close
close

Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Persekutuan Perdata (Maatschap)


Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Persekutuan Perdata (Maatschap) ~ Pada dasarnya pendirian suatu Persekutuan Perdata (Maatschap) dapat dilakukan untuk 2 (dua) tujuan, yaitu :
  1. Untuk kegiatan yang bersifat komersial; dan
  2. Untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi.
Contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara atau para akuntan, yang biasanya dikenal dengan istilah associate, partner, rekan atau Co (compagnon).

Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Persekutuan Perdata (Maatschap)
Persekutuan Perdata (Maatschap)
Mengenai Maatschap ini diatur dalam bab ke VIII bagian pertama dari buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya akan kita sebut BW).

1. Pemasukan (Inbreng)

Mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, para sekutu bebas untuk menentukan bagaimana keuntungan maatschap akan dibagikan diantara mereka. Apabila hal ini tidak diatur, maka keuntungan atau kerugian akan dibagikan seimbang menurut kontribusi setiap sekutu dan sekutu yang hanya mengkontribusikan ketrampilan, jerih payah, akan memperoleh keuntungan atau kerugian yang sama dengan sekutu yang kontribusinya paling kecil baik dalam hal uang maupun barang (Pasal 1635 KUHPer). Namun perlu dicatat disini bahwa suatu janji untuk memberikan seluruh keuntungan pada salah seorang sekutu adalah batal, namun sebaliknya, janji yang mengatakan bahwa seluruh kerugian akan ditanggung oleh salah seorang sekutu adalah diperbolehkan

Pasal 1619 ayat (2) KUHPerdata menentukan bahwa para sekutu perdata wajib memasukkan ke dalam kas persekutuan yang didirikan yang tersebut. Pemasukkan (inbreng) itu dapat berupa :
  1. Uang;
  2. Benda-benda apa saja yang layak bagi pemasukkan ,seperti kendaraan bermotor ,dan alat perlengkapan kantor; dan
  3. Tenaga kerja ,baik fisik maupun pikiran.
Menurut Hukum Perdata Belanda yakni berdasarkan Pasal 1662 ayat (2) BW (baru) Belanda, pemasukkan tersebut tidak hanya berupa uang, benda atau barang, dan tenaga kerja, tetapi juga dapat berupa hak menikmati suatu barang (genot van goederen).

Dalam Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata "menyebutkan bahwa sebaiknya secara pembagian keuntungan dan kerugian oleh sekutu diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan, dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja". Akan tetapi berdasarkan Pasal 1633 ayat (2) "boleh diperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah seorang sekutu saja".

Apabila tidak ada perjanjian yang mengatur cara pembagian keuntungan tersebut, maka berlakulah ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa pembagian tersebut harus dilakukan berdasarkan asas keseimbangan,dengan ketentuan bahwa pemasukan uang / benda yang terkecil.

Tentang tata cara pembagian keuntungan dalam Maatschap diatur dalam Pasal 1633 – 1644 BW:
  1. Keuntungan Maatschap harus dibagi secara seimbang dan proporsional;
  2. Keuntungan tidak boleh diperjanjikan untuk dibagi hanya kepada satu pihak atau pihak ketiga saja;
  3. Pasal 1635 menjelaskan bahwa janji untuk membagi keuntungan hanya pada satu pihak maka perjanjian tersebut batal demi hukum, sedangkan perjanjian untuk membagi kerugian hanya pada satu pihak diperbolehkan. 

Sumber Hukum :

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Referensi :

  1. Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic law of Business Organization, Partnership, (Kuala Lumpur, The Other Press, 1997,
  2. David Kelly, et.al, Business Law, (London, Cavendish Publishing Limited, 2002),
  3. R.T. Sutantya R. Handhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1991)
  4. http://artonang.blogspot.co.id/2015/09/hukum.html   
  5. http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-unsur-jenis-ciri-dan-sifat.html 
Share This Article
Komentar Anda