close
close

Pengertian, Kewajiban dan Hak-Hak Direksi


Pengertian, Kewajiban dan Hak-Hak Direksi ~ Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum tidak akan dapat berfungsi, ketergantungan antara badan dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurusnya lahir hubungan fidusia (fiductary duties) di mana pengurus selaku pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroans semata. “Fiductary duties” di dalam PT pada dasarnya berkaitan dengan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab Direksi”.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang – Undang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pengertian Kewajiban dan Hak-Hak Direksi ~
Direksi Perseroan Terbatas (PT)
Jadi Direksi merupakan pengurus perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) Undang –Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Direksilah yang bertugas mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Direksi memiliki tugas dan kewenangan ganda, yakni melaksanakan pengurusan dan perwakilan perseroan. Kewenangan pengurusan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang ditentukan anggaran dasar.

Dengan demikian, Direksi adalah organ perseroan yang di dalam perseroan mengambil bagian dalam lalu – lintas hukum sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ini pula yang menjadi sumber kewenangan direksi untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Dengan perkataan lain, Direksi mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pengurusan Perseroan oleh Direksi tidak hanya terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan rutin, tetapi juga mencakup pengelolaan kekayaan perseroan. Direksi merupakan dewan Direktur (board of director) yang dapat terdiri dari satu atau beberapa Direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang Direktur, maka salah satunya menjadi Direktur utama atau Presiden direktur, dan yang lainnya menjadi Direktur atau wakil Direktur. Berdasarkan prinsip fiduciary duties tersebut, Pasal 97 ayat (2) Undang – Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Pelanggaran terhadap kewajiban Fiduciary duties berakibat pada timbulnya tanggung jawab pribadi direksi. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 97 ayat (3) Undang – Undang Perseroan Terbatas menetukan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2). Sebagaimana dijelaskan diatas, Direksi, memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengelola perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Anisitus Amanat mengklasifikasikan kewajiban Direksi menjadi dua bagian, yakni kewajiban yang berkaitan dengan perseroan dan RUPS. Rincian tersebut adalah :
  • Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan perseroan :
  1. Kewajiban Pendaftaran akta Pendirian atau akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap, surat keputusan pengesahan atau surat persetujuan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Undang – Undang Wajib daftar perusahaan. Juga mengusahakan pengumuman perseroan yang telah didaftarkan dalam Tambahan Berita Negara;
  2. Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau dewan komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atau perseroan lain;
  3. Mendaftarkan atau mencatat setiap pemidahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
  4. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan;
  5. Menyelenggarakan pembukuan perseroan;
  6. Direksi dan anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.
  • Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS :
  1. Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan;
  2. Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin menambah atau mengurangi modal perseroan;
  3. Menyampaikan laporan tahunan;
  4. Menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS;
  5. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan;
  6. Pada saat diselenggarakan RUPS, direksi mengajukan semua dokumen perseroan;
  7. Menyelenggarakan panggilan RUPS;
  8. Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan utang atas seluruh atau sebagian besar asset perusahaan;
  9. Menyusun rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan;
  10. Mengumumkan dalam dua surat kabar tentang rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum panggilan RUPS dilakukan.
Direksi tidak hanya memiiki kewajiban, tetapi juga memiliki hak, yaitu :
  1. Hak mewakili untuk dan atas nama perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
  2. Hak untuk memberikan kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kuasa tersebut;
  3. Hak untuk mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan setelah mendapatkan persetujuan RUPS. Keempat;
  4. Hak untuk untuk membela diri dalam forum RUPS jika direksi diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS atau Dewan Komisaris;
  5. Hak untuk mendapatkan gaji, tunjangan dan lainlainnya sesuai dengan ketentuan akta pendirian dan anggaran dasar.
Karena kedudukan direksi yang bersifat fiduciary, yang Undang – Undang Perseroan Terbatas sampai batas – batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (high degree). Tidak hanya bertangggungjawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (dishonesty), tetapi dia juga bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan mismanagement, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.

Contoh dari tindakan direksi yang bertentangan dengan tugas fiduciary duties adalah :
  1. Jika direksi secara diam – diam memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan perseroan;
  2. Jika Direksi menghalang – halangi pemegang saham minoritas mengajukan derivative suit; dan
  3. Jika direksi dengan sengaja tanpa alasan yang sah (willful refusal) tidak datang ke rapat direksi sehingga rapat direksi tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi kuorum rapat.
Dalam menjalankan tugas fiduciary duties, seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut :
  1. Dilakukan dengan itikad baik;
  2. Dilakukan dengan proper purposes;
  3. Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggungjawab (unfettered discretion); dan
  4. Tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of duty and interest).
Di dalam hukum perseroan dikenal prinsip ultra vires (pelampauan kewenangan perseroan). ini merupakan prinsip yang mengatur akibat hukum seandainya tindakan direksi untuk dan atas nama perseroan melebihi atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan.

Konsekuensi dari tindakan tersebut, akan menyebabkan perbuatan itu tidak sah dan batal demi hukum, dan jika ada pihak yang dirugikan, maka pihak direksi lah yang bertanggungjawab.

Sumber Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Referensi :

  1. Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003)
  2. Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000),
  3. Andrew Hicks &SH Goo, Cases & Materials Company ; Dalam Bukunya M. Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas, 2009,
  4. Charlesworth and Morse, Company Law ELBS,Fourteenth ; Dalam Bukunya M. Yahya Harahap S.H, Hukum Perseroan Terbatas 2009,
  5. Corporation, Aspen Law and business; ; Dalam Bukunya M. Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas, 2009, 
  6. http://artonang.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-unsur-unsur-ciri-ciri.html
  7. http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/badan-hukum.html
Share This Article
Komentar Anda