close
close

Persekutuan Perdata (Partnership / Maatschap)


Persekutuan Perdata (Partnership / Maatschap) ~ Di dalam hukum di Inggris hukum persekutuan dikenal dengan istilah company law adalah himpunan hukum / ilmu hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama baik yang tidak berstatus badan hukum (partnership),maupun yang berstatus badan hukum (comporation).

Di dalam hukum Belanda ,pengertian vennoots chapsretchts lebih sempit ,yaitu sekedar terbatas pada NV, Firma dan CV yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan persekutuan perdata (maatschap) yang dianggap sebagai induknya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Persekutuan Perdata (Partnership / Maatschap)
Persekutuan Perdata (Partnership/Maatschap)
Hukum persekutuan merupakan himpunan hukum atau ilmu hukum yang mempelajari bentuk-bentuk kerjasama . Jika dikaitkan dengan dunia perniagaan disebut dengan hukum persekutuan perniagaan / hukum perusahaan sebagai kerjasama bisnis yang bersifat komersil. Di dalam hukum Inggris disebut istilah corporation law yang mencakup kerjasama yang bersifat komersil ,dan non kormesil. Tetapi sebenarnya di dalam hukum Inggris ada pembedaan secara tegas mengenai sifat komersial ,dan non komersial itu. Jika perlu menyebutkan sebagai business corporation.

A. Pengertian Persekutuan Perdata (Partnership / Maatschap)


Persekutuan Perdata adalah Perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari burgerlijk maatschap. Di dalam common law system dikenal dengan istilah partnership. Kemudian di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah sharikah atau shirkah. Persekutuan adalah suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis. Persekutuan perdata menurut Pasal 1618 KUHPerdata ada perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (inbrengen) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Angela Schneeman mendefinisikan partnership sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Partnership dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian (agreement) diantara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja, dan keahlian ke dalam suatu perusahaan, untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.

Di Inggris, menurut Pasal 1 Partnership Act 1890 persekutuan perdata adalah hubungan antara orang yang menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (partnership is relation which subsists between persons carrying a business in common with a view to profit).

Persekutuan perdata atau lebih popular disebut Maatschap merupakan bentuk genus (umum) dari Persekutuan Firma (VoF), Persekutuan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena saat ini pengertian tentang PT sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk species (khusus) dari Maatschap. Jelasnya, apa yang diatur dalam BW mengenai Maatschap berlaku pula terhadap Firma dan CV. Keadaan ini terbaca dalam Pasal 15 KUHD, yang menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan yang disebut dalam Buku I, Bab III, Bagian I KUHD, diatur oleh perjanjian-perjanjian antara para pihak dan oleh BW.

Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda “maatschap”; “vennootschap”. Maat maupun vennoot dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu. “Persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan “sekutu” artinya peserta dalam persekutuan.Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut “perserikatan perdata”. Sedangkan orang-orang yang mengurus badan itu disebut sebagai “anggota”, bukan sekutu.

Dengan demikian, terdapat dua istilah yang pengertiannya hampir sama, yaitu “perserikatan perdata” dan “persekutuan perdata”. Perbedaannya, perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Dengan begitu maka perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk hukum perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan. Sedangkan persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus (hukum dagang), sebab menjalankan perusahaan.

Menurut Purwosutjipto, persekutuan perdata (maatschap) sebagaimana diatur dalam Buku III, Bab VIII BW adalah persekutuan yang termasuk dalam bidang hukum perdata umum, sebab apa yang disebut “maatschap” itu pada umumnya tidak menjalankan perusahaan. Tetapi dalam praktek, persekutuan perdata juga sering menjalankan perusahaan. Namun persekutuan yang dimaksud adalah persekutuan perdata khusus. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 1623 BW jo Pasal 16 KUHD. Pasal 1623 BW berbunyi : ”Persekutuan perdata khusus ialah persekutuan perdata yang hanya mengenai barang-barang tertentu saja, pemakaian atau hasil yang didapat dari barang-barang itu atau mengenai suatu usaha tertentu, melakukan perusahaan ataupun melakukan pekerjaan”. Sedangkan Pasal 16 KUHD berbunyi : “Yang dinamakan persekutuan firma ialah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (firma)”.

Persekutuan Perdata (partnership / maatschap) menurut pasal 1618 KUHPerdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatnya diri untuk meamsukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Batasan yuridis Maatschap dimuat di dalam Pasal 1618 BW yang dirumuskan sebagai berikut: ”Persekutuan perdata (Maatschap) adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.

Dalam Pasal 1618 dikatakan bahwa tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Hal yang dimaksudkan disini adalah “pemasukan” (inbreng). Yang dimaksud dengan “pemasukan” (inbreng) bisa berwujud barang, uang atau tenaga, baik tenaga badaniah maupun tenaga kejiwaan (pikiran). Adapun hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula “kemanfaatan”, misalnya: 3 (tiga) orang bersahabat asal yogyakarta (Sadimin,Sudimin dan Sudiwati) yang hendak pergi ke Pulau Bali untuk bertamasya dan sekaligus mengunjungi teman kuliahnya di magister kenotariatan UNDIP dulu yang bernama Ni Putu Sri, masing-masing inbreng berupa ; Sadimin menyediakan mobil, Sudiwati menyediakan uang bensin dan Sudimin yang menyetir mobilnya. Sedikitpun tidak mendapat keuntungan dari persekutuan tersebut, tetapi hanya kemanfaatan yang berwujud kepuasan hati. Kenyataan hukum ini disebut “perserikatan perdata”. 

Inti perjanjian dalam Pasal 1618 KUHPerdata ini adalah adanya kerja sama. Selain itu juga unsur memasukkan sesuatu, dan mendapatkan keuntungan. Sesuatu itu bisa berupa :
  1. Pemasukan dengan barang (inbreng van zaken);
  2. Pemasukan dengan uang (inbreng van Geld); dan
  3. Kerajinan (nijverheid), Tenaga Kerja dan Kerajinan (Arheid en Vlijt).
Perkembangan lebih lanjut di Belanda penggunaan istilah maatschap di Belanda ini sudah ditiadakan dan dimasukkan ke dalam pengertian vennootschap. Perseroan Perdata bersifat suatu bentuk perjanjian kerjasama. Persekutuan perdata ini merupakan bentuk pemitraan yang paling sederhana karena;
  1. Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang " besarnya" modal;
  2. Dalam ha! pemasukan sesuatu dalam persekutuan atau rnaatschaap, selain terbentuk uang atau barang, boleh menyumbangkan hanya tenaga kerja;
  3. Lapangan kerjanya tidak dibatasi, juga bisa dalam bidang perdagangan; dan
  4. Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam Firma. Apabila tidak ditetapkan lain dalam persetujuan/perjanjian, maka kerjasama ini udah rnulai berlaku sejak saat persetujuan.
Isi Perjanjian Pada umumnya hal-hal yang diatur dalam persetujuan perjanjian adalah:
  1. “Bagian” yang harus dimasukkan ke dalam persekutuan;
  2. Bara kerja;
  3. Pembagian keuntungan; apabila pembagian keuntungan tidak diatur, maka berlaku ketentuan menurut undang-undang;
  4. Tujuan kerjasama;
  5. Waktu atau lamanya; dan Lain-lain yang perlu.
Ke luar masing-masing anggota bertindak seakan-akan untuk diri sendiri, artinya dapat mengikat dirinya sendiri kepada pihak ketiga, yaitu hanya anggota yang bertindak ke luar tersebut.

1. Unsur-Unsur Persekutuan Perdata (Partnership / Maatschap)

Dari ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata tersebut, dapat beberapa unsur tyang terdapat di dalam persekutuan perdata, yaitu :
  1. adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih;
  2. masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng);
  3. bermaksud membagi keuntungan antara bersama anggota;
  4. bertindak secara terang-terangan;
  5. kerjasama ini tidak nyata tampak keluar atau tidak diberitahukan kepada umum;
  6. harus ditujukan pada sesuatu yang mempunyai sifat yang dibenarkan dan diizinkan; dan
  7. diadakan untuk kepentingan bersama anggotanya.
Partneship dapat diartikan sebagai suatu perjanjian (agreement) diantara dua orang / lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja dan keahlian ke dalam atau lebih untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi-bagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama. Orang (Person) yang melakukan kerjasama di dalam persekutuan tersebut dapat berupa perorangan, persekutuan perdata, perusahaan yang berabadan hukum, atau bentuk persekutuan lainnya.

Dari persekutuan perdata baik yang dianut di Inggris dan Amerika Serikat dapat ditarik beberapa unsur yang melekat dalam persekutuan perdata yakni;
  1. Ketentuan di atas secara tegas tidak memasukkan persekutuan perdata sebagai perusahaan yang terdaftar berdasarkan ketentuan perundang-undangan perusahaan;
  2. Persekutuan perdata merupakan hubungan kontraktual;
  3. Persekutuan itu menjalankan suatu kegiatan bisnis; dan
  4. Persekutuan didirikan dan dijalankan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
Dengan demikian, dapat ditarik simpulan bahwa persekutuan perdata baik dalam sistem hukum Indonesia maupun dalam sistem common law memiliki kesamaan, Kesamaan itu terletak pada hubungan para sekutu didasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, persekutuan perdata tunduk ada hukum perjanjian. Orang (person) yang melakukan kerjasama di dalam persekutuan tersebut dapat berupa perorangan, persekutuan perdata, perusahaan yang berbadan hukum, atau bentuk persekutuan lainnya.

2. Jenis Persekutuan Perdata (Partnership / Maatschap)

a. Persekutuan Perdata (Maatschap) Umum/Penuh (Pasal 1622 BW)

Persekutuan perdata (Maatschap) umum ini adalah dimana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya tanpa adanya suatu perincian apapun.

Maatschap umum meliputi apa saja yang akan diperoleh para sekutu sebagai hasil usaha mereka selama maatchap berdiri. Maatschap jenis ini usahanya bisa bermacam-macam (tidak terbatas) yang penting inbrengnya ditentukan secara jelas/terperinci.

b. Persekutuan Perdata (Maatschap) Khusus (Pasal 1623 BW)

Persekutuan perdata (Maatschap) khusus ini adalah dimana para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya.

Maatschap khusus (bijzondere maatschap) adalah maatschap yang gerak usahanya ditentukan secara khusus, bisa hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil yang akan didapat dari barang-barang itu, atau mengenai suatu usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap. Jadi, penentuannya ditekankan pada jenis usaha yang dikelola oleh maatshap (umum atau khusus), bukan pada inbrengnya. Mengenai inbreng, baik pada maatschap umum maupun maatschap khusus harus ditentukan secara jelas/terperinci. Kedua maatschap ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah maatschap yang sangat umum yang inbrengnya tidak diatur secara terperinci seperti yang disinggung oleh Pasal 1621 BW.

Maatschap termasuk salah satu jenis permitraan (partnership) yang dikenal dalam hukum Perusahaan di Indonesia disamping bentuk lainnya seperti Vennootschap Onder Firma (Fa) dan Commanditaire Vennooschap (CV). Maatschap merupakan bentuk usaha yang biasa dipergunakan oleh para Konsultan, Ahli Hukum, Notaris, Dokter, Arsitek dan profesi-profesi sejenis lainnya.

Maatschap merupakan bentuk permitraan yang paling sederhana karena :
  1. Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang besarnya modal, seperti yang berlaku dalam Perseroan Terbatas (PT) yang menetapkan besar modal minimal, saat ini adalah minimal Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah);
  2. Dalam rangka memasukkan sesuatu dalam persekutuan atau maatschap, selain berbentuk uang atau barang, boleh menyumbangkan tenaga saja;
  3. Lapangan kerjanya tidak dibatasi, juga bisa dalam bidang perdagangan; dan
  4. Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam Firma.


3. Ciri-ciri dan Sifat Persekutuan Perdata (Partnership / Maatschap)

Tujuan Pasal 1619 KUHPerdata, menetapkan bahwa segala Perseroan harus mengenai suatu usaha yang hal ini, dan dibuat untuk kemanfaatan bersama dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemanfaatan bersama dari pihak yang bersangkutan dimaksudkan bahwa masing-masing sekutu berjanji untuk mendapatkan keuntungan, yang akan dibagi bersama di antara para anggota sekutu. Setiap usaha dari peserta pesero tidaklah dapat dibenarkan bila ditujukan untuk diri pribadinya sendiri, akan tetapi harus selalu ditujukan bagi kepentingan bersama, termasuk dalam hal mendapatkan keuntungan ditujukan untuk keuntungan bersama, sehingga janji memberikan keuntungan kepada seseorang pesero atau beberapa orang adalah batal. Sebaliknya bila kerugian boleh diparjanjikan bahwa bila terjadi kerugian dalam usahanya, maka segala kerugian hanya dipikul oleh seseorang atau beberapa orang anggota sekutu.

a. Ciri-ciri Persekutuan Perdata (Maatschap)

Ciri-ciri persekutuan perdata adalah :
  1. Adanya perjanjian antara dua orang atau lebih;
  2. Para pihak memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng); dan
  3. Tujuan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama-sama.
Dalam Pasal 1619 ayat (1) KUHPdt yang berisikan “usaha persekutuan usaha yang halal dan dibuat untuk manfaat bersama para pihak”, pasal yang menjelaskan bahwa bidang usaha yang dapat dilakukan oleh persekutuan sesuatu yang bermanfaat bagi para sekutu.

Dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sarana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1619 ayat (2) KUHPerdata, yaitu :“masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang, dan keahliannya ke dalam persekutuan”.

b. Sifat Persekutuan Perdata (Maatschap)

Sifat dari Persekutuan Perdata adalah :
  1. Gunanya untuk mencari keuntungan;
  2. cara pendirian sederhana;
  3. cara pembubarannya tidak memerlukan persyaratan formal; dan
  4. Cara pendirian persekutuan perdata dimulai saat ditandatanganinya akta pendirian di notaris dan selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri.

B. Proses Pendirian Persekutuan Perdata (Maatschap)


Syarat pendirian suatu Maatschap (Persekutuan Perdata), sama dengan Firma (Fa) atau pun Persekutuan Komanditer (CV), yaitu harus didirikan oleh paling sedikit oleh 2 orang berdasarkan pejanjian dengan akta notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Karena, pada dasarnya akta pendirian Maatschap sebenarnya adalah bentuk kesepakatan antara para sekutu untuk berserikat dan bersama-sama dan mengatur hubungan hukum diantara para sekutu tersebut.

Maatschap atau yang lebih dikenal sebagai persekutuan perdata /perkongsian/kompanyon diatur dalam Pasal 1618 hingga Pasal 1652 KUHPer dan diartikan sebagai:
“suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya (Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”.

"Sesuatu" disini dapat diartikan dalam arti luas, yaitu bisa berupa uang atau juga bisa berupa barang-barang lain, ataupun kerajinan yang dimasukkan kedalam persekutuan sebagai kontribusi dari anggota atau mitra yang bersangkutan. ‘kerajinan’ yang dimaksud juga bisa berupa tenaga atau ketrampilan yang dimasukkan kedalam persekutuan karena hal ini merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya maatschap.

Pendirian Maatschap dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana, dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan Pemerintah. Demikian pula pendiriannya cukup secara lisan, tetapi bisa juga. berdasarkan akta pendirian. Perjanjian bisa secara lisan , tetapi bisa juga berdasarkan akta pendirian. Perjanjian bisa tertulis maupun lisan, atau bahkan bisa dinyatakan melalui tindakan-tindakan atau perbuatan para pihak.

Maatschap biasanya bertindak di bawah nama-nama para anggota atau mitranya, meskipun ini bukan merupakan persyaratan hukum. Penggantian Persero Pada dasarnya penggantian keanggotaan dalam suatu persekutuan perdata adalah dilarang, kecuali ialah diperjanjikan demikian. Jadi dengan kematian, penempatan di bawah pengampuan, kepailitan, dari maatschap, akan menyebabkan maayschap bubar.

Cara mendirikan Persekutuan Perdata (Maatschap) :
  1. Persekutuan Perdata didirikan atas dasar perjanjian dan tidak diharuskan secara tertulis, sehingga perjanjiannya bersifat konsensual. (Pasal 1618 KUHPerdata);
  2. Perjanjian mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1624 KUHPerdata).
Adapun syarat-syarat pendirian dari Maatschap atas adanya Perjanjian harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata ;
  1. Tidak dilarang oleh hukum;
  2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; dan
  3. Harus merupakan keuntungan kepentingan bersama yang dikejar.
Dalam pendirian suatu Maatschap, para sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi kepentingan Maatschap tersebut. “Kontribusi” ini dalam istilah hukumnya disebut “inbreng”(pemasukan ke dalam Perseroan). Para sekutu dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, yaitu uang, barang, good will, dan know how. Good Will itu sendiri bisa berupa apa saja, seperti: pangsa pasar yang luas, jaringan, relasi, ataupun Merek (brand image). Sedangkan Know how bisa berupa keahlian di bidang tertentu, seperti: dalam Maatschap Kantor Hukum, bisa berupa keahlian di bidang penanganan kasus kejahatan di dunia maya misalnya. Jadi bisa apa saja, yang penting oleh para persero (sekutu) tersebut dianggap memiliki manfaat dan nilai ekonomis.

Maatschap merupakan bentuk permitraan yang paling sederhana karena :
  1. Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang besarnya modal, seperti yang berlaku dalam Perseroan Terbatas (PT) yang menetapkan besar modal minimal, saat ini adalah minimal Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
  2. Dalam rangka memasukkan sesuatu dalam persekutuan atau maatschap, selain berbentuk uang atau barang, boleh menyumbangkan tenaga saja.
  3. Lapangan kerjanya tidak dibatasi, juga bisa dalam bidang perdagangan.
  4. Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam Firma.


C. Bentuk Keanggotaan Dan Tanggungjawab Persekutuan Perdata (Maatschap)


Bentuk hukum persekutuan perdata yang ada di dalam praktiknya, yaitu :
  1. Persekutuan perdata dapat terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas (profesi), seperti pengacara, dokter, arsitek, dan akuntan. Asosiasinya tidak menjalankan perusahaan, tetapi tidak menjadikan elemen modal organisatorisnya (ciri-ciri menjalankan perusahaan) sebagaimana unsur utamanya. Namun mereka, tidaklah menjalankan perusahaan di bawah bersama.
  2. Adakalanya pula persekutuan bertindak ke luar kepada pihak ketiga secara terang-terangan, dan terus menerus untuk mencari laba ,makna persekutuan perdata dikatakan menjalankan perusahaan.
  3. Suatu perjanjian kerjasama dari suatu transaksi sekali segera setempat.

1. Pengurusan Persekutuan Perdata (Maatschap)

Pembebanan pengurusan persekutuan perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yakni :
  1. Diatur sekaligus bersama-sama akta pendirian persekutuan perdata (disebut dengan sekutu statuter); dan
  2. Diatur dengan akta tersendiri sesudah persekutuan perdata berdiri (disebut sekutu mandater).

2. Keanggotaan Persekutuan Perdata (Maatschap)

Keanggotaan suatu maatschap penekanannya diletakkan pada sifat kapasitas kepribadian (persoonlijke capaciteit) dari orang (sekutu) yang bersangkutan. Pada asasnya maatschap terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota, dan cara masuk-keluarnya ke dalam maatschap ditentukan secara statutair (tidak bebas). Adapun sifat kapasitas kepribadian dimaksud diutamakan, seperti: sama-sama seprofesi, ada hubungan keluarga, atau teman karib.

BW (Bab VIII) sendiri juga tidak melarang adanya maatschap antara suami-istri. Meskipun tidak dilarang, maatschap yang didirikan antara suami-istri, dimana ada kebersamaan harta kekayaan (huwelijk gemeenschap van goederen), maka maatschap demikian tidak berarti apa-apa, sebab kalau ada kebersamaan harta kekayaan (harta perkawinan), maka pada saat ada keuntungan untuk suami-istri itu tidak ada bedanya, kecuali pada saat perkawinan diadakan perjanjian pemisahan kekayaan.

3. Tanggungjawab Sekutu Maatschap

Para sekutu Maatschap bisa membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus Maatschap (gerant mandataire). Menurut Pasal 1637 BW, pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang ia anggap perlu, walaupun tidak disetujui oleh beberapa sekutu, asalkan dilakukan dengan itikad baik. Jadi pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan sebaliknya pihak ketiga terhadap para mitra selama masa penunjukkan (kuasa) itu berlaku. Para sekutu tentu saja masih bebas untuk menggeser atau mengganti pengurus dengan mandat tersebut. Selama pengurus yang ditunjuk itu ada, maka maka sekutu yang bukan pengurus tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama Maaschap dan tidak bisa mengikat para sekutu lainnya dengan pihak ketiga.

Bila tidak ada penunjukan secara khusus mengenai pengurus, Pasal 1639 BWmenetapkan bahwa setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama Maatschap dan atas nama mereka. Jadi, berkenaan dengan tanggungjawab intern antara sekutu, kecuali dibatasi secara tegas dalam perjanjian pendirian Maatschap, setiap sekutu berhak bertindak atas nama Maatschap dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap sekutu.

Mengenai tanggung jawab, dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu tanggung jawab intern para sekutu, dan tanggung jawab ekstern terhadap pihak ketiga. Untuk yang pertama (intern), maka para sekutu dapat menunjuk salah seorang diantara mereka atau pihak ketiga untuk menjadi Pengurus Maatschap guna melakukan semua tindakan kepengurusan atas nama maatschap (Pasal 1637 KUHPer). Bila tidak dijanjikan demikian, maka setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberikan kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama maatschap dan atas nama mereka (Pasal 1639 KUHPer). Untuk yang kedua (ekstern), dalam Pasal 1642 KUHPer dinyatakan bahwa “para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang maatschap dan masing-masing mitra tidak bisa mengikat mitra lainnya apabila mereka tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu”.

Persekutuan Perdata merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga jika perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan maka sekutu yang bertanggung jawab dapat diganggu gugat untuk memenuhi prestasinya (Pasal 1642-1645 KUHPerdata) :
  • Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan piak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun ia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan.
  • Perbuatan tersebut baru mengikat sekutu-sekutu yang lain apabila :
  1. nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu yang lain; dan
  2. hasil perbuatan / keuntungannya itu telah nyata -nyata dinikmati oleh persekutuan.
  • Apabila beberapa orang sekutu persekutuan perdata hubungan dengan pihak ketiga , maka para sekutu tidak dapat dipertangung jawabkan sama rata, meskipun pemasukkan mereka masing-masing tidak sama, kecuali apabila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbangan pertanggung jawaban masing-masing sekutu menurut perjanjian itu.
  • Apabila seorang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu.
Bentuk pertanggungjawabannya pribadi untuk keseluruhan adalah :
  1. Pasal 1131 KUHPerdata : segala bentuk kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tetap baik yang sudah ada maupun yang akan ada merupakan jaminan bagi seluruh perikatan; dan
  2. Pasal 1132 KUHPerdata : harta benda tersebut merupakan jaminan bagi semua kreditornya, hasil penjualan harta benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor kecuali bila diantara para kreditor ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 
 

D. Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Persekutuan Perdata (Maatschap)


Pada dasarnya pendirian suatu Persekutuan Perdata (Maatschap) dapat dilakukan untuk 2 (dua) tujuan, yaitu :
  1. Untuk kegiatan yang bersifat komersial; dan
  2. Untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi.
Contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara atau para akuntan, yang biasanya dikenal dengan istilah associate, partner, rekan atau Co (compagnon).

Mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, para sekutu bebas untuk menentukan bagaimana keuntungan maatschap akan dibagikan diantara mereka. Apabila hal ini tidak diatur, maka keuntungan atau kerugian akan dibagikan seimbang menurut kontribusi setiap sekutu dan sekutu yang hanya mengkontribusikan ketrampilan, jerih payah, akan memperoleh keuntungan atau kerugian yang sama dengan sekutu yang kontribusinya paling kecil baik dalam hal uang maupun barang (Pasal 1635 KUHPer). Namun perlu dicatat disini bahwa suatu janji untuk memberikan seluruh keuntungan pada salah seorang sekutu adalah batal, namun sebaliknya, janji yang mengatakan bahwa seluruh kerugian akan ditanggung oleh salah seorang sekutu adalah diperbolehkan.

Pasal 1619 ayat (2) KUHPerdata menentukan bahwa para sekutu perdata wajib memasukkan ke dalam kas persekutuan yang didirikan yang tersebut. Pemasukkan (inbreng) itu dapat berupa :
  1. Uang;
  2. Benda-benda apa saja yang layak bagi pemasukkan ,seperti kendaraan bermotor ,dan alat perlengkapan kantor; dan
  3. Tenaga kerja ,baik fisik maupun pikiran.
Menurut Hukum Perdata Belanda yakni berdasarkan Pasal 1662 ayat (2) BW (baru) Belanda, pemasukkan tersebut tidak hanya berupa uang, benda atau barang, dan tenaga kerja, tetapi juga dapat berupa hak menikmati suatu barang (genot van goederen).

Dalam Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata "menyebutkan bahwa sebaiknya secara pembagian keuntungan dan kerugian oleh sekutu diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan, dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja". Akan tetapi berdasarkan Pasal 1633 ayat (2) "boleh diperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah seorang sekutu saja".

Apabila tidak ada perjanjian yang mengatur cara pembagian keuntungan tersebut, maka berlakulah ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa pembagian tersebut harus dilakukan berdasarkan asas keseimbangan,dengan ketentuan bahwa pemasukan uang / benda yang terkecil.

Tentang tata cara pembagian keuntungan dalam Maatschap diatur dalam Pasal 1633 – 1644 BW:
  1. Keuntungan Maatschap harus dibagi secara seimbang dan proporsional;
  2. Keuntungan tidak boleh diperjanjikan untuk dibagi hanya kepada satu pihak atau pihak ketiga saja;
  3. Pasal 1635 menjelaskan bahwa janji untuk membagi keuntungan hanya pada satu pihak maka perjanjian tersebut batal demi hukum, sedangkan perjanjian untuk membagi kerugian hanya pada satu pihak diperbolehkan.

E. Asas Kepentingan Bersama Dan Hubungan Sekutu Dalam Persekutuan Perdata (Maatschap)


Dari sudut pertanggungjawaban, bisa juga disimpulkan bahwa Persekutuan Perdata (maatschap) bukanlah badan hukum, karena bila ia disebut badan hukum maka seorang sekutu yang melakukan perbuatan atas nama persekutuan, persekutuanlah yang terikat dengan pihak ketiga dan bukan sekutu yang berbuat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1644 BW. Bila maatschap ingin dipaksakan menjadi badan hukum, maka tentu ada keharusan bagi maatschap untuk memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum, seperti ;
  1. Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM;
  2. Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan; dan
  3. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI.

1. Asas Kepentingan Bersama Dalam Persekutuan Perdata (Maatschap)

Asas kepentingan bersama dalam maatschap, tercantum dalam Pasal 1628-1631 BW :
  1. Kewajiban untuk mengganti rugi untuk kesalahan yang dilakukan sekutu diatur dalam Pasal 1630; dan
  2. Perihal aturan untuk sekutu yang memasukan inbreng dalam bentuk barang diatur dalam Pasal 1631.

2. Pengelola Persekutuan Perdata

Setelah dikemukakan lahirnya persekutuan berdasarkan perjanjian, maka hal ini berlaku bagi para sekutu yang telah meyatakan perjanjian ikut dalam persekutuan dan berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya dalam persekutuan.

Seperti dijelaskan dalam pasal 1625 KUHPdt :
"Masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan segala apa yang ia telah menyanggupi memasukkan di dalamnya, dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu barang tertentu, maka ia diwajibkan menanggung, dengan cara yang sama seperti jual beli".

Adanya pengelola tentu akan memudahkan untuk menata secara profesional apa yang hendak dicapai persekutuan. Secara intern, pengelola atas nama persekutuan dapat menagih kepada anggota sekutu yang belum melunasi kewajibannya agar segera menyelesaikannya, secara ekstern dengan adanya pengelola, pihak luar akan lebih mudah mengadakan persekutuan.

Dalam Pasal 1636 - 1638 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa :
  1. Daden van Beheren : pengurusan dapat dilakukan oleh semua sekutu selain yang dikecualikan;
  2. Daden van Beshiken (sekutu yang memutuskan) : sekutu yang memutuskan sesuatu haruslah didasarkan pada penunjukkan atas dasar kesepakatan seluruh sekutu.
Dalam Pasal 1639 KUHPdt :
"tidak ada janji-janji khusus mengenai cara mengurus persekutuan, setiap sekutu dianggap secara bertimbal-balik memberi kuasa".
Dalam pasal 1642 KUHPdt dijelaskan :
"Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu".

3. Hubungan Sekutu Dalam Persekutuan Perdata (Maatschap)

a. Hubungan Intern Sekutu Maatschap

Perjanjian maatschap tidak mempunyai pengaruh ke luar (terhadap pihak ketiga), dan pesertalah yang semata-mata mengatur bagaimana caranya kerjasama itu berlangsung, demikian juga pembagian keuntungan yang diperoleh bersama diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya dalam perjanjian maatschapnya.

Hanya undang-undang mengadakan pembatasan terhadap kebebasan mengatur pembagian keuntungan itu, berupa dua ketentuan :
  1. Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari mereka atau kepada seorang pihak ketiga (Pasal 1634 BW);
  2. Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa kepada salah seorang akan diberikan semua keuntungan (Pasal 1635 BW)
Pengangkatan pengurus Persekutuan Perdata (Maatschap) dapat dilakukan dengan dua cara (Pasal 1636), yaitu :
  1. Diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian maatschap. Sekutu maatschap ini disebut “sekutu statuter” (gerant statutaire);
  2. Diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus. Sekutu pengurus ini dinamakan “sekutu mandater” (gerant mandataire);
Menurut Pasal 1636 (2) BW, "selama berjalannya maatschap, sekutu statuter tidak boleh diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan menurut hukum, misalnya tidak cakap, kurang seksama (ceroboh), menderita sakit dalam waktu lama, atau keadaan-keadaan/peristiwa-peristiwa yang tidak memungkinkan seorang sekutu pengurus itu melaksanakan tugasnya secara baik".
  1. Sekutu statuter diberhentikan oleh maatschap itu sendiri. Atas pemberhentian itu sekutu statuter dapat minta putusan hakim tentang soal apakah pemberhentian itu benar-benar sesuai dengan kaidah hukum. Sekutu statuter bisa minta ganti kerugian bila pemberhentian itu dipandang tidak beralasan.
  2. Sekutu mandater kedudukannya sama dengan pemegang kuasa, jadi kekuasaannya dapat dicabut sewaktu-waktu atau atas permintaan sendiri.
  3. Para sekutu dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus kalau diantara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau mereka tidak merasa cakap untuk menjadi pengurus. Jadi, ada kemungkinan pengurus maatschap adalah bukan sekutu. Hal ini dapat ditetapkan dalam akta pendirian maatschap atau dalam perjanjian khusus.

b. Hubungan Ekstern Sekutu Persekutuan Perdata (Maatschap)

Menurut Pasal 1642 s/d 1645 BW, pertanggungjawaban sekutu maatschap terhadap pihak ketiga adalah sebagai berikut :
  • Pada asasnya, bila seorang sekutu maatschap mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan.
  • Perbuatan sekutu baru mengikat sekutu-sekutu lainnya apabila :
  1. Sekutu tersebut diangkat sebagai pengurus secara gerant statutaire;
  2. Nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu-sekutu lain; dan
  3. Hasil perbuatannya atau keuntungannya telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan.
  • Bila beberapa orang sekutu maatschap mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun inbreng mereka tidak sama, kecuali bila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbangan pertanggungjawaban masing-masing sekutu yang turut mengadakan perjanjian itu.
  • Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan (Pasal 1645 BW), maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu. Disini tidak diperlukan adanya pemberian kuasa dari sekutu-sekutu lain.

F. Berakhirnya Atau Bubarnya Persekutuan Perdata (Maatschap)


Suatu Persekutuan Perdata akan berakhir karena :
  1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan;
  2. Pengakhiran oleh salah satu sekutu;
  3. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah;
  4. Selesainya perbuatan;
  5. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan; dan
  6. Kematian salah satu sekutu.
Dalam Pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu Persekutuan Perdata (Maatschap) dengan sendirinya bubar bila terjadi salah satu dari peristiwa dibawah ini :
  1. Lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian maatschap;
  2. Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok permitraan;
  3. Atas kehendak beberapa atau seseorang sekutu; dan
  4. Jika seorang sekutu ditempatkan dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit.
Bila maatschap bubar, maka harta kekayaan maatschap akan dibagi kepada anggota maatschap berdasarkan perjanjian terdahulu, setelah dikurangi utang-utang terhadap pihak ketiga. Bila kekayaan maatschap justru tidak cukup untuk membayar utang, maka utang tersebut akan ditanggung bersama (tanggung renteng) oleh para sekutu berdasarkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. 

Sebagaimana halnya dengan semua perjanjian yang dibuat untuk suatu waktu tertentu, maka suatu perjanjian persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian berakhir apabila waktu itu habis.

Para pembentuk perseroan (maatschap) dapat menyimpang dari penentuan ini yaitu menentukan cara-cara lain untuk terhentinya perseroan.

Misalnya ada cara terhenti maatschap yang tidak disebutkan oleh Pasal 1646, yaitu pembubaran maatschap oleh hakim, yang dimaksudkan oleh Pasal 1647 KUHPer, dan lagi kalau ada persetujuan baru antara segenap peserta untuk menghentikan persetujuan perseroan semula.

Cara yang tersebut ke-2, diatur lebih lanjut oleh Pasal 1648 KUHPer, sebagai berikut :
  1. Apabila yang dimaksudkan dalam maatschap ialah hanya pemakaian saja dari suatu barang dan hak milik atas barang itu tetap berada di tangan si peserta yang memasukkan barang itu maka maastchap tentu berhenti kalau barangnya musnah terbakar.
  2. Apabila yang dijanjikan dimasukkan dalam maastchap ialah hak miliknya atas barang, maka perbedaan, apakah barang itu sudah atau belum dimasukkan. Kalau belum, maka maastchap terhenti dengan musnahnya barang. Kalau sudah, maka maastchap menderita kerugian akibat dari musnahnya barang, dan kerugian ini mungkin sekali telah ditanggung dengan suatu asuransi.
Cara yang tersebut ke-3 diatur lebih lanjut oleh Pasal 1619 dan 1650 sebagai berikut :

Kalau umur maastchap tidak ditetapkan lebih dulu, maka tiap peserta berhak menghentikan maastchap secara memberitahukan kepada peserta-peserta lain (opzegging) tetapi penghentian ini harus dilakukan secara jujur dan tidak pada waktu, yang tidak layak maastchap dihentikan (ontijding).

Contoh dari ketiadaan kejujuran disebutkan peristiwa, dalam mana seorang peserta yang menghentikan itu, bermaksud untuk menikmati sendiri suatu keuntungan, yang semula oleh segenap peserta diharapkan akan dinikmati bersama.

Sebagai contoh daripada waktu yang tidak layak (ontijdig) untuk penghentian maastchap, disebutkan keadaan dalam mana barang-barang kekayaan adalah baru berkurang, tetapi ada harapan kemudian barang tersebut akan bertambah, maka ada bainya terhentinya maastchap ditangguhkan dahulu.

Hak untuk menghentikan maastchap ini dapat ditiadakan pada waktu pembentukan maastchap. Tetapi kalau ini terjadi, masih ada jalan untuk menghabiskan perhubungan hukum yang tidak diingini, dengan jalan mempergunakan Pasal 16478, yaitu dari hukum dapat diminta supaya membubarkan maastchap, kalau ada alas an sah (wettige redden). Dan sebagai contoh disebutkan: apabila peserta lain tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan, atau apabila peserta lain oleh karena sakit tidak dapat mengurus maastchap sebai-baiknya, dan selanjutnya ditegaskan, bahwa hakimlah yang menentukan ketetapan atau pentingnya dari alasan yang dikemukakan untuk membubarkan maastchap.

Dari dua contoh disebutkan oleh Pasal 1647 tadi, dapat disimpulkan, bahwa, pada umumnya sebagai alasan yang sah dapat dianggap perbuatan-pernuatan dari peserta lain atau keadaan-keadaan, yang mengakibatkan kerjasama antara para peserta untuk tujuan maastchap adalah tidak mungkin lagi atau menjadikan amat sukar.

Dalam hal kematian salah seorang peserta, menurut Pasal 1651 dasar dijanjikan, bahwa, apabila seorang peserta meninggal dunia, perseroan akan diteruskan dengan ahli warisnya, atau diantara para peserta lainnya. Kalau terjadi peristiwa yang belakangan ini disebutkan ini menurut Pasal 1651 ayat (2), para ahli waris dari almarhum peserta hanya dapat minta pembagian kekayaan maastchap menurut keadaan pada waktu wafatnya si almarhum itu,akan tetapi apabila pada waktu itu masih ada hal-hal yang harus dilaksanakan, maka untung rugi dari pelaksanaan itu dinikmati atau diderita pula oleh para ahli waris.

Pada akhirnya, Pasal 1652 menentukan, kalau sebagai akibat dari penghentian, kekayaan harus dibagi diantara para peserta, maka berlakulah pasal-pasal dari BW mengenai pembagian boedel-warisan dari seorang yang meninggal dunia (Pasal 1066 dan seterusnya). Pembagian ini yang lazimnya juga dinamakan “liquidate”, mungkin sekali baru dapat dilaksanakan agak lama sesudah maastchap dihentikan.

Pemberesan Persekutuan Perdata (Maatschap) adalah :
  1. Dengan berakhirnya persekutuan perdata harus dilakukan pemberesan segala urusan; dan
  2. Esensinya adalah penyelesaian hak dan kewajiban persekutuan.
Pembagian Kekayaan Maatschap Bila setelah pembayaran utang kekayaan maaatschap masih tersisa maka, kekayaan akan dibagi di antara mitra menurut ketentuan perjanjian Maatshcap. Bila sebaliknya kekayaan maatschap tidak cukup untuk membayar semua utangnya, maka utang tersebut akan dibebankan kepada tiap-tiap mitra sesuai dengan perjanjian maatscap. Proses penyelesaian biasanya akan dilakukan oleh likuidator (trustee) yang ditunjuk oleh para mitra. Apabila perjanjian pendirian maatshcap tidak mengatur hal tersebut atau apabila para mitra tidak setuju atas penunjukan satu atau lebih diantara mereka bertindak selaku trustee, kemudian para mitra bertindak bersama-sama sebagai trustee atas kekayaan. Dengan pembubaran, setiap wewenang mitra sebelumnya yang berkenaan dengan pengurusan maatscap dianggap dicabut, dan pengurus harus menyerahkan laporan perhitungan kepengurusan. 

Sumber Hukum :

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Referensi :

  1. Rai Widjaya. 2002. Hukum Perusahaan (edisi Revisi). Megapoin: Kesaint Blanc-IKAPI. Bekasi Jawa Barat.
  2. Handri Rahardo, SH. 2009. Hukum Perusahaan. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
  3. HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 tentang Bentuk-Bentuk Badan Hukum, Djambatan, Jakarta, 1988,
  4. David Kelly, et.al, Business Law, (London, Cavendish Publishing Limited, 2002).
  5. R.T. Sutantya R. Handhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).
  6. http://artonang.blogspot.co.id/2015/09/hukum.html
  7. http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-unsur-jenis-ciri-dan-sifat.html
  8. Johanes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum, Reflika Aditama, Bandung, 2006,
  9. Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic law of Business Organization, Partnership, (Kuala Lumpur, The Other Press, 1997,
  10. http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/pembagian-keuntungan-dan-kerugian-dalam.html
  11. http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/proses-pendirian-persekutuan-perdata.html
  12. http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/undang-undang-legislasi.html
  13. http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/badan-hukum.html
  14. Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic law of Business Organization, Partnership, (Kuala Lumpur, The Other Press, 1997
  15. http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/persekutuan-firma-fa.html
  16. http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/persekutuan-komanditer-cv-commanditaire.html
Share This Article
Komentar Anda