KPK Diminta Usut Dugaan Gratifikasi Anak Buah Novanto, Daniel Muttaqien


Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) ~ Mangkirnya Ketua DPR RI Setya Novanto dari panggilan KPK mendapat respon negatif yang luar biasa, bahkan menjadi perbincangan di semua lapisan masyarakat. Tersangka kasus korupsi proyek e-KTP kian menjadi sorotan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas.

Hal tersebut justru membuat publik beranggapan bahwa ini hanya akal-akalan Ketua Umum Partai Golkar, karena dinilai sudah melewati batas. Bergulirnya kemarahan kolektif atas tontonan berita Setya Novanto selaku wakil rakyat terus tersaji di media-media hingga membuat time line sosial media dipenuhi caci maki dan lontaran amarah.

KPK Diminta Usut Dugaan Gratifikasi Anak Buah Novanto, Daniel Muttaqien

Aktivis anti korupsi Jawa Barat, Siti Nurjannah dari Kaukus Perempuan Anti-Korupsi (KPAK) meminta KPK tegas menindak para politisi busuk korup yang tersebar baik di parlemen maupun pemerintahan. KPK diminta pro-aktif melalukan pencegahan dengan bertindak sedini mungkin melalui gerakan antisipasi lolosnya para koruptor menjadi penguasa.

“Perhelatan Pilkada serentak 2018 seharusnya menjadi fokus KPK, KPU, Bawaslu dan pemilih, bagaimana bisa menghasilkan pemimpin yang tidak hanya bersih melainkan juga anti-korupsi,” paparnya saat mendatangi gedung KPK untuk meminta melakukan pencegahan lolosnya koruptor menjadi calon kepala daerah di Jawa Barat, Sabtu, (18/11).

Siti Nurjannah menyampaikan, dirinya bersama tim KPAK Jabar secara khusus meminta KPK menindaklanjuti dugaan adanya gratifikasi mobil Mitsubishi Pajero Sport bernomor polisi B 104 ANA kepada Bupati Indramayu Anna Sophanah dan puteranya anggota DPR asal partai Golkar Daniel Muttaqien, yang merupakan salah satu bakal calon wakil gubernur Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini, ia juga mendesak agar lembaga antirasuah itu menjalankan fungsi pencegahan jangan sampai daerah-daerah yang sedang menjalankan Pilkada tahun 2018 dipimpin oleh para koruptor atau figur yang ditenggarai memiliki kasus korupsi.

“Kami mau Jawa Barat tidak dipimpin oleh koruptor. Jadi kalau KPK ada data dimana bakal kandidat diduga terlibat kasus korupsi atau gratifikasi maka dahulukan untuk ditangani, itu baru fungsi pencegahan berjalan,” ujar Siti Nurjannah saat dikutip dari Aktual.

Dugaan gratifikasi Daniel Muttaqien terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi, sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/11).

Baca :
Rohadi mengakui penyidik sedang mendalami dugaan penerimaan sebuah mobil darinya yang diduga berkaitan dengan pendirian RS Reysa di Indramayu. Bahkan Rohadi menyebut mobil gratifikasi untuk orang nomor satu di Indramayu itu telah disita penyidik KPK. Ia memberikan mobil itu melalui Daniel Muttaqien putera Bupati Indramayu, di sebuah tempat di Jakarta.

KPK sendiri telah menetapkan Rohadi sebagai tersangka atas tiga kasus korupsi berbeda. Sejauh ini KPK telah menyita sejumlah aset milik Rohadi, seperti mobil ambulans, mobil pribadi Mitshubisi Pajero Sport, mobil Toyota Yaris. Kemudian uang Rp700 juta yang ditemukan di mobil Rohadi saat ditangkap.

Selain itu KPK juga telah menyita dua rumah di Perumahan Royal Residence Blok A6 Nomor 12 dan Blok D3 Nomor 8, Cakung, Jakarta Timur, satu unit Apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara, rumah di Cikedung dan di kampung Lungadung, Indramayu serta Rumah Sakit Resya Permata.(***)
Share This Article
Komentar Anda