close
close

Maklumat Kapolda Metro Jaya Ancaman Hukuman Mati oleh Polri Di Kritik LBH Jakarta


Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) ~ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sangat menyayangkan ancaman hukuman pidana mati dalam maklumat Kapolda Metro Jaya untuk menyikapi rencana aksi 2 Desember 2016. Namun, LBH Jakarta mengapresiasi Polri atas larangan provokasi yang mengarah kepada sentimen terhadap suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Hal tersebut diungkapkan Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, Rabu (23/11/2016). “Ancaman itu [hukuman mati] menunjukkan Polri dan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak malu dengan hukuman mati yang merupakan hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan," ujarnya melalui pesan singkat.

Menurut Ghiffari, sebagai negara demokrasi, Indonesia seharusnya meninggalkan hukuman mati. Alaih-alaih meninggalkan hukuman mati, malah justru salah satu pimpinan Polri malah mengancam dengan hukuman mati dalam maklumat tentang penyampaian pendapat di muka umum.
Maklumat Kapolda Metro Jaya Ancaman Hukuman Mati oleh Polri Di Kritik LBH Jakarta
Ilustrasi. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa.
"Itu menunjukkan pidato Presiden Jokowi di Australia pada Oktober lalu, yang mengatakan Indonesia akan mengevaluasi hukuman mati hanya sekadar 'lip service' saja," tuturnya.

Ghiffari mengatakan, dalam demokrasi di era reformasi justru aparat keamanan yang lebih sering melakukan pelanggaran hukum. Contohnya adalah tindakan pembubaran paksa aksi demonstrasi buruh pada 30 Oktober 2015.

Saat membubarkan aksi buruh 30 Oktober 2015 itu, polisi menangkap 23 aktivis buruh, satu mahasiswa dan dua pengabdi hukum LBH Jakarta.

Selain membubarkan paksa, Ghiffari mengatakan polisi juga melakukan kekerasan dengan memukul para aktivis, termasuk empat buruh peremppuan, dan merusak mobil komando serikat buruh. Padahal, saat itu aksi dilakukan dengan damai.
"LBH Jakarta mengapresiasi Polri atas larangan provokasi yang mengarah kepada sentimen terhadap suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Ujaran kebencian dan sentimen SARA yang mengarah pada serangan kepada etnis tertentu merupakan tindakan yang bertentangan dengan semangat demokrasi," tuturnya.

Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian telah mengeluarkan pernyataan melarang aksi lanjutan pada 2 Desember 2016. Kepala Polda Metro Jaya Irjen Polisi Mochamad Iriawan juga telah mengeluarkan maklumat Mak/04/XI/2016 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. (***)
Share This Article
Komentar Anda