close
close

"Politikus Korup Banyak yang Lulus S-2 dan S-3" Ujar Wakil Ketua KPK Laode


Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) ~ Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mengatakan sangat banyak politikus yang tidak dapat dijadikan panutan dan teladan oleh masyarakat. Politikus itu terutama yang terjerat kasus korupsi, meskipun mereka pada umumnya berlatar pendidikan tinggi.

"Dari 600-an koruptor yang ditangkap KPK, yang mengenyam pendidikan S-2 hampir 200 orang dan S-3 ada 40 orang," ucap Laode dalam acara peluncuran Produk dan Program PCB (Politik Cerdas Berintegrasi) di Hotel Luwansa, Kuningan, Jakarta, Kamis, 24 November 2016. "Kenyataan itu sangat miris karena Indonesia butuh politikus baik dan betul-betul menjadi teladan."

"Politikus Korup Banyak yang Lulus S-2 dan S-3" Ujar Wakil Ketua KPK Laode
Penampilan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, saat memainkan alat musik saxophone di acara Konser Suara Anti Korupsi di Pasar Festival, Jakarta, 18 November 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Menurut Laode, kebanyakan koruptor memiliki koneksi dengan kekuasaan dan partai politik. Untuk mengurangi perilaku korup para politikus, KPK membuat kode etik politikus serta panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik.
"KPK, sejumlah perguruan tinggi, serta LIPI sejak awal mendampingi program ini. Politikus mempunyai peranan penting dalam sistem demokrasi di Indonesia," ujarnya. "Tugas KPK bukan hanya melakukan penindakan, tapi juga melakukan pencegahan. Kami sadar tidak mungkin persoalan integritas dan korupsi hanya dikerjakan KPK, tapi harus kerja sama dengan seluruh komponen bangsa, dan paling strategis itu politikus, karena mereka pemimpin," tuturnya saat dilansir dari Tempo.

Program Politik Cerdas dan Berintegritas merupakan upaya KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencegah korupsi, yang hingga kini masih merajalela di negeri ini.

Laode mengatakan untuk membangun politik yang cerdas dan berintegritas harus dimulai dari sikap jujur calon politikus.

Terdapat empat substansi dalam naskah kode etik politikus. Pertama, masuk ke dalam dan menjadi bagian penting dari Undang-Undang tentang Partai Politik. Kedua, menjadi salah satu persyaratan mutlak apabila negara akan memberikan dana kepada partai politik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Ketiga, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadikan naskah ini sebagai sebagian dari persyaratan mutlak bagi parpol yang mendaftarkan diri sebagai badan hukum ke kementerian itu. Keempat, adanya tekanan masyarakat kepada partai-partai politik agar naskah ini terinternalisasi di dalam jiwa, pikiran, serta tindakan para politikus dan parpol.

Peneliti senior LIPI, Syamsudin Haris, menuturkan kerja sama KPK dengan LIPI sudah terjadi sejak Juni lalu. "Pertanyaannya, mengapa parpol? Parpol adalah pilar utama sistem demokrasi. Kalau parpol dan politikusnya tidak baik, sangat mungkin masa depan demokrasi ikut suram," kata Syamsudin. (***)
Share This Article
Komentar Anda