close
close

Proses Pendirian Persekutuan Perdata (Maatschap)


Proses Pendirian Persekutuan Perdata (Maatschap) ~ Syarat pendirian suatu Maatschap (Persekutuan Perdata), sama dengan Firma (Fa) atau pun Persekutuan Komanditer (CV), yaitu harus didirikan oleh paling sedikit oleh 2 orang berdasarkan pejanjian dengan akta notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Karena, pada dasarnya akta pendirian Maatschap sebenarnya adalah bentuk kesepakatan antara para sekutu untuk berserikat dan bersama-sama dan mengatur hubungan hukum diantara para sekutu tersebut.

Proses Pendirian Persekutuan Perdata (Maatschap)
Proses Pendirian Maatschap
Maatschap atau yang lebih dikenal sebagai persekutuan perdata /perkongsian/kompanyon diatur dalam Pasal 1618 hingga Pasal 1652 KUHPer dan diartikan sebagai:
“suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya (Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”.

"Sesuatu" disini dapat diartikan dalam arti luas, yaitu bisa berupa uang atau juga bisa berupa barang-barang lain, ataupun kerajinan yang dimasukkan kedalam persekutuan sebagai kontribusi dari anggota atau mitra yang bersangkutan. ‘kerajinan’ yang dimaksud juga bisa berupa tenaga atau ketrampilan yang dimasukkan kedalam persekutuan karena hal ini merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya maatschap.

Mengenai pendiriannya sendiri, maatschap dapat didirikan melalui perjanjian sederhana, dan tanpa pengajuan formal, atau tidak diperlukan adanya persetujuan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan secara lisan, namun tidak menutup kemungkinan juga bila ingin dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat secara otentik. Maatschap biasanya bertindak di bawah nama para anggota atau mitranya, meskipun ini bukan merupakan persyaratan hukum.

Pendirian Maatschap dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana, dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan Pemerintah. Demikian pula pendiriannya cukup secara lisan, tetapi bisa juga. berdasarkan akta pendirian. Perjanjian bisa secara lisan , tetapi bisa juga berdasarkan akta pendirian. Perjanjian bisa tertulis maupun lisan, atau bahkan bisa dinyatakan melalui tindakan-tindakan atau perbuatan para pihak.

Maatschap biasanya bertindak di bawah nama-nama para anggota atau mitranya, meskipun ini bukan merupakan persyaratan hukum. Penggantian Persero Pada dasarnya penggantian keanggotaan dalam suatu persekutuan perdata adalah dilarang, kecuali ialah diperjanjikan demikian. Jadi dengan kematian, penempatan di bawah pengampuan, kepailitan, dari maatschap, akan menyebabkan maayschap bubar.

Cara mendirikan Persekutuan Perdata (Maatschap) :
  1. Persekutuan Perdata didirikan atas dasar perjanjian dan tidak diharuskan secara tertulis, sehingga perjanjiannya bersifat konsensual. (Pasal 1618 KUHPerdata);
  2. Perjanjian mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1624 KUHPerdata).
Adapun syarat-syarat pendirian dari Maatschap atas adanya Perjanjian  harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata ;
  1. Tidak dilarang oleh hukum;
  2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; dan
  3. Harus merupakan keuntungan kepentingan bersama yang dikejar. 
Dalam pendirian suatu Maatschap, para sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi kepentingan Maatschap tersebut. “Kontribusi” ini dalam istilah hukumnya disebut “inbreng”(pemasukan ke dalam Perseroan). Para sekutu dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, yaitu uang, barang, good will, dan know how. Good Will itu sendiri bisa berupa apa saja, seperti: pangsa pasar yang luas, jaringan, relasi, ataupun Merek (brand image). Sedangkan Know how bisa berupa keahlian di bidang tertentu, seperti: dalam Maatschap Kantor Hukum, bisa berupa keahlian di bidang penanganan kasus kejahatan di dunia maya misalnya. Jadi bisa apa saja, yang penting oleh para persero (sekutu) tersebut dianggap memiliki manfaat dan nilai ekonomis.

Maatschap merupakan bentuk permitraan yang paling sederhana karena :
  • Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang besarnya modal, seperti yang berlaku dalam Perseroan Terbatas (PT) yang menetapkan besar modal minimal, saat ini adalah minimal Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
  • Dalam rangka memasukkan sesuatu dalam persekutuan atau maatschap, selain berbentuk uang atau barang, boleh menyumbangkan tenaga saja.
  • Lapangan kerjanya tidak dibatasi, juga bisa dalam bidang perdagangan. 
  • Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam Firma. 


Sumber Hukum :
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Referensi :
  1. Handri Rahardo, SH. 2009. Hukum Perusahaan. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
  2. HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 tentang Bentuk-Bentuk Badan Hukum, Djambatan, Jakarta, 1988
  3. Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic law of Business Organization, Partnership, (Kuala Lumpur, The Other Press, 1997,
  4. http://artonang.blogspot.co.id/2015/09/hukum.html  
  5. http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-unsur-jenis-ciri-dan-sifat.html
  6. R.T. Sutantya R. Handhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1991). 
  7. http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/persekutuan-firma-fa.html
  8. http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/persekutuan-komanditer-cv-commanditaire.html
Share This Article
Komentar Anda

1 komentar: