Sanksi Hukum Bagi Pengusaha yang Menurunkan Besar THR


Hukum Dan Undang Undang ~ Mengenai besaran Tunjangan Hari Raya (“THR”), pada dasarnya pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih secara terus menerus berhak atas THR sebesarsatu bulan upah/gaji, sedangkan bagi yang telah bekerja lebih dari 1 (satu) bulan namun kurang dari 12 bulan, besarnya proporsional sesuai masa kerja.

Jika pembayaran THR lebih kecil dari 1 (satu) bulan gaji yang Anda, sedangkan masa kerja Anda sudah 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka perusahaan tempat Anda bekerja sudah menyalahi aturan pembayaran THR untuk karyawan.

Sanksi Hukum Bagi Pengusaha yang Menurunkan Besar THR
Ilustrasi THR

Jika Anda merasa penurunan THR yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut melanggar hak Anda sebagai pekerja, maka ini berarti telah terjadi perselisihan hak antara Anda dengan pengusaha.

Apabila terjadi perselisihan mengenai hal ini dan penyelesaian secara kekeluargaan antara Anda dan pengusaha tidak berhasil dilakukan, cara yang dapat ditempuh adalah melalui mediasi hubungan industrial, yaitu melalui musyawarah antara pekerja dan pengusaha yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Apabila mediasi tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial.


Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.


Ulasan:

Tunjangan Hari Raya
Pengaturan mengenai pekerja secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Namun, menjawab pertanyaan Anda, ketentuan mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR”) tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, melainkan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”).

THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. THR ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Karyawan yang Berhak Mendapatkan THR dan Besaran THR
Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.

Cara menghitung besaran THR yaitu:
a.    Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
b.    Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:

masa kerja x 1 (satu) bulan upah
12

Itu artinya pemberian THR patokan perhitungannya berdasarkan satu bulan upah/gaji.

Upah 1 (satu) bulan yang dimaksud itu terdiri atas komponen upah:
a.    upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau
b.    upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Sanksi Bagi Pengusaha yang Tidak Membayar THR Sesuai dengan Ketentuan
Yang diatur dalam Permenaker 6/2016 adalah ketentuan sanksi dalam hal pengusaha tidak membayar THR 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan jika pembayaran THR tersebut tidak sesuai ketentuan Permenaker 6/2016.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 ayat (1) Permenaker 6/2016 sebagai berikut:

Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif.

Kemudian isi dari Pasal 5 Permenaker 6/2016 yang dirujuk Pasal 11 Permenaker 6/2016 adalah sebagai berikut:

Pasal 5 Permenaker 6/2016
(1)  THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing Pekerja/Buruh.
(2)  Dalam hal Hari Raya Keagamaan yang sama terjadi lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, THR Keagamaan diberikan sesuai dengan pelaksanaan Hari Raya Keagamaan.
(3)  THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing Pekerja/Buruh, kecuali ditentukan lain sesuai dengan kesepakatan Pengusaha dan Pekerja/Buruh yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
(4)  THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibayarkan oleh Pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Pasal 2 ayat (1) Permenaker 6/2016
Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.

THR yang dimaksud adalah THR yang diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah atau proporsional bagi yang bekerja kurang dari 12 bulan.

Itu artinya ketentuan pembayaran THR harus dibayarkan adalah sebesar 1 (satu) bulan gaji atau proporsional bagi yang bekerja kurang dari 12 bulan. Jika pembayaran THR lebih kecil dari 1 (satu) bulan gaji Anda, sedangkan masa kerja Anda sudah 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka perusahaan tempat Anda bekerja sudah menyalahi aturan pembayaran THR untuk karyawan.

Pengusaha yang tidak membayar THR sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenai sanksi administratif, berupa:
a.    teguran tertulis;
b.    pembatasan kegiatan usaha;
c.    penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
d.    pembekuan kegiatan usaha.

Perselisihan Hak dan Langkah yang Dapat Dilakukan Pekerja
Jika Anda merasa penurunan THR yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut melanggar hak Anda sebagai pekerja, maka ini berarti telah terjadi perselisihan hak antara Anda dengan pengusaha.

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak,akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

THR merupakan hak Anda sebagai pekerja. Langkah yang dapat Anda tempuh jika terjadi perselisihan hak adalah sebagai berikut:
1.    Mengadakan perundingan bipartit (antara pekerja dan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2.    Apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan, upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit, yaitu dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat. Pada tahap ini, Anda perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan.
Tripartit dalam perselisihan hak dapat dilakukan dengan mediasi hubungan industrial. Mediasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.
3.    Apabila perundingan tripartit tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

Baca :

Dasar hukum:
1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3.    Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
[1] Pasal 1 angka 1 Permenaker 6/2016
[2] Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”) dan Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016
[3] Pasal 2 ayat (1) Permenaker 6/2016
[4] Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016
[5] Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016
[6] Pasal 11 ayat (1) Permenaker 6/2016
[7] Pasal 59 ayat (2) jo. Pasal 59 ayat (1) huruf a PP Pengupahan
[8] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)
[9] Pasal 3 ayat (1) UU PPHI
[10] Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) UU PPHI
[11] Pasal 1 angka 11 UU PPHI
[12] Pasal 5 UU PPHI
Share This Article
Komentar Anda