Bentuk Keanggotaan Dan Tanggungjawab Persekutuan Perdata (Maatschap)


Bentuk Keanggotaan Dan Tanggungjawab Persekutuan Perdata (Maatschap) ~ Bentuk hukum persekutuan perdata yang ada di dalam praktiknya, yaitu :
  1. Persekutuan perdata dapat terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas (profesi), seperti pengacara, dokter, arsitek, dan akuntan. Asosiasinya tidak menjalankan perusahaan, tetapi tidak menjadikan elemen modal organisatorisnya (ciri-ciri menjalankan perusahaan) sebagaimana unsur utamanya. Namun mereka, tidaklah menjalankan perusahaan di bawah bersama.
  2. Adakalanya pula persekutuan bertindak ke luar kepada pihak ketiga secara terang-terangan, dan terus menerus untuk mencari laba ,makna persekutuan perdata dikatakan menjalankan perusahaan.
  3. Suatu perjanjian kerjasama dari suatu transaksi sekali segera setempat.

Bentuk Keanggotaan Dan Tanggungjawab Persekutuan Perdata (Maatschap)
Persekutuan Perdata (Maatschap)

1. Pengurusan Persekutuan Perdata (Maatschap)

Pembebanan pengurusan persekutuan perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yakni :
  1. Diatur sekaligus bersama-sama akta pendirian persekutuan perdata (disebut dengan sekutu statuter).
  2. Diatur dengan akta tersendiri sesudah persekutuan perdata berdiri (disebut sekutu mandater). 

2. Keanggotaan Persekutuan Perdata (Maatschap)

Keanggotaan suatu maatschap penekanannya diletakkan pada sifat kapasitas kepribadian (persoonlijke capaciteit) dari orang (sekutu) yang bersangkutan. Pada asasnya maatschap terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota, dan cara masuk-keluarnya ke dalam maatschap ditentukan secara statutair (tidak bebas). Adapun sifat kapasitas kepribadian dimaksud diutamakan, seperti: sama-sama seprofesi, ada hubungan keluarga, atau teman karib.

BW (Bab VIII) sendiri juga tidak melarang adanya maatschap antara suami-istri. Meskipun tidak dilarang, maatschap yang didirikan antara suami-istri, dimana ada kebersamaan harta kekayaan (huwelijk gemeenschap van goederen), maka maatschap demikian tidak berarti apa-apa, sebab kalau ada kebersamaan harta kekayaan (harta perkawinan), maka pada saat ada keuntungan untuk suami-istri itu tidak ada bedanya, kecuali pada saat perkawinan diadakan perjanjian pemisahan kekayaan.

3. Tanggungjawab Sekutu Maatschap

Para sekutu Maatschap bisa membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus Maatschap (gerant mandataire). Menurut Pasal 1637 BW, pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang ia anggap perlu, walaupun tidak disetujui oleh beberapa sekutu, asalkan dilakukan dengan itikad baik. Jadi pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan sebaliknya pihak ketiga terhadap para mitra selama masa penunjukkan (kuasa) itu berlaku. Para sekutu tentu saja masih bebas untuk menggeser atau mengganti pengurus dengan mandat tersebut. Selama pengurus yang ditunjuk itu ada, maka maka sekutu yang bukan pengurus tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama Maaschap dan tidak bisa mengikat para sekutu lainnya dengan pihak ketiga.

Bila tidak ada penunjukan secara khusus mengenai pengurus, Pasal 1639 BWmenetapkan bahwa setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama Maatschap dan atas nama mereka. Jadi, berkenaan dengan tanggungjawab intern antara sekutu, kecuali dibatasi secara tegas dalam perjanjian pendirian Maatschap, setiap sekutu berhak bertindak atas nama Maatschap dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap sekutu.

Mengenai tanggung jawab, dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu tanggung jawab intern para sekutu, dan tanggung jawab ekstern terhadap pihak ketiga. Untuk yang pertama (intern), maka para sekutu dapat menunjuk salah seorang diantara mereka atau pihak ketiga untuk menjadi Pengurus Maatschap guna melakukan semua tindakan kepengurusan atas nama maatschap (Pasal 1637 KUHPer). Bila tidak dijanjikan demikian, maka setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberikan kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama maatschap dan atas nama mereka (Pasal 1639 KUHPer). Untuk yang kedua (ekstern), dalam Pasal 1642 KUHPer dinyatakan bahwa “para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang maatschap dan masing-masing mitra tidak bisa mengikat mitra lainnya apabila mereka tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu.”

Persekutuan Perdata merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga jika perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan maka sekutu yang bertanggung jawab dapat diganggu gugat untuk memenuhi prestasinya (Pasal 1642-1645 KUHPerdata) :
  • Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan piak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun ia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan.
  • Perbuatan tersebut baru mengikat sekutu-sekutu yang lain apabila :
  1. nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu yang lain; dan
  2. hasil perbuatan / keuntungannya itu telah nyata -nyata dinikmati oleh persekutuan.
  • Apabila beberapa orang sekutu persekutuan perdata hubungan dengan pihak ketiga , maka para sekutu tidak dapat dipertangung jawabkan sama rata, meskipun pemasukkan mereka masing-masing tidak sama, kecuali apabila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbangan pertanggung jawaban masing-masing sekutu menurut perjanjian itu.
  • Apabila seorang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu.
Bentuk pertanggungjawabannya pribadi untuk keseluruhan adalah :
  1. Pasal 1131 KUHPerdata: segala bentuk kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tetap baik yang sudah ada maupun yang akan ada merupakan jaminan bagi seluruh perikatan; dan
  2. Pasal 1132 KUHPerdata: harta benda tersebut merupakan jaminan bagi semua kreditornya, hasil penjualan harta benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor kecuali bila diantara para kreditor ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan, kecuali dibatasi secara tegas dalam perjanjian, maka setiap sekutu berhak untuk bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap sekutu, dengan catatan diberikan hak khusus bagi sekutu yang tidak setuju untuk dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut untuk mengajukan keberatan pada waktu yang telah ditentukan sehingga terbebas dari tanggung jawab atas tindakan tersebut.

Dasar Hukum :

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Referensi :

  1. Johanes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum, Reflika Aditama, Bandung, 2006,
  2. G. Rai Wijaya Hukum Perusahaan, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha, Kesaint Blanc, Bekasi, 2005,
  3. R.T. Sutantya R. Handhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).
  4. http://artonang.blogspot.co.id/2015/09/hukum.html  
  5. http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-unsur-jenis-ciri-dan-sifat.html
  6. http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/persekutuan-firma-fa.html
  7. http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/persekutuan-komanditer-cv-commanditaire.html
Share This Article
Komentar Anda