Dipanggil KPK, Anak Buah Oso Cuek Tanggapi Awak Media


Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) ~ Ketua DPC Partai Hanura Kota Tegal Abad Toya Bawazir memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (2/11).

Hanya saja, ketika tiba di gedung lembaga antirasuah ia tak mau memberi komentar sedikitpun kepada awak media mengenai pemeriksaannya.

Anak buah Osman Sapta Odang (Oso) di Partai Hanura itu memilih langsung masuk Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Dipanggil KPK, Anak Buah Oso Cuek Tanggapi Awak Media
Abad Toya Bawazir/Aktual
Pemanggilan Bawazir diketahui guna diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Tegal nonaktif, Siti Mashita Soeparno.

Ia diduga mengetahui, melihat atau mendengar peristiwa pidana yang saat ini tengah disangkakan terhadap Siti Mashita.

“Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka SMS (Siti Mashita Soeparno, Wali Kota Tegal),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Kamis (2/11).

Adapun pemeriksaan ini duduga untuk mendalami bahwa Siti menggunakan uang suap untuk safari politik. Siti Mashita diketahui memang berniat maju kembali dalam Pilkada Serentak tahun 2018.

Siti Mashita juga mengklaim didukung oleh Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PPP berpasangan dengan Amir Mirza yang juga kader Partai NasDem.

Niat keduanya harus kandas lantaran Siti ditangkap KPK. Amir Mirza diketahui juga sudah dijadikan tersangka oleh KPK. Ia diduga sebagai pengepul suap yang diterima oleh Siti.

Siti Masitha dan Amir diduga menerima suap terkait pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah serta fee proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal Tahun anggaran 2017.

Keduanya diduga telah mengumpulkan uang haram tersebut sejak Januari hingga Agustus 2017. Uang yang mereka kumpulkan mencapai Rp5,1 miliar.

Adapun uang suap kepada keduanya dilakukan dengan dua cara. Pertama, terkait dugaan suap pengelolaan pelayanan dana kesehatan sejumlah Rp1,6 miliar.

Baca :
Kemudian uang Rp3,5 miliar diterima Mashita diduga berasal dari fee proyek di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal dalam rentang waktu yang sama. Pemberian uang diduga berasal dari rekanan proyek dan setoran bulanan kepala dinas.

Masitha dan Amir Mirza disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, demikian dikutip dari Aktual. (***)
Share This Article
Komentar Anda