close
close

Berakhirnya Atau Bubarnya Persekutuan Perdata (Maatschap)


Berakhirnya Atau Bubarnya Persekutuan Perdata (Maatschap) - Suatu Persekutuan Perdata akan berakhir karena :
  1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan;
  2. Pengakhiran oleh salah satu sekutu;
  3. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah;
  4. Selesainya perbuatan;
  5. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan; dan
  6. Kematian salah satu sekutu.
Dalam Pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu Persekutuan Perdata (Maatschap) dengan sendirinya bubar bila terjadi salah satu dari peristiwa dibawah ini : 

Berakhirnya Atau Bubarnya Persekutuan Perdata (Maatschap)
Berakhirnya Persekutuan Perdata (Maatschap)
  1. Lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian maatschap;
  2. Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok permitraan;
  3. Atas kehendak beberapa atau seseorang sekutu; dan
  4. Jika seorang sekutu ditempatkan dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit
Bila maatschap bubar, maka harta kekayaan maatschap akan dibagi kepada anggota maatschap berdasarkan perjanjian terdahulu, setelah dikurangi utang-utang terhadap pihak ketiga. Bila kekayaan maatschap justru tidak cukup untuk membayar utang, maka utang tersebut akan ditanggung bersama (tanggung renteng) oleh para sekutu berdasarkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Sebagaimana halnya dengan semua perjanjian yang dibuat untuk suatu waktu tertentu, maka suatu perjanjian persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian berakhir apabila waktu itu habis.

Para pembentuk perseroan (maatschap) dapat menyimpang dari penentuan ini yaitu menentukan cara-cara lain untuk terhentinya perseroan.

Misalnya ada cara terhenti maatschap yang tidak disebutkan oleh Pasal 1646, yaitu pembubaran maatschap oleh hakim, yang dimaksudkan oleh Pasal 1647 KUHPer, dan lagi kalau ada persetujuan baru antara segenap peserta untuk menghentikan persetujuan perseroan semula.

Cara yang tersebut ke-2, diatur lebih lanjut oleh Pasal 1648 KUHPer, sebagai berikut :

Apabila yang dimaksudkan dalam maatschap ialah hanya pemakaian saja dari suatu barang dan hak milik atas barang itu tetap berada di tangan si peserta yang memasukkan barang itu maka maastchap tentu berhenti kalau barangnya musnah terbakar.

Apabila yang dijanjikan dimasukkan dalam maastchap ialah hak miliknya atas barang, maka perbedaan, apakah barang itu sudah atau belum dimasukkan. Kalau belum, maka maastchap terhenti dengan musnahnya barang. Kalau sudah, maka maastchap menderita kerugian akibat dari musnahnya barang, dan kerugian ini mungkin sekali telah ditanggung dengan suatu asuransi.

Cara yang tersebut ke-3 diatur lebih lanjut oleh Pasal 1619 dan 1650 sebagai berikut :

Kalau umur maastchap tidak ditetapkan lebih dulu, maka tiap peserta berhak menghentikan maastchap secara memberitahukan kepada peserta-peserta lain (opzegging) tetapi penghentian ini harus dilakukan secara jujur dan tidak pada waktu, yang tidak layak maastchap dihentikan (ontijding).

Sebagai contoh dari ketiadaan kejujuran disebutkan peristiwa, dalam mana seorang peserta yang menghentikan itu, bermaksud untuk menikmati sendiri suatu keuntungan, yang semula oleh segenap peserta diharapkan akan dinikmati bersama.

Sebagai contoh daripada waktu yang tidak layak (ontijdig) untuk penghentian maastchap, disebutkan keadaan dalam mana barang-barang kekayaan adalah baru berkurang, tetapi ada harapan kemudian barang tersebut akan bertambah, maka ada bainya terhentinya maastchap ditangguhkan dahulu.

Hak untuk menghentikan maastchap ini dapat ditiadakan pada waktu pembentukan maastchap.

Tetapi kalau ini terjadi, masih ada jalan untuk menghabiskan perhubungan hukum yang tidak diingini, dengan jalan mempergunakan Pasal 16478, yaitu dari hukum dapat diminta supaya membubarkan maastchap, kalau ada alas an sah (wettige redden). Dan sebagai contoh disebutkan: apabila peserta lain tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan, atau apabila peserta lain oleh karena sakit tidak dapat mengurus maastchap sebai-baiknya, dan selanjutnya ditegaskan, bahwa hakimlah yang menentukan ketetapan atau pentingnya dari alasan yang dikemukakan untuk membubarkan maastchap.

Dari dua contoh disebutkan oleh Pasal 1647 tadi, dapat disimpulkan, bahwa, pada umumnya sebagai alasan yang sah dapat dianggap perbuatan-pernuatan dari peserta lain atau keadaan-keadaan, yang mengakibatkan kerjasama antara para peserta untuk tujuan maastchap adalah tidak mungkin lagi atau menjadikan amat sukar.

Dalam hal kematian salah seorang peserta, menurut Pasal 1651 dasar dijanjikan, bahwa, apabila seorang peserta meninggal dunia, perseroan akan diteruskan dengan ahli warisnya, atau diantara para peserta lainnya.

Kalau terjadi peristiwa yang belakangan ini disebutkan ini menurut Pasal 1651 ayat (2), para ahli waris dari almarhum peserta hanya dapat minta pembagian kekayaan maastchap menurut keadaan pada waktu wafatnya si almarhum itu,akan tetapi apabila pada waktu itu masih ada hal-hal yang harus dilaksanakan, maka untung rugi dari pelaksanaan itu dinikmati atau diderita pula oleh para ahli waris.

Pada akhirnya, Pasal 1652 menentukan, kalau sebagai akibat dari penghentian, kekayaan harus dibagi diantara para peserta, maka berlakulah pasal-pasal dari BW mengenai pembagian boedel-warisan dari seorang yang meninggal dunia (Pasal 1066 dan seterusnya).

Pembagian ini yang lazimnya juga dinamakan “liquidate”, mungkin sekali baru dapat dilaksanakan agak lama sesudah maastchap dihentikan.

Pemberesan Persekutuan Perdata (Maatschap) adalah :
  • Dengan berakhirnya persekutuan perdata harus dilakukan pemberesan segala urusan; dan
  • Esensinya adalah penyelesaian hak dan kewajiban persekutuan.
Pembagian Kekayaan Maatschap Bila setelah pembayaran utang kekayaan maaatschap masih tersisa maka, kekayaan akan dibagi di antara mitra menurut ketentuan perjanjian Maatshcap. Bila sebaliknya kekayaan maatschap tidak cukup untuk membayar semua utangnya, maka utang tersebut akan dibebankan kepada tiap-tiap mitra sesuai dengan perjanjian maatscap. Proses penyelesaian biasanya akan dilakukan oleh likuidator (trustee) yang ditunjuk oleh para mitra. Apabila perjanjian pendirian maatshcap tidak mengatur hal tersebut atau apabila para mitra tidak setuju atas penunjukan satu atau lebih diantara mereka bertindak selaku trustee, kemudian para mitra bertindak bersama-sama sebagai trustee atas kekayaan. Dengan pembubaran, setiap wewenang mitra sebelumnya yang berkenaan dengan pengurusan maatscap dianggap dicabut, dan pengurus harus menyerahkan laporan perhitungan kepengurusan. 

Sumber Hukum :

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Referensi :

  1. Handri Rahardo, SH. 2009. Hukum Perusahaan. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
  2. R.T. Sutantya R. Handhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).
  3. http://artonang.blogspot.co.id/2015/09/hukum.html  
  4. http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-unsur-jenis-ciri-dan-sifat.html
  5. Johanes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum, Reflika Aditama, Bandung, 2006,
  6. http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/undang-undang-legislasi.html
  7. Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic law of Business Organization, Partnership, (Kuala Lumpur, The Other Press, 1997,
Share This Article
Komentar Anda