Komnas HAM-Menkopolhukam Tangkal Ujaran Kebencian di Pilpres 2019


Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) ~ Komnas HAM mengadakan rapat audiensi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto. Kedua pihak pun sepakat akan bekerja sama dalam menangkal masalah kekerasan dan ujaran kebencian menjelang pemilihan presiden 2019 nanti.

"Lebih lanjut akan ada pertemuan yang lebih teknis dan detail tekait penanganan isu tertentu. Misalnya dinamika politik pilpres pilkada," kata Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Komnas HAM-Menkopolhukam Tangkal Ujaran Kebencian di Pilpres 2019
Ilustrasi ujaran kebencian. FOTO/Istock
Sementara menurut Wiranto, memasuki waktu pilkada 2018 dan pilpres 2019 nanti, wajar jika tensi politik memanas. Namun, jangan sampai ada kelompok atau perorangan yang menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian.

Untuk itu, Wiranto mengimbau kepada aparat kepolisian untuk menindak tegas setiap kelompok yang menyebarkan kabar bohong dan ujaran kebencian tersebut.

"Saya minta pada aparat kepolisian, kejar! Tangkap! Hukum sekeras-kerasnya. Karena itu akan mengganggu kehidupan kita sebagai bangsa," kata Wiranto saat dikutip dari Tirto.

Selain itu, Komnas HAM dan Menkopolhukam juga membahas pelanggaran HAM masa lalu, masalah intoleransi, dan konflik agraria dalam pertemuan ini.

"Kita semua tidak hanya mendiskusikan masalah HAM masa lalu tetapi juga mengantisipasi pelanggara HAM yang berkembang terkait intoleransi, konflik agraria," kata Ahmad menambahkan.

Dalam pertemuan ini, kedua lembaga menyepakati akan membentuk suatu tim penghubung guna membangun komunikasi antara Kemenkopolhukam dan Komnas HAM.

Meskipun begitu, Menkopolhukam Wiranto mengungkapkan pertemuan kali ini masih membahas masalah HAM secara umum. Ke depan akan diadakan pertemuan lebih lanjut guna membahas masalah HAM dengan lebih rinci.

Baca :


"Kita masih bicara secara umumya jadi intinya semua sepakat dan kedua belah pihak sepakat bahwa penanganan ini menjadi tugas bersama," kata Wiranto.

Selain itu mantan Ketua Umum Partai Hanura ini juga mengatakan kedua lembaga akan bekerja sama untuk mendata kasus-kasus yang dikerjakan kedua lembaga untuk kemudian dilanjutkan lagi bersama komisioner Komnas HAM yang baru. (***)
Share This Article
Komentar Anda