close
close

Maksud Dan Tujuan Perseroan Terbatas (PT) (Naamloze Vennootschap/“corporation”)


Maksud Dan Tujuan Perseroan Terbatas (PT) (Naamloze Vennootschap/“corporation”) ~ Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung-jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tangging-jawab yang semata-nata terbatas pada modal yang mereka setorkan) (Kansil, C.S.T., 1992 : 90). Pada bagian ini akan dibicarakan permasalahan yang menyangkut lingkup “maksud dan tujuan” serta kegiatan persereroan . 

Berbicara mengenai tujuan PT (Perseroan Terbatas), Tujuan PT (Perseroan Terbatas) didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang dimana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

Maksud Dan Tujuan Perseroan Terbatas (PT) (Naamloze Vennootschap/“corporation”)
Maksud & Tujuan Perseroan Terbatas (PT)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa "pemakaian nama PT harus mencerminkan tujuan PT, yang bergerak dalam bidang usaha jual beli atau pengembangan kawasan atau perumahan. Dengan catatan perseroan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara syah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan"

Tentang ini Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mengatakan: Perseoran harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Berdasarkan ketentuan ini, setiap perseroan harus mempunyai “maksud dan tujuan” serta kegiatan usaha” yang jelas dan tegas.

Salah satu yang paling besar tujuan dari Perseroan Terbatas (PT) adalah mempunyai kepentingan tersendiri, yakni kepentingan yang tercermin dalam hak-haknya untuk dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya kepada pihak ketiga menurut ketentuan hukum. Tujuan PT adalah untuk memperoleh keuntungan usaha yang secara tidak langsung merupakan keuntungan pula bagi para pemegang saham. Kepentingan PT lebih kepada keuntungan untuk dana cadangan, sedangakn pemegang saham adalah dividen atau capital gain.

Berdirinya suatu Perseroan Terbatas (PT) tentulah mempunyai maksud dan tujuan, dan untuk mencapai hal itu Perseroan harus mempunyai kegiatan usaha. Keharusan mempunyi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ditentukan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut Pasal 2 UUPT, Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena Akta Pendirian Perseroan berisi Anggaran Dasar dan keterangan lain tentang Perseroan, maka otomatis maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan wajib dicantumkan dalam Akta Pendirian Perseroan. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., jika maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan itu tidak dicantumkan, maka dianggap cacat hukum (legal defect), sehingga keberadaannya tidak valid.

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar memegang fungsi prinsipil, karena pencantumannya merupakan landasan hukum bagi pengurus Perseroan (Direksi) untuk melaksanakan pengelolaan Perseroan. Dengan dicantumkannya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, maka pengurus Perseroan tidak dapat melaksanakan transaksi secara melampaui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tersebut.

Selain menjaga agar pengurus Perseroan tidak melampaui kewenangannya, pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan juga berfungsi untuk melindungi investasi para pemegang saham, yaitu memastikan agar modal yang dimasukan para pemegang saham kedalam Perseroan digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha didirikannya Perseroan. Jika pengurus Perseroan melakukan tindakan diluar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, maka Pemegang Saham berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan.

Namun demikian, demi kepentingan usaha dari Perseroan, maka Perseroan masih dapat melakukan perubahan dari maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terlebih dahulu harus disetujui oleh Pemegang Saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan Anggaran Dasar, yang dilakukan dengan cara perubahan Akta Perusahaan, baru berlaku efektif setelah perubahan tersebut mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. (www.legalakses.com).

Dalam pengkajian hukum, disebut “klausul objek” Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap “ cacat hukum” (legal defect), sehingga keberadaannya “tidak valid” (invalidate). Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD, dilakukan bersamaan pada saat pembuatan akta pendirian. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPT 2007 yang menggariskan, Akta Pendirian memuat AD dan keterangan lain yang berhubungan dengan perseroan, jadi, Penempatan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD, bersifat “imperative” (dwingendrecht, mandatory rule). Lebih lanjut sifat imperaktif tersebut, dikemukakan pada pasal 9 ayat1 huruf c. yang menyatakan, untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai “Pengesahan” badan hukum Perseroan, Perseroan harus mengajukan permohonan kepada menteri dengan mengisi “formulir” isian yang memuat sekurang – kurangnya :
  • Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  • Jangka waktu berdirinya Perseroan; dan
  • Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
Dan Penjelasan diatas, pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam AD bersifat hukum memaksa. Pencantuman Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD perseroan, memegang peranan “fungsi prinsipil” (principle function). Dikatakan memegang peranan fungsi prinsipil karena pencantuman itu dalam AD, merupakan “landasan hukum” (legal foundation)” bagi “Pengurus” Perseroan, dalam hal ini Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan, sehingga pada setiap transaksi atau kontrak yang mereka melakukan “tidak menyimpang” atau keluar maupun “melampaui” dari maksud dan tujuan, serta kegiatan yang ditentukan dalam AD. Selain itu, tujuan utama dari pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD, antara lain :
  1. Untuk “melindungi” pemegang saham investor dalam Perseroan. Pemegang saham yang menanamkan modalnya atau uangnya dengan cara membeli saham Perseroan, berhak mengetahui untuk apa uang yang diinvestasikan itu dipergunakan.
  2. Dengan mengetahui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pemegang saham sebagai investor akan yakin, pengurus perseroan yakni Direksi, tidak akan melakukan kontrak atau transaksi maupun tindakan yang bersifat “spekulatif“ mengadu untung di luar tujuan yang disebut AD.
  3. Direksi tidak melakukan transaksi yang berada di luar “Kapasitas” maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang disebut dalam AD yang bersifat Ultra Vires.
Dengan demikian, maksud dan tujuan itu merupakan landasan bagi Direksi mengadakan kontrak dan transaksi bisnis. Serta sekaligus menjadi dasar menetukan batasan kewenangan Direksi kegiatan usaha.

Apabila Direksi melakukan tindakan pengurusan diluar batas yang ditentukan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dikategori melakukan ultra vires. Dalam kasus yang demikian memberi hak bagi pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang “tidak adil” dan “ tanpa alas an yang wajar” sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Menurut James D. Cox cs antara lain dikatakan terdapat teori mengenai Perumusan tujuan dan maksud Perseroan, pertama “teori konsesi (Consession theory). Menurut teori ini, dalam AD harus dicantumkan “Beberapa” kegiatan usaha atau garis bisnis yang definitife (definitive enterprise or line of business).

Dengan demikian, perumusan maksud dan tujuan, diisyaratkan bersifat “spesifik” untuk satu bidang kegiatan usaha tertentu yang tidak bercorak implisit. Harus bersifat tujuan terbatas (Limited purpose) Hal itu tidak mengurangi kebolehan mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat “ multi tujuan” (multy purpose), sehingga Perseroan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan usaha. Namun hal itu, semuanya harus bersifat definitif disebut dalam AD. Kedua “teori fleksibel” (flexibility theory): Menurut teori ini, AD dapat mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat “sederhana” (simply), meliputi berbagai bidang usaha tanpa mengelaborasi lebih lanjut masing-masing bidang. Akan tetapi meskipun perumusannya bersifat sederhana dan fleksibel, namun bidangnya harus pasti (certainty). Tanpa mengurangi teori yang di kemukakan diatas, ada juga yang berpendapat, perumusan tujuan perseroan dapat mencakup berbagai bidang kegiatan usaha atau bisnis. Dapat mencakup ruang lingkup bisnis yang luas sesuai dengan kesepakatan para pendiri perseroan.

Pada saat sekarang , banyak AD Perseroan yang mencantumkan maksud dan tujuan yang bersifat “tujuan berganda” (multiple purpose). Bahkan muncul langkah yang “lebih liberal” lagi. Maksud dan tujuan cukup dicantumkan dalam AD berupa formulasi : “meliputi usaha bisnis yang dibenarkan hukum” (to engage in any lawful business). Seperti yang dikemukakan Michael B. Metzger cs, Most corporations have purpose clause stating that they may a\enggage in any lawful business.

Pencantuman dan perumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang terlampau luas dan fleksibel atau lentur, pada dasarnya mengandung “untung” dan “rugi”:
  1. “Keuntungannya menurut H.M.N Purwosutjipto,S.H, apabila dibelakang hari Perseroan hendak mengubah objek kegiatan usahanya, tidak perlu mengubah AD. Oleh karena itu, beliau berpendapat, sebaiknya tujuan Perseroan dirumuskan secara luas, sehingga tidak perlu setiap kali mengubah AD”.
  2. “Tetapi mungkin juga ada kerugiannya sebab pencantuman tujuan dengan rumusan yang luas, dapat menimbulkan efek. Perumusan tujuan yang luas (broad purpose), memberi kekuasaan “diskresi yang luas” (broad discreation) kepada Direksi kepada atau manajer melakukan aktivitas bisnis. Akibatnya, “sulit mengontrol” Apakah kegiatan itu telah mengandung Ultra Vires. Atau dengan kata lain, perumusan dengan tujuan yang luas, mengakibatkan dan memberikan kekuasaan Direksi yang luas kepada Direksi, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengawasi apakah tindakan Direksi itu telah berada di luar batas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan”.

Dasar Hukum :

  1. Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Referensi :

  1. Andrew Hicks &SH Goo, Cases & Materials Company ; Dalam Bukunya M. Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas, 2009,
  2. Kansil, CST. 2001. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam EKonomi) Bagian I. Pradnya Paramita, Jakarta. 
  3. Charlesworth and Morse, Company Law ELBS,Fourteenth ; Dalam Bukunya M. Yahya Harahap S.H, Hukum Perseroan Terbatas 2009,
  4. Corporation, Aspen Law and business; ; Dalam Bukunya M. Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas, 2009,
  5. A,James Barros JD cs, Law For Business Law, Irwin, Boston; ; Dalam Bukunya M. Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas, 2009, 
  6. http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-jenis-dan-fungsi-badan-usaha.html
Share This Article
Komentar Anda