Kejaksaan Agung Tahan Kepala BKKBN Terkait Suap Alat KB


Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) ~ Kejaksaan Agung menahan Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat KB tahun anggaran 2014-2015. Namun pihak Surya mengajukan penangguhan penahanan atas penahanan tersebut.

"Menurut KUHAP pasal 123 ayat 1 seseorang yang ditahan berhak sebagai kuasa hukum atau keluarga memohonkan surat penangguhan penahanan," ujar kuasa hukum Surya, Edi Utama, di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (10/11).

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty digelandang petugas Kejaksaan Agung.
Permohonan penangguhan penahanan itu diajukan kuasa hukum hari ini ke penyidik pada Jampidsus Kejagung. Namun Edi menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan ke Kejagung apakah akan menangguhkan penahanan sepenuhnya atau hanya menjadi tahanan kota.

Alasan pengajuan penangguhan penahanan karena Surya memiliki sejumlah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya mengikuti Konferensi Internasional Kependudukan di Yogyakarta pada tanggal 24-26 November 2017. Ia beralasan jika kliennya masih ditahan maka akan mencoreng nama Indonesia di mata peserta konferensi.

"Kepala BKKBN ini kan pejabat negara, tugasnya banyak sebagai pejabat negara, komitmen dengan berbagai acara, termasuk konferensi internasional PBB tentang kependudukan yang dilaksanakan di Yogyakarta sehingga kalau beliau ada di dalam sini (penjara) wajah Indonesia tercoreng. Sehingga setidaknya beliau diberikan kesempatan untuk menjadi tahanan kota," tuturnya.

Namun jika Surya hanya dikabulkan menjadi tahanan kota, ia pun memang tidak bisa ke Yogyakarta. Akan tetapi, menurut kuasa hukumnya, Surya masih bisa menerima delegasi tersebut di kantor BKKBN pusat.

"Mungkin kalau ke Jogja tidak boleh, tapi setidaknya delegasi itu akan datang ke kantor BKKBN pusat kalau beliau jadi tahanan kota," dalihnya.

Permohonannya, itu juga disertai kesanggupan akan berlaku kooperatif kalau penahanannya ditangguhkan. Bahkan menurut kuasa hukumnya penyidik tidak perlu khawatir akan melarikan diri dan mempersulit proses pemeriksaan.

"Tidak perlu dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, tersangka tidak akan mempersulit proses pemeriksaan dan setiap saat apabila diperlukan bersedia dihadirkan," kata Edi seperti sikutip dari gresnews.com.

Keluarga juga siap untuk menjamin Surya bahwa tidak akan melarikan diri. "Tersangka tidak perlu dikhawatirkan akan melarikan diri dengan adanya jaminan dari isteri tersangka," tutup Edi.

Dalam penyidikan kasus ini, Kejagung telah menetapkan 3 tersangka. Ketiganya yakni Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma berinisial YW, Direktur PT Djaja Bima Agung berinisial LW, serta mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN berinisial KT.

Baca :
Kasus ini berawal saat Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB II/Implant Batang Tiga Tahunan Plus Inserter pada 2014 dan 2015. Pagu anggaran saat itu sebesar Rp191 miliar, yang bersumber dari APBN sesuai dengan DIPA BKKBN.

Namun dalam proses pelelangan, pejabat tersebut diduga melakukan kongkalingkong dengan salah satu peserta lelang. Lelang diduga diatur oleh salah satu peserta lelang, dengan cara dengan bekerjasama, peserta lelang lainnya harus mengirimkan penawaran harga ke PT Djaya Bima Agung, sehingga penentuan harga menjadi tidak wajar dan menyebabkan rendahnya kompetensi.(***)
Share This Article
Komentar Anda