutu maatschap ini disebut “sekutu statuter” (gerant statutaire);
  • Diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus. Sekutu pengurus ini dinamakan “sekutu mandater” (gerant mandataire);
Menurut Pasal 1636 (2) BW, "selama berjalannya maatschap, sekutu statuter tidak boleh diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan menurut hukum, misalnya tidak cakap, kurang seksama (ceroboh), menderita sakit dalam waktu lama, atau keadaan-keadaan/peristiwa-peristiwa yang tidak memungkinkan seorang sekutu pengurus itu melaksanakan tugasnya secara baik".
  • Sekutu statuter diberhentikan oleh maatschap itu sendiri. Atas pemberhentian itu sekutu statuter dapat minta putusan hakim tentang soal apakah pemberhentian itu benar-benar sesuai dengan kaidah hukum. Sekutu statuter bisa minta ganti kerugian bila pemberhentian itu dipandang tidak beralasan.
  • Sekutu mandater kedudukannya sama dengan pemegang kuasa, jadi kekuasaannya dapat dicabut sewaktu-waktu atau atas permintaan sendiri.
  • Para sekutu dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus kalau diantara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau mereka tidak merasa cakap untuk menjadi pengurus. Jadi, ada kemungkinan pengurus maatschap adalah bukan sekutu. Hal ini dapat ditetapkan dalam akta pendirian maatschap atau dalam perjanjian khusus.

b. Hubungan Ekstern Sekutu Persekutuan Perdata (Maatschap)

Menurut Pasal 1642 s/d 1645 BW, pertanggungjawaban sekutu maatschap terhadap pihak ketiga adalah sebagai berikut :
  • Pada asasnya, bila seorang sekutu maatschap mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan.
  • Perbuatan sekutu baru mengikat sekutu-sekutu lainnya apabila :
  1. Sekutu tersebut diangkat sebagai pengurus secara gerant statutaire;
  2. Nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu-sekutu lain; dan
  3. Hasil perbuatannya atau keuntungannya telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan.
  • Bila beberapa orang sekutu maatschap mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun inbreng mereka tidak sama, kecuali bila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbangan pertanggungjawaban masing-masing sekutu yang turut mengadakan perjanjian itu.
  • Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan (Pasal 1645 BW), maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu. Disini tidak diperlukan adanya pemberian kuasa dari sekutu-sekutu lain. 

Sumber Hukum :

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Referensi :

  1. Handri Rahardo, SH. 2009. Hukum Perusahaan. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
  2. HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 tentang Bentuk-Bentuk Badan Hukum, Djambatan, Jakarta, 1988,
  3. http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/undang-undang-legislasi.html
  4. http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/badan-hukum.html
  5. Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
  6. http://artonang.blogspot.co.id/2015/09/hukum.html  
  7. http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-unsur-jenis-ciri-dan-sifat.html
  8. Johanes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum, Reflika Aditama, Bandung, 2006,
Share This Article
Komentar Anda